2 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman melaporkan capaian sektor pertanian kepada Presiden Prabowo Subianto. Adapun salah satu poin utama yang disampaikannya ialah terkait dengan percepatan swasembada pangan nasional. Ia menyebut Indonesia berada di jalur untuk mencapai swasembada beras paling cepat dalam sejarah.
Amran menyampaikan, produksi beras nasional menunjukkan lonjakan signifikan. Target swasembada yang semula dipatok empat tahun, kemudian dipercepat menjadi tiga tahun dan terakhir satu tahun, kini hampir tercapai.
"Produksi kita, produksi beras dari target Bapak Presiden awalnya 4 tahun, kemudian 3 tahun, terakhir 1 tahun. Meningkat 4,17 juta ton, ini dari BPS. Insyaallah dua minggu kemudian kita bisa umumkan Indonesia swasembada pangan, dan tercepat mencapai swasembada pangan di tanggal 1 Januari 2026," ujar Amran dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Kota Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).
Selain produksi, stok beras nasional juga mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Amran menjelaskan, hingga akhir 2025 stok beras diproyeksikan mencapai 3,7 juta ton.
"Kemudian stok kita. ini stok kita mulai tahun 1969 sampai 2025, stok kita tertinggi insyaallah di akhir tahun 3,7 juta ton. Dulu pernah di tahun 1984 mencapai stok kita 3 juta ton, di saat itu Indonesia mendapat penghargaan dari FAO, dan penduduk saat itu hanya 161 juta. Sekarang 286 juta, stok kita 3,7 juta ton sampai akhir tahun," jelasnya.
Dari sisi kesejahteraan, Amran melaporkan nilai tukar petani (NTP) melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini turut mendorong peningkatan pendapatan petani secara signifikan.
"Berikutnya kami laporkan masalah pangan.. Izin Bapak Presiden, kesejahteraan petani meningkat, nilai tukar petani (NTP) 124,36% dari target 110% dari Menteri Keuangan. Ini tertinggi dalam sejarah. Total kenaikan untuk padi saja pendapatan petani Rp120 triliun," kata dia.
Kinerja ekspor pertanian juga menunjukkan tren positif. Hingga Agustus, ekspor pertanian tumbuh 42% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan proyeksi kenaikan hingga akhir tahun mencapai 33-35%.
Di sisi hulu, pemerintah melakukan pembenahan tata kelola pupuk tanpa menambah beban anggaran. Amran menyebut volume pupuk bertambah dan harganya turun berkat revitalisasi regulasi.
"Kemudian pupuk, ini sudah berjalan, pupuk kita volumenya bertambah 700 ribu ton, harganya turun 20%, hasil revitalisasi, alhamdulillah sekarang sudah berjalan, sudah berjalan dua bulan. Ini tidak menambah anggaran membebani Menteri Keuangan, ini hanya merubah regulasi yang ada Perpres, peraturan Menteri Keuangan dan peraturan Menteri Pertanian," ujarnya.
Atas capaian tersebut, Kementerian Pertanian baru saja menerima penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO). Menurut Amran, keberhasilan Indonesia menghentikan impor beras berdampak pada penurunan harga pangan global.
"Yang terakhir, baru saja Kementerian Pertanian mendapatkan penghargaan dari FAO. Kementerian Pertanian berkontribusi pada dunia, karena di mana harga pangan pada saat kita impor, harga pangan US$650 per ton. Sekarang US$340 per ton, turun 42%, karena Indonesia importir beras terbesar, tapi sekarang tidak impor, sehingga harga pangan dunia turun 42%. Terima kasih Bapak Presiden," ucap Amran.
Selain membahas swasembada, Amran juga melaporkan penanganan dampak bencana banjir Sumatra di sektor pertanian. Pemerintah telah menyalurkan puluhan ribu ton beras ke daerah terdampak dan menyiapkan cadangan pangan tiga kali lipat dari kebutuhan.
"Bantuan pangan ke daerah bencana (Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat), kami sudah mengirimkan beras kurang lebih 44.000 ton sampai dengan hari ini. Cadangan kami siapkan tiga kali lipat dari kebutuhan, 120.000 ton di lapangan. Jadi pangan tidak ada masalah Bapak Presiden, tiga kali lipat dari kebutuhan," ujarnya.
Ia menambahkan, total bantuan pangan pemerintah mencapai sekitar Rp1 triliun, ditambah dukungan Kementan dan mitra senilai Rp75 miliar. Pemerintah juga mulai memetakan kerusakan sawah akibat bencana yang mencapai 70.000 hektare dan akan mulai ditangani pada Januari mendatang.
(wur/wur)
[Gambas:Video CNBC]
