15 hours ago
9
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah bakal segera menggulirkan program biodiesel B50 pada 2026. Sejumlah pihak pun memberikan masukan agar implementasi program tersebut berjalan dengan baik.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha menilai, pada dasarnya program peningkatan bauran biodiesel hingga menuju B50 merupakan bagian dari rencana besar menuju Net Zero Emission (NZE) 2060. Program ini menyasar ke sektor yang paling berkontribusi terhadap emisi karbon, yaitu industri dan transportasi.
Program biodiesel pun memiliki perjalanan panjang dan telah dilakukan secara bertahap mulai dari B5, B10, B20, B30, B40, hingga kali ini menuju B50. Pendekatan tersebut bertujuan agar proses adaptasi industri, ketersediaan bahan baku, hingga kesiapan teknologi dapat berjalan beriringan.
"Kita coba melihat apa yang bisa dilakukan agar program yang sudah ditetapkan dan sudah ada di dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) itu bisa kita capai secara bersama-sama," terang dia, dalam Energy Forum B50 Edition, ditulis Jumat (6/3/2026).
Satya menambahkan, program B50 mesti mampu menjaga keseimbangan antara dua tujuan utama, yaitu mengurangi emisi karbon melalui penggunaan energi terbarukan serta menjaga penerimaan negara dari ekspor komoditas minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno memandang, program peningkatan campuran biodiesel dari B40 ke B50 menjadi bagian penting dari agenda transisi energi nasional. Namun, dia mengingatkan bahwa implementasi program tersebut harus mempertimbangkan dua konsep dasar utama yakni ketahanan energi serta kemampuan dan kebutuhan nasional.
Pada dasarnya, implementasi biodiesel ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Melalui program tersebut, Indonesia bisa mengurangi impor solar. Bahkan, Indonesia bisa mencapai surplus atas bahan bakar solar.
"Kedua, kemampuan dan kebutuhan. Nah kemampuan kita seperti apa? Untuk bisa meningkatkan bauran B40 meningkatkan menjadi B50. Termasuk juga kebutuhannya sekarang ini. Kebutuhannya apakah kemudian kebutuhan itu nanti misalkan akan mengorbankan hal yang lain," jelasnya.
Eddy melanjutkan, dirinya menyoroti tantangan dalam implementasi B50 yang menuntut adanya peningkatan produksi sawit di dalam negeri. Risikonya, program ini harus mengorbankan lahan jika memang upaya peningkatan produksi lewat strategi intensifikasi belum bisa dilakukan secara optimal.
Selain itu, program B50 juga menuntut kesiapan kilang minyak yang memadai agar kebutuhan secara nasional bisa terpenuhi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah dampak program B50 bagi kendaraan dan transportasi yang memerlukan penyesuaian atau revitalisasi agar mesinnya cocok untuk mengkonsumsi bahan bakar tersebut.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Mukti Sardjono mengatakan, salah satu tantangan penerapan B50 adalah kemampuan produksi minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) nasional yang cenderung stagnan. Dalam 5 tahun terakhir, produksi CPO nasional ada di kisaran 48 juta ton sampai 51 juta ton.
Di tengah stagnannya produksi, konsumsi CPO di dalam negeri terus meningkat, terutama semenjak ada program mandatori biodiesel. Sebagai gambaran, pada 2023 lalu konsumsi CPO untuk biodiesel sudah melebihi konsumsi untuk pangan.
Ketika B40 diimplementasikan, konsumsi CPO untuk mendukung program tersebut mencapai lebih dari 12 juta ton. Apabila B50 diterapkan, maka kebutuhan CPO untuk biodiesel akan naik menjadi sekitar 16 juta ton. Imbasnya, Indonesia mesti mengorbankan ekspor CPO demi memenuhi kebutuhan program prioritas di dalam negeri.
"Ketahanan energi harus dijaga energi hilir juga harus dijaga. Mau tidak maunya dikorban adalah ekspor. Kalau ekspornya turun, pendapatan pungutan ekspor juga turun. Pungutan ekspor padahal selama ini pungutan ekspor itulah yang digunakan untuk subsidi biodiesel," ujar dia.
