13 hours ago
6
Jakarta, CNBC Indonesia - Muhammad Yunus secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai kepala pemerintahan transisi Bangladesh pada Senin (16/2/2026) waktu setempat. Dalam pidato perpisahan yang disiarkan televisi sehari sebelum menyerahkan kekuasaan, Yunus menyoroti visi ekonomi sub-regional yang mencakup negara tetangga hingga wilayah spesifik di India, sebuah pernyataan yang diprediksi akan memicu perhatian serius dari New Delhi di tengah ketegangan hubungan kedua negara.
Yunus menyatakan bahwa selama 18 bulan masa jabatannya, kebijakan luar negeri Bangladesh telah berhasil memulihkan tiga pilar utama, yaitu kedaulatan, kepentingan nasional, dan martabat. Ia menegaskan bahwa saat ini Bangladesh bukan lagi negara yang tunduk atau dipandu oleh arahan negara lain dalam menentukan langkah politik maupun ekonominya.
"Laut lepas kita bukan hanya batas geografis, melainkan pintu terbuka untuk terlibat dengan ekonomi dunia bagi Bangladesh. Wilayah ini bersama dengan Nepal, Bhutan, dan Seven Sisters memiliki potensi ekonomi yang besar," kata Yunus merujuk pada negara bagian di timur laut India tanpa menyebut nama India secara langsung, dikutip Hindustan Times.
Pernyataan Yunus yang mengelompokkan "Seven Sisters", wilayah integral kedaulatan India, bersama dengan negara-negara berdaulat seperti Nepal dan Bhutan dianggap telah mengaburkan batas-batas politik yang mapan. Langkah ini dipandang sebagai upaya provokasi terhadap New Delhi yang dapat memengaruhi upaya pengaturan ulang hubungan diplomatik antara India dan Bangladesh di bawah pemerintahan baru yang terpilih.
Yunus mengusulkan adanya kerja sama ekonomi sub-regional yang lebih mendalam yang dibangun melalui konektivitas, perjanjian perdagangan, zona ekonomi, dan akses maritim melalui pelabuhan-pelabuhan di Bangladesh. Ia menilai integrasi ekonomi ini akan menjadi mesin pertumbuhan baru bagi kawasan tersebut di masa depan.
"Visi kami adalah menciptakan kawasan yang saling terhubung di mana arus perdagangan dan orang-orang dapat bergerak bebas untuk kemakmuran bersama," ujar Yunus saat menguraikan ambisi ekonomi pemerintahannya yang akan diteruskan oleh rezim berikutnya.
Pidato perpisahan ini muncul di saat Yunus menghadapi kritik tajam di dalam negeri terkait penanganan administrasi sementaranya terhadap keselamatan kelompok minoritas, transisi demokrasi, dan hubungan luar negeri. Pemerintahan Yunus mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2024 setelah jatuhnya rezim Sheikh Hasina dan kini menyerahkan mandat kepada pemerintah terpilih dari Partai Nasionalis Bangladesh (BNP).
BNP yang dipimpin oleh Tarique Rahman meraih kemenangan besar dengan mengamankan 209 dari 297 kursi dalam pemilihan parlemen 12 Februari lalu. Pemerintah baru tersebut dijadwalkan akan dilantik dan mulai menjalankan tugasnya pada Selasa waktu setempat untuk menggantikan tugas pemerintahan sementara.
Dalam pesan nasionalisnya, Yunus mengklaim bahwa administrasinya telah membangun kembali fondasi fundamental keterlibatan eksternal Bangladesh dan mengejar kebijakan keseimbangan strategis. Ia menyoroti perluasan hubungan dengan berbagai mitra global, termasuk China, Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa, serta kemajuan proyek yang didukung China seperti inisiatif Sungai Teesta.
"Kami telah memperkuat pertahanan nasional dan memulai modernisasi angkatan bersenjata untuk menangkal agresi apa pun yang mungkin datang dari luar," tutur Yunus tanpa menyebutkan secara spesifik ancaman yang dimaksud.
Mengenai tata kelola internal, Yunus memaparkan bahwa pemerintahannya telah merumuskan sekitar 130 undang-undang baru, mengamandemen beberapa aturan lama, dan mengeluarkan sekitar 600 perintah eksekutif dengan tingkat implementasi mencapai 84%. Ia juga membela kebijakan kerja sama dengan perusahaan manajemen pelabuhan internasional meskipun sempat mendapat protes dari serikat pekerja demi efisiensi ekonomi.
Selama masa jabatannya, hubungan dengan India mengalami penurunan drastis karena New Delhi berulang kali menyuarakan keprihatinan atas serangan terhadap minoritas Hindu dan masalah penegakan hukum. Ketegangan politik ini pun merambat pada hubungan ekonomi yang memperlambat kemajuan fasilitas perdagangan dan konektivitas lintas batas.
"Saya meninggalkan kantor ini dengan rasa optimisme yang besar dan berharap warga terus bekerja menuju Bangladesh yang adil, manusiawi, dan demokratis," pungkas Yunus dalam pernyataan penutupnya sebelum bertemu dengan jajaran birokrat senior dan Panglima Angkatan Darat Jenderal Waker-Uz-Zaman.
(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
