Daftar Negara Berkembang Paling Rentan Krisis Minyak, Ada RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Perang Teluk ketiga telah memicu gangguan pasokan energi global yang berdampak signifikan pada negara-negara berpendapatan rendah dan berkembang.

Penutupan Selat Hormuz menyebabkan krisis ketersediaan energi di berbagai wilayah. Hal ini ditandai dengan antrean panjang untuk gas rumah tangga di Nepal, pengurangan hari operasional industri di Sri Lanka, hingga penutupan sekolah di Pakistan.

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, menyebut situasi saat ini sebagai kondisi yang "tidak terbayangkan". Secara historis, negara dengan perekonomian lemah menanggung beban terberat saat pasokan energi global menyusut.

Pola ini terlihat jelas pasca-invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Ketika negara-negara maju di Eropa memberikan subsidi energi, negara importir dengan cadangan devisa dan ruang fiskal terbatas justru mengalami krisis neraca pembayaran, seperti yang dialami oleh Sri Lanka dan Pakistan pada periode tersebut.

Untuk memetakan potensi krisis makroekonomi saat ini, kerentanan suatu negara diukur melalui dua dimensi utama yaitu tingkat eksposur (ketergantungan pada impor energi serta remitansi dari kawasan Teluk) dan bantalan keuangan (kapasitas untuk menyerap guncangan).

Berikut adalah peringkat kerentanan sejumlah negara berkembang berdasarkan indikator tersebut:

Negara dengan Risiko Tertinggi: Yordania, Pakistan, dan Mesir

Yordania mencatatkan tingkat eksposur yang tinggi dengan bantalan keuangan yang tipis, meskipun hubungan diplomatiknya memungkinkan adanya dukungan darurat dari negara Barat maupun Teluk.

Pakistan dan Mesir berada pada posisi yang sangat rentan. Pakistan mengalokasikan sekitar 4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk impor minyak dan gas, dengan 90% pasokan berasal dari Timur Tengah.

Sementara itu, Mesir menghabiskan sekitar 3% dari PDB untuk impor energi, dengan hampir setengahnya bersumber dari kawasan yang sama.

Kedua negara ini juga memiliki ketergantungan pada remitansi pekerja dari kawasan Teluk yang setara dengan 5-6% PDB. Gangguan pada pasar tenaga kerja akibat konflik dapat menekan aliran masuk dana ini, yang pada gilirannya memperlebar defisit transaksi berjalan.

Bantalan keuangan kedua negara sangat terbatas. Cadangan devisa Pakistan saat ini berada di bawah batas minimum yang direkomendasikan Dana Moneter Internasional (IMF).

Kerentanan di Asia Selatan: Bangladesh dan Sri Lanka

Meskipun memiliki tingkat eksposur menengah, Bangladesh dan Sri Lanka menghadapi risiko tinggi karena bantalan keuangan yang lemah. Cadangan devisa Bangladesh hanya cukup untuk menutupi kebutuhan impor selama kurang dari tiga bulan.

Sektor garmen yang menjadi tulang punggung ekspor negara tersebut sangat bergantung pada bahan bakar impor, sehingga kenaikan harga energi secara langsung memperburuk neraca perdagangan.

Sri Lanka berada dalam situasi serupa. Negara ini baru saja pulih dari status gagal bayar pada tahun 2022 akibat guncangan harga energi sebelumnya, dan saat ini masih memiliki cadangan devisa yang sangat terbatas.

Eksposur Tinggi dengan Ketahanan Lebih Baik: Thailand dan Nepal

Beberapa negara memiliki tingkat ketergantungan impor yang tinggi namun didukung oleh bantalan keuangan yang solid.

Thailand menghabiskan sekitar 7% dari PDB untuk impor minyak dan gas. Namun, Thailand memiliki cadangan minyak strategis yang mencukupi untuk 100 hari serta cadangan devisa yang mampu menutupi kebutuhan impor selama lebih dari tujuh bulan.

Nepal menonjol karena tingginya ketergantungan pada remitansi, di mana 8% dari PDB berasal dari pekerja di kawasan Teluk. Meskipun cadangan minyaknya minim, Nepal memiliki simpanan mata uang asing (hard currency) yang cukup kuat untuk menahan guncangan awal.

Posisi Aman India

India dinilai mampu menghadapi guncangan ini dengan baik. Meskipun menghabiskan 3% dari PDB untuk impor energi dari luar negeri, bantalan keuangannya sangat kuat. Cadangan devisa India cukup untuk tujuh bulan impor, didukung oleh stok minyak komersial dan resmi untuk sekitar 70 hari.

Selain itu, kilang minyak India memiliki kapasitas untuk mengolah minyak mentah kualitas rendah, memungkinkan negara tersebut menyerap pasokan dari Rusia.

Pembangkit listrik di India juga lebih bergantung pada batu bara domestik, sehingga meminimalisasi dampak kenaikan harga gas impor terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Bagaimana dengan Indonesia?
Dalam analisis The Economist, Indonesia ada di peringkat ke-13 dalam daftar negara Emerging Market yang paling terekspor krisis minyak. Net impor Indonesia sangat tinggi, termasuk dari Timur Tengah. Namun, Indonesia juga memiliki buffer yang cukup kuat dibandingkan negara lain.

Ancaman Krisis Pangan Membayangi

Di luar risiko krisis makroekonomi, guncangan energi ini membawa implikasi kemanusiaan. Harga pupuk nitrogen, yang diproduksi menggunakan gas alam, mengalami lonjakan harga yang berimbas langsung pada biaya produksi pangan di negara-negara miskin.

Program Pangan Dunia (WFP) memproyeksikan bahwa jumlah populasi yang menghadapi kelaparan akut dapat mencapai rekor tertinggi pada tahun 2026 apabila konflik terus berlanjut.

Mengamankan pembiayaan impor dan menstabilkan nilai tukar mata uang mungkin dapat mencegah krisis finansial, namun menjaga keterjangkauan harga pangan akan menjadi tantangan tersendiri.

-

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]

(gls/gls)

Add as a preferred
source on Google