6 hours ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) telah menyalurkan dana Proyek Results-Based Payment REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 lebih dari Rp500 miliar ke ribuan desa di Indonesia.
Dana ini adalah bagian dari pendanaan Results-Based Payment (RBP) dari Green Climate Fund (GCF) sebesar US$103,78 juta atau Rp 1,85 triliun (Rp 17.820/US$).
Proyek RBP REDD+ GCF terdiri dari tiga output utama. Output 1 serta Output 3 telah berjalan sejak tahun 2021 dan berakhir pada tahun 2025. Sementara itu, Output 2 masih dilaksanakan hingga tahun 2030 untuk penerima manfaat di tingkat nasional dan subnasional.
Dampak nyata dan capaian proyek GCF Output 2 dalam 3 tahun terakhir di antaranya untuk mendukung lebih dari 2 juta hektare perluasan Perhutanan Sosial, fasilitasi lebih dari 40 usulan penetapan hutan adat, pendampingan usaha dan alat ekonomi kreatif kelompok perhutanan sosial; mendukung pembentukan dan peningkatan kapasitas Masyarakat Peduli Api (MPA), dukungan sarana prasarana dan kegiatan patroli; mendukung penguatan 150 KPH di 24 provinsi; mendukung rehabilitasi dengan luasan sekitar 3 ribu hektare; mendukung penguatan Sistem Registri Nasional (SRN), Program Kampung Iklim; serta mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan.
Proyek ini telah menjangkau lebih kurang 1.266 desa dan 225 kabupaten.
"Yang jauh lebih penting adalah bagaimana insentif tersebut menjadi katalis untuk memperkuat transformasi tata kelola kehutanan, meningkatkan kapasitas daerah, memperluas manfaat bagi masyarakat, serta memastikan keberlanjutan hasil yang telah dicapai," ungkap Moh Jumhur, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
Adapun, penyaluran dana Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 dilakukan secara langsung kepada kementerian teknis (Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) serta secara tidak langsung kepada Pemerintah Provinsi melalui lembaga perantara.
Sebelumnya, 24 provinsi telah mengakses pendanaan. Provinsi Lampung adalah provinsi pertama yang berhasil menyelesaikan implementasi program.
Pada tahun 2026, sebanyak 10 proposal dari 10 provinsi telah dinilai dan sedang dalam tahap persiapan pelaksanaan program. Pada 12 Agustus 2026, dilakukan seremonial penandatanganan kerja sama penyaluran dana RBP untuk 10 provinsi.
Saat ini, 34 provinsi telah mengakses pendanaan RBP REDD+ GCF Output 2, dengan total komitmen Rp761.021.155.308. Jumlah tersebut mencakup 94,8% dari total alokasi untuk provinsi.
"BPDLH diberi mandat untuk mengelola dana lingkungan hidup secara akuntabel, kredibel, dan transparan. Kami berharap pendanaan ini yang disalurkan melalui Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 dapat digunakan seoptimal mungkin untuk mempercepat pencapaian target penurunan emisi, memperkuat pengelolaan hutan lestari sekaligus meningkatkan mata pencaharian masyarakat sekitar," kata Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto.
Melalui penyaluran pendanaan ini, BPDLH menegaskan komitmennya untuk terus memperluas akses pembiayaan lingkungan yang inklusif, inovatif, dan berdampak. Dengan memperkuat kolaborasi melalui Proyek RBP REDD+ GCF Output 2, BPDLH berharap semakin banyak inisiatif lingkungan tumbuh, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
