1 hour ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta pelaku usaha panas bumi mempercecpat pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
Terlebih, pemerintah sudah menargetkan tambahan kapasitas 5,2 Giga Watt (GW) PLTP pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
Bahlil, mengatakan percepatan ini hanya bisa dilakukan dengan kolaborasi antara pelaku usaha dan pemerintah.
Dia menjelaskan, saat dirinya baru menjabat sebagai Menteri ESDM, dirinya langsung membuat terobosan untuk mempercepat pengembangan panas bumi di Tanah Air, melalui pemangkasan aturan yang panjang. Tapi setelah itu dilakukan, pengembangan panas bumi juga masih lambat.
"Sejak saya dilantik jadi Menteri ESDM yang buat lambat apa sih? Setelah saya masuk pertama, pengusaha mau cepat tapi kalau aturan berbelit dan lambat gimana? Maka saya memangkas aturan yang panjang. Tapi masih banyak juga hambatan. Tak ada cara lain untuk mempercepat implementasi geothermal bisa jadi listrik, harus ada kolaborasi antara pengusaha dan regulator. Kalau sampai 5 sen US$ per kWh tapi asosiasi masih kurang, akan lakukan insentif pajak. Kita akan ubah Perpres dan PP bisnis geothermal," jelas Bahlil saat pidato sambutan pembukaan acara The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta International Convention Center, Rabu (19/8/2026).
Dia pun meminta Dewan Energi Nasional (DEN) untuk turut mengawasi perkembangan proyek panas bumi ini.
"Untuk menuju ke sana, saya minta komitmen kalau sudah dapat konsesi harus dipercepat. Saya selalu tanda tangan penghentian sementara, ini bagian dari strategi. Kalau benar ada masalah syukur, tapi saya sebagai mantan pengusaha, penghentian ini memperpanjang masa kontrak. Kalau masalah teknologi atau uang ada masalah," ujarnya.
"Teman-teman dari DEN (Dewan Energi Nasional) tolong awasi, jangan perpanjangan-perpanjangan sementara itu, jangan ada abulekenya juga. Izin sudah diperpanjang sekali mau 2 kali, ada mau 3 kali. Kalau mau kena pemutusan lobby lagi. Bolehlah tapi yang penting punya komitmen. Siapapun yang mengerjakan gak apa-apa, yang penting cepat," tuturnya.
Menurutnya, percepatan pengembangan panas bumi ini perlu dilakukan, selain menghasilkan listrik, ini juga bisa menciptakan efek ekonomi berganda (multiplier effect).
"Geothermal dalam pandangan saya tidak hanya dalam konteks meningkatkan listrik tapi mengonversi untuk melahirkan ekonomi supaya menciptakan lapangan kerja, penggilingan kopi, industri lain, dan lain-lain, ada multiplier effect," tuturnya.
Dia pun menekankan harus adanya inovasi dalam teknologi. Tanpa inovasi teknologi, menurutnya susah bagi pelaku usaha untuk bisa bersaing secara kompetitif.
"Energi fosil itu mungkin sekarang dan masa lampau tapi ke depan adalah energi baru terbarukan," tandasnya.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-2 dunia dalam kapasitas panas bumi terpasang. Total potensi panas bumi Indonesia mencapai 23.202,77 MW, sedangkan kapasitas yang telah terpasang sekitar 2.776,39 MW. Dengan demikian, baru sekitar 11,6% potensi panas bumi yang telah dimanfaatkan dan sekitar 88,4% masih belum tergali.
Potensi panas bumi Indonesia tersebar luas di berbagai wilayah. Sumatra memiliki potensi sekitar 9.441,10 MW, Jawa sekitar 7.587,80 MW, Sulawesi sekitar 3.006 MW, dan Nusa Tenggara sekitar 1.272,87 MW. Sementara itu, Kalimantan, Bali, Maluku, dan Papua juga memiliki potensi panas bumi, namun dalam bahan paparan disebutkan belum memiliki kapasitas terpasang.
Untuk tahun 2026, pemerintah menyiapkan pengembangan pada 2 lokasi Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) dan 4 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), dengan total sumber daya sekitar 131 MW, tambahan kapasitas sekitar 185 MW, serta proyeksi nilai investasi sekitar US$ 1,16 miliar.
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah katalis regulasi dan investasi untuk mempercepat pengembangan panas bumi, antara lain melalui revisi PP Nomor 7 Tahun 2017 yang diarahkan untuk mendukung pemanfaatan tidak langsung panas bumi dan meningkatkan tingkat pengembalian investasi, serta revisi Perpres Nomor 112 Tahun 2022 untuk mengakselerasi pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
