10 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Pengembangan industri kendaraan listrik nasional masih menghadapi persoalan di sisi rantai pasok komponen. Industri otomotif menilai kemampuan supplier lokal belum sepenuhnya siap menopang target lokalisasi dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) kendaraan listrik.
Vice President PT SGMW Motor Indonesia atau Wuling Arif Pramadana mengatakan pelaku industri pada dasarnya mendukung regulasi pemerintah terkait peningkatan TKDN. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala.
"Pada intinya, kita akan men-support semua regulasi yang telah diberikan oleh pemerintah, akan tetapi faktanya di lapangan itu kita masih mendapatkan kesulitan-kesulitan tertentu untuk bisa mencapai TKDN ataupun lokalisasi yang telah diminta oleh negara," kata Arif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (21/9/26).
Salah satu persoalan terbesar berada pada kesiapan supplier lokal. Menurut Arif, industri komponen nasional masih menghadapi tantangan dari sisi teknologi, konsistensi produksi hingga harga.
"Dan terutama adalah dari segi kesiapan supplier yang ada di Indonesia, supplier ataupun industri komponen di Indonesia itu masih belum mature enough untuk bisa men-support TKDN yang ada di Indonesia," ujarnya.
Persoalan tersebut semakin kompleks karena kendaraan listrik membawa teknologi baru yang membutuhkan kemampuan berbeda dibandingkan kendaraan konvensional.
"Jadi dari segi teknologi, dan dari segi konsistensi, dan dari segi pricing yang ada di lapangan. Jadi itu yang kita hadapin sekarang," kata Arif.
Tampak depan SPKLU Signature Andara yang berada di Cinere, Depok. Fasilitas ini menjadi SPKLU ke-5.081 dan SPKLU Signature keempat yang dioperasikan PLN. (Dok. PT PLN (Persero)) Foto: Tampak depan SPKLU Signature Andara yang berada di Cinere, Depok. Fasilitas ini menjadi SPKLU ke-5.081 dan SPKLU Signature keempat yang dioperasikan PLN. (Dok. PT PLN (Persero))
Supplier lokal juga mempertanyakan manfaat yang mereka dapatkan ketika berhasil memenuhi kebutuhan TKDN. Sebab, insentif yang diberikan pemerintah dinilai belum secara langsung menyentuh industri komponen. Karenanya pemerintah perlu memperhatikan industri komponen secara berjenjang, mulai dari Tier 1 hingga Tier 3. Dukungan tersebut diperlukan agar industri lokal dapat mengembangkan teknologi dan kapasitas produksi.
"Kalau misalnya mereka sudah mendapatkan atau bisa men-support untuk mendapatkan TKDN, apa yang mereka bisa dapatkan dari negara? Nah, itu yang mereka pertanyakan," kata Arif.
Ia berharap pemerintah tidak hanya menuntut produsen kendaraan meningkatkan kandungan lokal, tetapi juga membantu ekosistem supplier agar mampu memenuhi kebutuhan industri.
"Dan saya harapkan juga dengan forum ini saya bisa ingin menyampaikan bahwa untuk ke depan saya harap pemerintah bisa melihat Tier 1, Tier 2, dan Tier 3," ujarnya.
"Bagaimana pemerintah bisa men-support mereka, industri mereka untuk bisa berkembang supaya kita bisa menjadi pemain lokal yang cukup canggih di teknologi yang terbaru ini," kata Arif.
(fys/wur)
[Gambas:Video CNBC]