Oleh karena itu, mau tidak mau produksi CPO dalam negeri harus ditingkatkan untuk menyukseskan program B50. Jika tidak, maka ada kemungkinan ekspor CPO kembali mengalami penurunan lantaran produksi nasional diprioritaskan untuk program B50.
Sejauh ini, kendala dalam meningkatkan produksi berkaitan dengan ketersediaan lahan yang dibatasi oleh moratorium atau larangan penambahan lahan sawit baru.
GAPKI juga menyebut, pemerintah aktif melakukan upaya peningkatan produktivitas melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR) sejak 2015-2016 lalu dengan menargetkan 180.000 hektare (Ha) per tahun. Hanya saja, realisasinya belum sesuai harapan.
Lantas, Mukti menyarankan kepada pemerintah untuk menyediakan area khusus yang ditujukan untuk produksi sawit terkait program B50. Lahan tersebut bisa dikelola oleh BUMN. Hal ini dilakukan supaya program tersebut tidak mengganggu kebutuhan CPO untuk sektor pangan maupun ekspor.
"Jadi itu tidak akan mempengaruhi terhadap kebutuhan pangan, kebutuhan ekspor. Jadi bukalah moratorium terlebih, dibuka tapi khusus untuk BUMN," katanya.
Di lain pihak, Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Kukuh Kumara berharap program B50 bisa diterapkan melalui transisi bertahap dan pengujian teknis yang lebih komprehensif. Sebab, setiap ada perubahan kebijakan mandatori biodiesel pasti akan berdampak langsung bagi para pengguna kendaraan bermotor.
Sebenarnya, produsen otomotif sudah dilibatkan dalam uji coba awal B50 hingga lebih dari 10.000 kilometer (km). Sejauh ini, belum ditemukan masalah besar pada kendaraan seperti yang pernah terjadi ketika program B35 diujicoba. Kinerja kendaraan pun relatif masih cukup stabil.
"Sekarang mungkin tahapnya adalah menguji coba di daerah-daerah yang relatif suhunya dingin," ucap dia.
Kukuh mengingatkan, risiko terhadap performa mesin kendaraan tetap ada ketika dilakukan pencampuran biodiesel dengan takaran yang lebih tinggi. Dalam hal ini, ada potensi penurunan performa mesin sekitar 2,5% hingga 3%. Namun, angka ini seharusnya masih bisa ditoleransi dari kacamata pelaku industri otomotif.
Tak hanya itu, Kukuh juga mengingatkan kepada pemerintah agar siap siaga dalam menyediakan bahan bakar B50 secara merata di seluruh Indonesia. Sebab, tantangan implementasi B50 terjadi pada kendaraan diesel yang beroperasi di lokasi terpencil seperti area pertambangan, perkebunan, atau hutan.
"Nah, terutama untuk kendaraan komersial yang menggunakan diesel. Ini kan operasinya luar kota, bisa di tengah hutan. Ini kasihan kalau mereka punya masalah. Nah, dengan prinsipal kami pernah memonitor. Ada laporan tidak ya kalau supirnya itu di tengah hutan begitu punya masalah, apapun dilakukan yang penting bisa jalan," ungkap dia.
Anggota DEN, Fadhil Hasan menambahkan, dalam implementasi program B50, terdapat koordinasi antara Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) dan Gaikindo.Tujuan koordinasi ini yaitu untuk memastikan tingkat pencampuran biodiesel sesuai dengan ketetapan pemerintah sekaligus memastikan implementasi B50 tidak menimbulkan risiko terhadap kinerja kendaraan.
"Ada komisi yang memastikan bahwa program ini jika dijalankan dengan pada bauran tertentu misalnya, itu tidak akan membahayakan atau membuat penurunan kinerja daripada kendaraan tersebut," tandas dia.
(dpu/dpu)
Add
as a preferred
source on Google
