Menggugat Fetisisme PDB

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% pada triwulan I 2026 memicu polarisasi. Pemerintah menyodorkan perincian optimistis: konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah tumbuh kompak. Di media sosial, skeptisisme mendominasi-angka pertumbuhan disebut fatamorgana yang ditopang lonjakan konsumsi pemerintah 21,81%, bukan denyut sektor riil.

Ironisnya, kedua kubu berdebat dalam bingkai yang sama: Produk Domestik Bruto (PDB). Justru fetisisme atau pemujaan berlebihan terhadap bingkai tunggal inilah yang mendesak untuk digugat.

Simon Kuznets, perancang sistem akuntansi pendapatan nasional yang menjadi cikal bakal PDB, sudah memperingatkan dalam laporannya kepada Senat Amerika Serikat (AS) pada 1934 bahwa kesejahteraan bangsa tidak bisa disimpulkan dari ukuran pendapatan nasional. Masalahnya bukan pada alat ukur itu sendiri, melainkan pada kebiasaan menjadikannya sebagai satu-satunya scorecard keberhasilan pembangunan nasional.

Tiga Ilusi dalam Angka Agregat
Dalam konteks ekonomi modern, setidaknya ada tiga keterbatasan fundamental PDB yang wajib dipahami. Pertama, PDB tidak mampu merekam deplesi kekayaan jangka panjang. PDB hanya mencatat aliran nilai tambah dalam satu periode, tanpa neraca yang menunjukkan apakah kekayaan jangka panjang bangsa bertambah atau berkurang.

Bagi negara kaya sumber daya seperti Indonesia, konsekuensinya fatal: hutan yang ditebang, tambang yang dikuras, dan ekosistem laut yang dieksploitasi semuanya mencetak angka positif dalam PDB. Inilah yang disebut para ekonom lingkungan sebagai illusion of growth-kondisi di mana suatu bangsa terlihat semakin kaya di atas kertas, tetapi sesungguhnya sedang memiskinkan dirinya sendiri.

Kedua, PDB sepenuhnya mengabaikan dimensi distribusi. Pertumbuhan 5% yang tersebar merata ke seluruh lapisan masyarakat menghasilkan angka yang identik dengan pertumbuhan 5% yang hanya dinikmati segelintir konglomerat. Indikator ini gagal membedakan keduanya, padahal implikasinya terhadap kehidupan rakyat berbeda laksana bumi dan langit.

Data empiris Indonesia membuktikan bahwa celah ini bukan abstraksi teoretis. Kelas menengah menyusut dramatis: dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi hanya 46,7 juta orang pada 2025 (BPS & Mandiri Institute, 2026). Lebih dari sepuluh juta orang "turun kasta" dalam enam tahun. Fenomena "makan tabungan" terekam konkret: rata-rata simpanan per rekening turun dari Rp6,58 juta menjadi Rp6,04 juta hanya dalam setahun (Bank Indonesia, 2025).

Kenyataan ini mengonfirmasi bahwa sebagian konsumsi yang menopang angka PDB bukan digerakkan kenaikan pendapatan riil, melainkan tabungan yang tergerus. Sinyal bahaya yang tidak akan pernah terbaca dari angka agregat PDB.

Ketiga, PDB tidak menjangkau ekonomi non-pasar. Perhitungan PDB mengabaikan pekerjaan rumah tangga, volunteerisme, dan care economy. Terlewatkannya dimensi non-pasar membuat gambaran ekonomi nasional yang disajikan PDB tetap parsial dan menyesatkan.

Komisi Stiglitz-Sen-Fitoussi (2009) menegaskan PDB secara sistematis salah mengukur kemajuan ekonomi riil. Studi Kubiszewski dkk. (2013) yang menganalisis 17 negara selama 50 tahun menemukan Genuine Progress Indicator (GPI) dunia mulai stagnan sejak akhir dekade 1970-an-tepatnya mencapai puncak pada 1978-meski kurva PDB terus mendaki tajam. Temuan ini berjalan beriringan dengan Paradoks Easterlin (1974): peningkatan PDB per kapita tidak otomatis diikuti kenaikan kebahagiaan masyarakat.

Sinyal Kontradiktif dari Kompleksitas Ekonomi
Untuk memahami keterbatasan tersebut secara lebih dalam, diperlukan kerangka Economic Complexity Index (ECI) yang dikembangkan Cesar Hidalgo dan Ricardo Hausmann (2009). ECI mengukur seberapa beragam dan canggih kapabilitas produktif suatu negara, yang tercermin dari kemampuannya menghasilkan produk-produk kompleks bernilai tinggi.

Temuan ECI konsisten lintas dekade: negara yang tingkat kompleksitas ekonominya melampaui tingkat pendapatannya cenderung tumbuh lebih cepat, lebih tangguh, dan jauh lebih inklusif-Jepang, Jerman, dan Korea Selatan adalah arketipenya.

