3 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap kebutuhan anggaran kementeriannya pada 2027 masih jauh lebih besar dibandingkan pagu yang telah ditetapkan pemerintah. Pagu sementara yang tersedia hanya Rp11,77 triliun, sementara kebutuhan untuk mengejar target pembangunan mencapai Rp106 triliun.
Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Maruarar juga menyampaikan sejumlah evaluasi pelaksanaan anggaran 2026 serta langkah percepatan program perumahan, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau yang dikenal sebagai program bedah rumah.
"Laporan hasil BPK atas pemeriksaan laporan keuangan PKP terdiri dari 11 temuan dan 22 rekomendasi dan atas rekomendasi tersebut seluruhnya telah ditindaklanjuti dan dilakukan penyetoran ke kas negara," kata Ara di Gedung DPR, Kamis (20/8/26).
Untuk belanja subsidi, pemerintah masih melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Evaluasi tersebut menjadi bagian dari pembahasan pelaksanaan APBN Kementerian PKP sepanjang 2026.
"Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan BABUN 999.07 untuk belanja subsidi terdiri atas 5 temuan dan 10 rekomendasi, saat ini sedang dalam proses tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi BPK RI," kata Ara.
Menteri PKP dan sejumlah menteri menghadiri rapat kerja di Komisi V DPR RI, Kamis (20/8/26). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi) Foto: Menteri PKP dan sejumlah menteri menghadiri rapat kerja di Komisi V DPR RI, Kamis (20/8/26). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)
Di sisi penyerapan, Kementerian PKP mencatat realisasi anggaran hingga 19 Agustus 2026 mencapai Rp3,608 triliun. Pemerintah menargetkan percepatan penyerapan agar realisasi anggaran sepanjang tahun dapat mencapai 97%, lebih tinggi dari capaian 2025 sebesar 96%.
"Evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2026 sampai dengan 19 Agustus 2026. Satu, DIPA PKP tahun anggaran 2026 sebesar 10,309 triliun dengan target 406.260 unit. Terdapat ABT pasca bencana Sumatera sebesar 2,218 T sehingga anggaran kementerian PKP menjadi 12,527 triliun dengan target 414.212 unit," sebutnya.
Salah satu yang dikebut adalah BSPS. Kementerian PKP telah mengubah sejumlah ketentuan agar proses pelaksanaan program bedah rumah dapat berjalan lebih cepat, termasuk soal bukti penguasaan rumah dan kriteria kerusakan bangunan.
"Untuk percepatan BSPS, dalam sosialisasi kami sebut sering dengan bedah rumah dan juga masukan dari Komisi 5 untuk mempermudah regulasi telah diterbitkan Permen PKP nomor 6 tahun 2026 yang intinya surat pernyataan menempati itu sudah cukup tidak usah kepemilikan dan itu sudah kami konsultasikan kepada BPK RI dan BPKP. Dan juga tingkat kerusakan yang tadinya ada tiga yaitu atap, struktur, dan lantai, sekarang cukup salah satu saja," kata Ara.
Memasuki pembahasan anggaran 2027, pagu Kementerian PKP yang ditetapkan melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas mencapai Rp11,77 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp10,85 triliun dialokasikan untuk program perumahan dan kawasan permukiman, sedangkan Rp914 miliar untuk dukungan manajemen.
"Program perumahan dan kawasan permukiman sebesar 10,85 triliun atau 92,23%. Jadi kami garis bawahi program dukungan manajemen kami hanya 7,77% dari 100% anggaran. Pagu anggaran tersebut belum mencukupi kebutuhan anggaran sebesar Rp106 triliun dan dengan target 2,08 juta unit sehingga terdapat kekurangan kebutuhan anggaran sebesar Rp94,23 triliun," kata Maruarar.
"Terakhir kami mohon dukungan Komisi 5 dalam pemenuhan kebutuhan anggaran tersebut guna mendukung pencapaian target pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta pelaksanaan program prioritas nasional," sebutnya.
(fys/wur)
[Gambas:Video CNBC]
