608.000 Perusahaan dan Warga Amerika Terancam Bangkrut, Korban Trump?

Jakarta, CNBC Indonesia - Gelombang kebangkrutan tengah menyapu Amerika Serikat (AS), mulai dari rumah tangga dan usaha kecil hingga perusahaan besar. Kondisi ini terjadi ketika dunia usaha masih menghadapi biaya pinjaman mahal, kenaikan ongkos operasional, dan daya beli konsumen yang tertekan.

Situasi tersebut memunculkan pertanyaan terhadap agenda America First Presiden Donald Trump. Kebijakan tarif yang ditujukan untuk melindungi industri domestik justru berpotensi menambah biaya bagi perusahaan AS yang masih bergantung pada barang dan bahan baku impor.

Kebangkrutan AS Terus Menanjak

Data pengadilan federal menunjukkan jumlah pengajuan kebangkrutan AS mencapai 608.511 kasus selama 12 bulan yang berakhir pada Juni 2026.

Angka tersebut meningkat 12,2% dibandingkan periode sebelumnya. Jumlahnya juga sudah melonjak hampir 60% dari posisi 2022 yang sebanyak 380.634 kasus.

Dari total 608.511 pengajuan kebangkrutan di Amerika Serikat hingga Juni 2026, sebanyak 26.941 kasus berasal dari sektor bisnis atau perusahaan, naik 16,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, 581.570 kasus lainnya berasal dari individu dan rumah tangga, yang mencerminkan tekanan finansial pada konsumen di tengah tingginya biaya hidup dan suku bunga.

Kenaikan ini melanjutkan tren yang berlangsung sejak jumlah kebangkrutan AS mencapai titik terendah setelah pandemi pada 2022.

Meski terus meningkat, jumlah pengajuan masih jauh di bawah rekor hampir 1,6 juta kasus pada 2010. Artinya, AS belum kembali ke kondisi krisis finansial global, tetapi tekanan terhadap kemampuan rumah tangga dan perusahaan membayar utang semakin terlihat.

Kebangkrutan Bisnis Naik Dua Kali Lipat

Tekanan yang dialami dunia usaha bahkan lebih besar. Pengajuan kebangkrutan bisnis meningkat 16,9% menjadi 26.941 kasus pada periode yang sama.

Dibandingkan 2022, jumlah tersebut sudah lebih dari dua kali lipat.

Pengajuan Chapter 11, yang umumnya digunakan perusahaan untuk merestrukturisasi utang sambil mempertahankan operasional, melonjak hampir 23% menjadi 10.320 kasus.

Data American Bankruptcy Institute juga menunjukkan pengajuan Chapter 11 komersial meningkat 28% sepanjang semester I-2026.

Tingginya biaya pinjaman, kenaikan pengeluaran, dan volatilitas geopolitik disebut mendorong semakin banyak perusahaan menggunakan jalur kebangkrutan untuk merestrukturisasi kewajibannya.

Industri Jadi Korban Terbesar

Tekanan juga terlihat pada perusahaan besar. 

Laporan S&P Global menunjukkan jumlah pengajuan kebangkrutan perusahaan besar di Amerika Serikat sepanjang tahun ini hingga Juni mencapai 372 kasus.

Jumlah ini naik tipis dari 371 kasus pada periode yang sama tahun lalu. Angka tersebut membuat tingkat kebangkrutan korporasi tetap berada di level tertinggi sejak 2010 atau dalam 16 tahun terakhir.

Sektor industri mencatat pengajuan terbanyak dengan 50 perusahaan, disusul sektor barang konsumsi nonprimer sebanyak 35 perusahaan dan kesehatan 26 perusahaan.

Dominasi sektor industri menjadi sorotan karena Trump menjadikan kebangkitan manufaktur sebagai salah satu tujuan utama kebijakan tarifnya.

