7 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia-Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajukan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). KEMPPKF merupakan awal dari rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sri Mulyani menjelaskan, KEMPPKF disusun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Ketegangan geopolitik, perang dagang hingga tren tingginya suku bunga acuan yang memberikan gejolak terhadap pasar keuangan dunia dan berimbas ke Indonesia.
"Dengan gejolak yang sangat tinggi dan dinamis dan tantangan struktural di dalam negeri fokus menciptakan kemajuan maka kebijakan fiskal 2026 diarahkan mewujudkan kedaulatan pangan dan energi dalam rangka menuju Indonesia tangguh, mandiri, sejahtera," ungkap Sri Mulyani dalam pidatonya, Selasa (20/5/2025)
"Kebijakan fiskal 2026 efektif selektif meredam berbagai gejolak namun responsif," tegasnya. Pemerintah akan melakukan stabilitas ekonomi melalui diplomasi, perdagangan, negosiasi, deregulasi, perluasan pasar ekspor dan sinergi kebijakan fiskal.
Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan 5,2-5,8%, dengan tetap menjaga daya beli masyarakat, mendorong transformasi dan reformasi ekonomi termasuk hilirisasi SDA dan perbaikan iklim investasi dan SDM.
"Laju pertumbuhan ini menjadi pondasi kuat untuk pertumbuhan mencapai 8% dalam beberapa tahun ke depan dengan terus konsisten menuju Indonesia maju 2045," terangnya.
Berikut asumsi makro 2026
- Pertumbuhan ekonomi 5,2-5,8%
- SBN 10 tahun 6,6-7,2%
- Nilai tukar rupiah 16.500-16.900
- Inflasi 1,5-3,5%
- ICP 60-80 dolar per barel
- Lifting minyak 600 ribu-605 ribu
- Lifting gas 953 ribu-1,17 juta setara minyak per hari
- Kemiskinan 6,5-7,5% 2026
- Pengangguran 4,5-5%
- Rasio gini 0,379-0,382
(mij/mij)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Sri Mulyani: Defisit APBN Capai Rp 104 Triliun di Maret 2025
Next Article Dunia Kembali Gelap, Sri Mulyani: Tekanan Ini Luar Biasa!
