3 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Edy Martono menekankan pentingnya penguatan regulasi ekspor di bawah PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) selama masa transisi.
Hal tersebut katanya agar saat sudah berlaku secara umum, aturan terkait ekspor satu pintu tersebut dapat berjalan dengan baik.
"Hanya saja, mestinya nanti di dalam masa transisi ini, mekanisme detailnya atau aturan pelaksanaannya itu harus betul-betul selesai. Di tahun 2027 nanti bila akhirnya dilaksanakan full oleh DSI, ini harus benar-benar aturan itu sudah ada," katanya saat ditemui di Gedung Kantor Kemenko Ekonomi, Jakarta pada Selasa (2/6/2026).
Edy berharap DSI sangat detail terkait dengan regulasi ekspor, terutama pada produk sawit agar bisa mencakup seluruh kalangan baik petani, industri, maupun pedagang.
Salah satu contoh adalah soal pembeli minyak sawit yang kata Edy memiliki banyak spesifikasi. Agar aturan ekspor satu pintu tidak kemudian merugikan baik eksportir perusahaan dalam negeri dan pembeli di luar negeri.
"Nah ini sebaiknya nanti betul-betul DSI harus benar-benar siap. Kalau memang nanti ternyata dalam perjalanan itu belum siap, sebaiknya kami mengusulkan bertahap, jangan langsung supaya tidak terjadi bottleneck, tidak terjadi stagnasi, sehingga justru malah merepotkan kita. Kita akan kehilangan pasar disini. Tetapi intinya bahwa kami mendukung, tetapi betul-betul harus DSI siap," kata Edy
"Artinya siap dan aturannya jelas dan kalau memang belum siap, dilaksanakan secara bertahap," sambungnya.
Edy mengharapkan implementasi DSI tidak kemudian mematikan industri pedagang sawit.
"Selain itu juga misal ya kepada trader yang mengambil porsi kecil dalam dagang minyak kelapa sawit. Nah ini bagaimana dengan yang trader-trader seperti itu. Apakah nanti dilarang juga untuk apakah harus lewat DSI? Nah ini kan mesti jelas supaya jangan sampai juga trader ini juga jadi mati kan. Ini kan mereka juga ini termasuk menyediakan lapangan kerja juga kan. Nah ini dan selain itu kalau ini nanti tidak bisa dilayani kan kita pilihan pasar juga," ujarnya.
GAPKI, imbuhnya, akan memberikan masukan terus kalau kepada pemerintah untuk Indonesia tidak kehilangan pasar. Apalagi, ucapnya, selama ini eksportir sawit telah menjaga pasar dengan baik agar industri andalan devisa Indonesia bisa tetap eksis di dunia.
"Seperti sawit saja yang kita ekspor 90% dalam bentuk hilir. Nah ini kan nanti harus ditangani oleh DSI, jangan sampai nanti kalau terjadi stagnasi atau bottleneck di sini pasar kita hilang," imbuhnya.
"Makanya saya sampaikan bahwa kalau memang akan dilaksanakan DSI, bertahap. Jangan langsung, tapi bertahap," ucapnya.
(dce)
Add
as a preferred
source on Google
