Mendagri Tito Tiba-Tiba Minta Kepala Daerah Kawal MBG, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membantu meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Menurutnya, program yang menjadi agenda pemerintah pusat itu dapat membantu daerah memperbaiki sejumlah indikator pembangunan tanpa harus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal tersebut disampaikan Tito dalam rapat koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia bersama Kepala BGN Sudaryono.

Tito mengatakan, MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi membantu kepala daerah mencapai sejumlah indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pemerintahannya.

"Karena program ini bukan hanya untuk meningkatkan gizi, mencegah stunting.. kepala daerah itu punya indikator mereka, untuk dinilai sukses atau tidak oleh masyarakat, menaikkan popularitas, elektabilitas, kemudian juga dinilai oleh publik, dinilai oleh media, dinilai juga oleh kami. Itu indikatornya di antaranya menangani stunting, naik atau turun," kata Tito dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

"Kemudian yang kedua kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem harus diturunkan. Kemudian Indeks Pembangunan Manusia angkanya, Human Development Index harus juga meningkat ya," sambungnya.

Selain stunting, Tito menyebut MBG dapat membantu pemerintah daerah menangani pengangguran, membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mengendalikan inflasi.

"Kemudian penanganan pengangguran, saya beberapa waktu yang lalu malah mempertandingkan pemda-pemda yang berhasil menangani pengangguran, menurunkan pengangguran, membuka lapangan kerja. Kemudian juga masalah pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Nah sebetulnya program MBG ini semua indikator itu akan terbantu oleh program-program MBG," jelas dia.

Menurut Tito, salah satu keuntungan bagi pemerintah daerah adalah program tersebut tidak menggunakan APBD. Karena itu, ia mendorong kepala daerah untuk memanfaatkan MBG secara maksimal untuk mendukung target pembangunan masing-masing.

"Indikator kinerja kepala daerah bisa terbantu tanpa APBD. Jadi, kendarai program ini untuk kepentingan meningkatkan indikator yang baik, kinerja kepala daerah, tanpa harus mengeluarkan APBD, free. Jadi APBD-nya bisa bekerja untuk yang lain," terang Tito.

Tito juga meminta pemerintah daerah terlibat aktif dalam pelaksanaan MBG, mulai dari koordinasi antar perangkat daerah hingga penyediaan bahan pangan.

Dalam surat edaran yang diterbitkan Kemendagri, kepala daerah diminta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan MBG sekaligus mengoordinasikan perangkat daerah terkait.

Dinas Kesehatan, misalnya, diminta terlibat dalam penerbitan Sertifikat Layak Higiene dan Sanitasi (SLHS), serta pengawasan higienitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Sementara itu, Dinas Pendidikan dapat membantu pendataan penerima manfaat, sedangkan Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan dapat mendukung pasokan bahan pangan ke dapur MBG.

"Dinas Pendidikan di daerah masing-masing berperan ya untuk pendataan penerima manfaat. Kemudian juga Dinas Kesehatan ikut mengawasi masalah higienis di SPPG yang ada ya. Dan kemudian juga bisa memanfaatkan Dinas Pertanian, kemudian Dinas Perikanan mungkin ya, yang ada di daerah masing-masing untuk memasok bahan ke SPPG," ujarnya.

Tito menilai kolaborasi pemerintah pusat dan daerah diperlukan karena tantangan pelaksanaan MBG berbeda-beda di setiap wilayah. Untuk itu, BGN akan memiliki koordinator di setiap provinsi dan kemungkinan hingga tingkat kabupaten/kota sebagai penghubung dengan pemerintah daerah.

"Kolaborasi ini nanti juga saya lihat akan lebih riil di lapangan bersama pemda, karena nanti ada penanggung jawab atau koordinator dari tiap-tiap provinsi ya, nanti mungkin ada di kabupaten/kota. Nah itulah yang nanti akan menjadi point of contact-nya BGN untuk membicarakan tentang program MBG yang mungkin tiap-tiap daerah kan nggak sama tantangannya, (punya) spesifik khas," tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono juga menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola MBG, terutama setelah masih ditemukannya persoalan keamanan pangan.

Ia menyebut pihaknya menerapkan prinsip zero tolerance terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG.

"Keinginan kami adalah zero tolerance terhadap adanya kasus keracunan di kemudian hari. Dan ini sedang kami perbaiki dari sisi tata kelola, bagaimana caranya, satu, tidak boleh ada yang keracunan, dan juga kemudian kualitas dari makanan MBG sebagai intervensi gizi pada anak-anak kita ini kualitasnya sesuai dengan harapan kita," kata Sudaryono.

(wur) [Gambas:Video CNBC]