Penampakan Buruh Ramai-Ramai Datangi DPR, Teriak Tuntut Ini!

2 weeks ago 16
Sejumlah elemen buruh mulai memadati area depan DPR/MPR menjelang demonstrasi yang menuntut UMP dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (15/1/2026). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Sejumlah elemen buruh mulai memadati area DPR/MPR menjelang demonstrasi yang menuntut UMP dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (15/1/2026). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Sejumlah elemen buruh mulai memadati area depan DPR/MPR menjelang demonstrasi yang menuntut UMP dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (15/1/2026). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Pantauan CNBC Indonesia pukul 11.00 WIB, massa yang datang berasal dari berbagai elemen masyarakat, sebagian besar buruh, membawa spanduk dan bendera. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Sejumlah elemen buruh mulai memadati area depan DPR/MPR menjelang demonstrasi yang menuntut UMP dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (15/1/2026). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Aksi ini menjadi sorotan publik, mengingat tuntutan buruh terkait upah dan regulasi ketenagakerjaan masih menjadi isu krusial di Jakarta menjelang pembahasan RUU Ketenagakerjaan di DPR. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Sejumlah elemen buruh mulai memadati area depan DPR/MPR menjelang demonstrasi yang menuntut UMP dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (15/1/2026). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Adapun massa aksi membawa empat tuntutan. Mereka meminta pemerintah segera merevisi UMP DKI Jakarta menjadi Rp 5,89 juta per bulan. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Sejumlah elemen buruh mulai memadati area depan DPR/MPR menjelang demonstrasi yang menuntut UMP dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (15/1/2026). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

"Revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100% KHL sebesar Rp5,89 juta per bulan, serta memberlakukan UMSP DKI 2026 sebesar 5% di atas 100% KHL," kata Presiden KSPI Said Iqbal. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Sejumlah elemen buruh mulai memadati area depan DPR/MPR menjelang demonstrasi yang menuntut UMP dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (15/1/2026). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Lebih lanjut, Said Iqbal mengatakan massa aksi juga menolak usulan pilkada lewat DPRD. Massa aksi menilai hal itu bertentangan dengan prinsip demokrasi. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Sejumlah elemen buruh mulai memadati area depan DPR/MPR menjelang demonstrasi yang menuntut UMP dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (15/1/2026). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

"Menolak pilkada melalui DPRD karena bertentangan dengan prinsip demokrasi dan berpotensi merugikan rakyat, termasuk kaum buruh," tuturnya. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Read Entire Article
8000hoki online hokikilat online
1000hoki online 5000hoki online
7000hoki online 9000hoki online
800hoki download slot games 2000hoki download slot games
4000hoki download slot games 6000hoki download slot games
Ekonomi Kota | Kalimantan | | |