Namun, banyak produsen AS masih bergantung pada baja, aluminium, mesin, komponen elektronik, dan bahan baku yang berasal dari luar negeri. Pengenaan tarif terhadap barang tersebut dapat meningkatkan biaya produksi perusahaan domestik.

Bisnis barang konsumsi nonprimer menghadapi masalah berbeda. Perusahaan di sektor ini sulit menaikkan harga terlalu tinggi karena konsumen yang menghadapi kenaikan biaya hidup akan lebih dahulu mengurangi pembelian barang non-esensial.

Ada "Efek Trump"?

Kenaikan kebangkrutan tidak dapat sepenuhnya ditimpakan kepada Trump. Tren pengajuan sudah berlangsung sejak 2022, sedangkan suku bunga tinggi, utang era pandemi, perubahan pola konsumsi, dan persoalan internal masing-masing perusahaan juga turut berperan.

Namun, kebijakan tarif Trump berpotensi menjadi lapisan tekanan tambahan, khususnya bagi perusahaan dengan margin tipis dan ketergantungan tinggi terhadap barang impor.

Tarif dibayarkan terlebih dahulu oleh perusahaan AS yang mengimpor barang. Perusahaan kemudian harus memilih antara meneruskan biaya tersebut kepada konsumen atau menanggungnya melalui penyusutan margin keuntungan.

Survei Federal Reserve memperlihatkan dilema tersebut secara nyata.

Sebanyak 84% usaha kecil yang menggunakan input dari luar negeri melaporkan kenaikan biaya. Sekitar 76% meneruskan setidaknya sebagian kenaikan tersebut, sementara 60% juga menyerap sebagian biaya secara internal.

Kedua respons itu dapat terjadi secara bersamaan. Perusahaan bisa menaikkan harga, tetapi tetap tidak mampu meneruskan seluruh kenaikan biaya kepada konsumen.

Perusahaan kecil menjadi pihak paling rentan karena umumnya tidak memiliki kekuatan untuk menegosiasikan harga dengan pemasok atau menaikkan harga tanpa menghadapi risiko kehilangan pelanggan.

Terjepit Tarif dan Bunga Tinggi

Tarif juga berpotensi memperpanjang persoalan inflasi. Ketika kenaikan biaya impor diteruskan ke harga jual, Federal Reserve mempunyai ruang lebih sempit untuk memangkas suku bunga.

Hal tersebut menciptakan tekanan berlapis bagi dunia usaha. Biaya bahan baku meningkat, daya beli konsumen melemah, tetapi biaya refinancing dan pinjaman baru tetap mahal.

Perusahaan yang sebelumnya dapat bertahan dengan menggulirkan utang akhirnya harus melakukan restrukturisasi ketika jatuh tempo tiba dan pembiayaan baru menjadi terlalu mahal.

Ironi America First

Di sinilah muncul ironi kebijakan Trump. Tarif dimaksudkan untuk melindungi industri AS dari persaingan barang asing, tetapi dalam jangka pendek juga meningkatkan biaya bagi produsen domestik yang masih bergantung pada rantai pasok global.

Perusahaan besar mungkin dapat mengganti pemasok, memindahkan produksi, atau meneruskan biaya kepada konsumen. Perusahaan kecil dan bisnis yang sudah terlilit utang tidak memiliki kemewahan tersebut.

Trump bukan penyebab tunggal gelombang kebangkrutan. Namun, tarif dan ketidakpastian kebijakannya menjadi faktor pemberat bagi perusahaan yang sebelumnya sudah rapuh.

Jika suku bunga tetap tinggi dan biaya impor terus meningkat, agenda America First berisiko menghadirkan paradoks: kebijakan yang diklaim melindungi bisnis Amerika justru ikut menentukan perusahaan mana yang mampu bertahan-dan mana yang akhirnya tumbang.

-

Sanggahan: Artikel ini adalah produk jurnalistik berupa pandangan CNBC Indonesia Research. Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan, atau menjual produk atau sektor investasi terkait. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]

(gls/gls)