Bagaimana posisi Indonesia? Ada dua sinyal kontradiktif yang harus dibaca sekaligus. Sinyal pertama mengkhawatirkan: Atlas of Economic Complexity Harvard menempatkan Indonesia di peringkat ke-69 dunia dalam ECI, turun enam posisi dibanding satu dekade lalu.

Vietnam, yang berdasarkan data kompleksitas ekonomi 2020 sudah mencapai peringkat ke-51, kini bahkan diproyeksikan menjadi ekonomi dengan pertumbuhan per kapita tercepat di dunia menurut laporan Growth Lab terbaru (2024)-didorong ekspansi industri elektronik berteknologi tinggi, kontras dengan dominasi ekspor komoditas mentah Indonesia. Ini adalah peringatan keras tentang risiko middle-income trap.

Sinyal kedua memberi secercah harapan. Growth Lab Harvard University memproyeksikan Indonesia masuk kelompok ekonomi Asia dengan pertumbuhan tercepat dalam satu dekade mendatang, bersama Vietnam, China, Thailand, India, dan beberapa negara Asia lainnya.

Fondasi proyeksi ini bukan angka PDB historis, melainkan struktur produksi Indonesia yang dinilai relatif dekat dengan produk-produk kompleks bernilai tinggi. Jendela peluang untuk naik kelas masih terbuka-tetapi tidak akan terbuka selamanya.

Menuju Dashboard Pembangunan yang Multidimensi
Gugatan terhadap fetisisme PDB bukanlah seruan naif untuk membuang indikator ini. PDB tetap vital untuk merumuskan kebijakan makroekonomi jangka pendek, mengendalikan inflasi, dan mengelola neraca pembayaran. Yang berbahaya adalah kebiasaan kolektif menjadikannya sebagai satu-satunya scorecard keberhasilan nasional.

Mengapa fetisisme ini begitu awet? Jawabannya terletak pada ekonomi-politik. PDB adalah angka tunggal yang menyederhanakan realitas, menjadikannya komoditas politik yang mudah dijual saat kampanye dan mudah dipahami oleh lembaga pemeringkat kredit. Namun, demi keberlanjutan bangsa, kita harus berani beralih menuju Dashboard Pembangunan yang multidimensi. Tiga langkah konkret mendesak untuk dilakukan.

Pertama, BPS bersama Bappenas perlu mempublikasikan data ECI secara berkala sebagai indikator resmi kapabilitas produktif nasional. Langkah ini akan mengubah orientasi kebijakan industri: dari mengejar volume investasi, menjadi mengejar kedalaman kapabilitas teknologi.

Kedua, pemerintah harus mempercepat adopsi satellite accounts modal alam dengan kerangka System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) standar PBB-menghitung secara jujur berapa hektar hutan yang hilang dan berapa ton mineral yang terkorbankan untuk satu persen pertumbuhan. Biaya kerusakan lingkungan ini harus menjadi komponen pengurang dalam Green GDP. Degradasi yang tidak terukur adalah degradasi yang tidak akan pernah terkelola.

Ketiga, pengembangan Distributional National Accounts (DINA) mengikuti metodologi Piketty, Saez, dan Zucman harus segera diinisiasi. Rasio Gini kita kerap dikritik karena berbasis survei pengeluaran yang meremehkan kekayaan riil kelompok 1% teratas. DINA akan mengintegrasikan data survei dengan data administratif perpajakan, sehingga publik dapat melihat secara transparan siapa yang sesungguhnya paling menikmati kue pertumbuhan.

Untuk merealisasikan dashboard ini, langkah taktis utamanya adalah memperluas mandat Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI). SDI tidak boleh hanya menjadi proyek integrasi TI, melainkan harus menjadi infrastruktur hukum yang mewajibkan seluruh lembaga negara menyinkronkan data demi menyusun SEEA dan DINA secara akurat.

Skeptisisme publik yang mendominasi ruang digital bukanlah sekadar bising politik. Ini adalah sinyal peringatan dini tentang jurang antara indahnya angka makro dan pahitnya realitas jutaan rumah tangga yang harus menguras tabungan demi bertahan hidup. Jurang itu hanya akan menutup ketika angka resmi statistik mulai mencerminkan kompleksitas pengalaman hidup rakyat yang sesungguhnya.

PDB mampu memberi tahu kita seberapa banyak yang berhasil dihasilkan bangsa ini hari ini. Namun bungkam tentang keadilan distribusi, keberlanjutan ekologis, dan ketahanan kapabilitas produktif jangka panjang. Dalam dunia yang kian volatil, pertanyaan-pertanyaan itulah yang paling menentukan apakah kita akan menjadi bangsa maju atau layu sebelum berkembang.

Untuk menjawabnya, kita butuh lebih dari sekadar satu angka. Kita butuh keberanian untuk melihat kebenaran ekonomi yang lebih utuh.

(miq/miq)

Add as a preferred
source on Google