9 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah menyiapkan skenario antisipasi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 apabila harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) kembali melonjak hingga di atas US$100 per barel.
Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan mengatakan, antisipasi ini disusun berdasarkan pengalaman pemerintah menghadapi gejolak harga minyak dalam beberapa tahun terakhir.
"Kita belajar dari pengalaman kita, tahun 2022 ICP pernah bergerak di atas US$100, rata-ratanya di sekitar US$100, ternyata APBN kita bisa tetap sehat, kita bisa tetap jaga defisit. Di sisi lain belanja negara tetap bisa tumbuh untuk mendorong ekonomi," ujar Rofyanto dalam acara Konsultasi Publik RUU APBN Tahun Anggaran 2027 secara daring, Kamis (6/8/2026).
Rofyanto menjelaskan, situasi serupa kembali terjadi pada 2026. Dalam APBN 2026, pemerintah semula mematok asumsi ICP di level US$70 per barel. Namun pada Maret-April 2026, harga minyak sempat melonjak ke atas US$100 per barel akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, sehingga pemerintah harus melakukan langkah efisiensi anggaran.
"Karena ICP di semester I kemarin sempat bergerak di atas US$100 per barel, makanya kemudian kita perlu antisipasi melakukan efisiensi. Jadi kita juga siapkan skenario kondisi APBN kita kalau ICP bergerak rata-rata sepanjang tahun di atas US$100, atau di kondisi yang lebih rendah, misalnya US$90," katanya.
Ia menambahkan, pada penyusunan Laporan Semester (Lapsem), harga ICP sempat turun ke US$73 per barel menyusul kesepakatan gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat (AS) dan Iran pada Juni 2026. Karena itu, pemerintah memperkirakan rata-rata ICP sepanjang 2026 berada di kisaran US$83 per barel, dengan skenario cadangan jika harga bergerak ke US$90 hingga US$100 per barel.
Namun, kondisi kembali berubah setelah konflik AS-Iran pecah kembali dalam beberapa waktu terakhir. Rofyanto mengungkapkan, setiap kali AS melancarkan serangan ke Iran, harga ICP langsung melonjak ke atas US$100 per barel. Sebaliknya, begitu serangan dihentikan, harga kembali turun tajam.
"Contoh hari ini, karena sudah beberapa hari tidak ada serangan, katanya AS juga kehabisan rudal, harga ICP turun kembali di bawah US$80, padahal beberapa hari lalu sempat bertengger di atas US$100. Jadi harga minyak sangat volatil," ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah telah menyiapkan exercise antisipasi apabila ICP dalam APBN bergerak di atas US$100 per barel, mengingat dampak gejolak harga minyak terhadap postur APBN sangat sensitif dibandingkan faktor nilai tukar rupiah.
"Setiap ICP naik US$1, defisit bertambah Rp6,8 triliun. Tapi kalau nilai tukar rupiah melemah Rp100, dampaknya ke defisit hanya sekitar Rp0,8 triliun. Jadi dampak ICP jauh lebih signifikan pengaruhnya ke APBN kita," tutur Rofyanto.
Atas dasar itu, dalam pembicaraan pendahuluan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah dan DPR menyepakati asumsi ICP dalam RUU APBN 2027 di kisaran US$70-95 per barel. Rentang ini, kata Rofyanto, sudah mencerminkan kondisi riil pasar minyak, termasuk skenario terburuk jika harga kembali menembus level psikologis US$100 per barel seperti yang terjadi pada 2026.
"Berarti artinya kita sudah antisipasi, siapkan jika di 2027 nanti ICP gerak lagi ke arah 95. Dan belajar dari pengalaman 2026, kita sudah antisipasi atau siapkan APBN kita untuk hadapi ICP sampai US$100 per barel, meski sekarang sudah turun lagi ICP di bawah US$80 per hari ini," tegasnya.
(arj/arj)
[Gambas:Video CNBC]
