1 hour ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Karantina Indonesia (Barantin) berencana memangkas berbagai aturan yang dinilai menghambat kegiatan ekspor. Langkah tersebut dilakukan melalui deregulasi terhadap 22 peraturan kepala badan, sekaligus mempercepat layanan karantina dan menyederhanakan proses pemeriksaan guna meningkatkan daya saing eksportir.
Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan, rencana deregulasi itu merupakan tindak lanjut dari berbagai masukan yang disampaikan pelaku usaha. Salah satu keluhan yang mencuat ialah masih adanya perbedaan interpretasi dokumen dan perlakuan layanan di sejumlah daerah.
"Yang tadi banyak masukan, pertama, (pengusaha) meminta kepada kita memperbaiki, mempersingkat, dan mengefisiensikan layanan. Jadi layanannya cepat. Contohnya apa? Masih kadang ditemukan di daerah itu antara Belawan sama Jakarta beda menginterpretasikan dokumen," kata Karding dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Ia mengatakan, Barantin saat ini juga tengah menyiapkan deregulasi terhadap 22 aturan internal untuk menciptakan ekosistem ekspor-impor yang lebih efisien.
"Yang kedua, mereka berharap ada deregulasi, memang sedang kita kerjakan ada 22 peraturan kepala badan yang akan kita deregulasi untuk perbaikan-perbaikan. Tujuan sebenarnya adalah kita ingin membangun ekosistem ekspor-impor dan perdagangan yang baik," ujarnya.
Selain deregulasi, Barantin juga akan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain agar proses layanan dapat terintegrasi melalui sistem single submission dan single inspection. Menurut Karding, langkah tersebut penting untuk memangkas beban administrasi yang selama ini ditanggung eksportir.
Ia menilai upaya penyederhanaan layanan semakin mendesak di tengah lonjakan biaya logistik global akibat konflik geopolitik.
"Ketika terjadi perang ini ya antara Amerika, Iran, dan sekutunya itu, yang terjadi adalah ongkos untuk produksi, logistik, pengiriman barang itu naik. Naik sampai 103-109 persen. Belum produksinya. Nah, kalau ini ditambah lagi beban cek ini-cek itu, terlalu banyak, itu semakin membebani para eksportir kita," jelas dia.
Menurutnya, jika ekspor terhambat maka dampaknya akan meluas terhadap penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi hingga penerimaan devisa negara.
"Nah kalau ekspor kita tidak lancar, daya serap tenaga kerjanya akan turun, pertumbuhan ekonomi kita akan menurun, lalu yang ketiga adalah devisa kita juga akan turun," kata Karding.
Karding menambahkan, Barantin bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga sepakat membentuk forum konsultasi rutin setiap dua hingga tiga bulan, untuk mengevaluasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha.
"Lalu yang kedua, kita sepakat untuk ada forum konsultasi rutin, mungkin 2 atau 3 bulan kami ketemu, untuk (mengetahui) apa yang kurang di karantina, apa yang sudah bagus, apa yang perlu diperbaiki, kira-kira gitulah supaya ini sehat. Jadi pengusaha, pekerja, pemerintah harus satu gerakan, satu hati, satu jiwa," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Industri Perikanan dan Peternakan Apindo Hendra Sugandhi menyambut baik langkah Barantin membuka ruang konsultasi dengan dunia usaha. Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan agar tekanan dari kondisi ekonomi global tidak semakin membebani eksportir.
"Ini yang menurut saya penting, karena tanpa kolaborasi antara pelaku usaha dan pemerintah, di tengah situasi ekonomi global yang begitu banyak tekanan eksternal. Kita dari pelaku usaha berharap, dan itu sudah disampaikan oleh Pak Kabarantin, untuk mendapatkan kemudahan relaksasi lah, supaya tekanan eksternal ini bisa berkurang," kata Hendra dalam kesempatan yang sama.
(dce)
Add
as a preferred
source on Google
