6 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Kinerja industri yang masih tumbuh pada awal 2026 ternyata belum cukup untuk mendorong penyerapan tenaga kerja. Dunia usaha justru memilih menahan perekrutan, seiring ketidakpastian pasar dan tekanan biaya yang masih membayangi.
Data Bank Indonesia menunjukkan aktivitas manufaktur tetap berada di zona ekspansi. Prompt Manufacturing Index (PMI) tercatat 52,03% pada kuartal I-2026, meningkat dari 51,86% pada kuartal sebelumnya. Namun, di saat yang sama, indeks tenaga kerja masih berada di level 48,76% atau zona kontraksi, dan tren ini sudah berlangsung sejak kuartal II-2025.
Sinyal perlambatan juga terlihat dari Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU). Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha tercatat 10,11% pada kuartal I-2026, turun dari 10,61% pada kuartal sebelumnya. Khusus di sektor industri pengolahan, meski aktivitas usaha meningkat, penggunaan tenaga kerja justru masih terkontraksi dengan SBT -0,47%.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menjelaskan, kondisi ini mencerminkan pertumbuhan produksi yang terjadi belum sepenuhnya mencerminkan permintaan yang kuat dan berkelanjutan. Menurutnya, peningkatan aktivitas industri saat ini lebih banyak didorong oleh faktor musiman.
"Pertama-tama, perlu dipahami bahwa rilis SKDU kuartal I-2026 yang disampaikan BI adalah kinerja usaha post-factum yang bersifat seasonal, karena kinerja usaha tersebut dipengaruhi oleh berbagai momentum konsumsi, mulai dari momentum konsumsi akhir tahun yg di-carry forward, momentum Imlek hingga momentum Ramadan hingga Lebaran," jelas Shinta kepada CNBC Indonesia, Selasa (21/4/2026).
Ia menekankan, pola musiman ini membuat perusahaan hanya meningkatkan produksi untuk memenuhi lonjakan permintaan jangka pendek, bukan untuk ekspansi jangka panjang. Karena itu, kebutuhan tenaga kerja tambahan tidak menjadi prioritas.
"Mengapa ekspansi ini tidak mendongkrak penyerapan tenaga kerja? Jawabannya karena faktor seasonal (musiman) yang saya sebutkan tadi. Umumnya pelaku usaha tidak membuka lapangan kerja hanya karena ada kebutuhan produksi seasonal, yang akan terkoreksi dengan sendirinya ketika momentum tersebut berakhir," katanya.
Shinta mengatakan, pelaku usaha saat ini cenderung menjadikan kondisi pasar jangka menengah sebagai acuan utama dalam mengambil keputusan bisnis, termasuk soal tenaga kerja. Dalam setahun terakhir, kondisi pasar dinilai belum cukup kondusif, baik di dalam negeri maupun global.
"Perlu diperhatikan bahwa kinerja pasar setahun terakhir cukup membuat tekanan terhadap kinerja pasar secara umum, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri," sebut dia.
Di tengah kondisi tersebut, dunia usaha juga dihadapkan pada kenaikan berbagai komponen biaya, mulai dari energi, logistik, hingga pembiayaan. Hal ini membuat perusahaan semakin berhati-hati dalam melakukan ekspansi, termasuk membuka lapangan kerja baru.
"Karena kondisi pasar setahun terakhir tidak cukup kondusif dan outlook pertumbuhan kinerja pasar di 2026 juga tidak terlalu optimistis, ditambah dengan pertimbangan inflasi beban-beban usaha lainnya, saat ini pelaku usaha umumnya cenderung menahan diri untuk melakukan ekspansi lapangan kerja," kata Shinta.
Menurutnya, strategi yang diambil pelaku usaha saat ini lebih mengarah pada efisiensi dan optimalisasi kapasitas yang sudah ada, dibandingkan ekspansi tenaga kerja baru.
Foto: Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta Pusat menggelar Jakarta Job Fair bertajuk Jakarta Job Fest 2025 di Gedung Pertemuan Pertamina, Jakarta, Selasa (30/9/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
"Kini pelaku usaha cenderung fokus pada efisiensi biaya usaha dan intensifikasi penggunaan resources usaha yang sudah ada," ujarnya.
Selain faktor permintaan dan biaya, struktur ketenagakerjaan di sektor formal juga menjadi pertimbangan. Beban yang timbul, termasuk risiko biaya saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), membuat perusahaan semakin selektif dalam merekrut.
"Apalagi kalau menimbang bahwa di Indonesia beban tenaga kerja di sektor formal cukup tinggi," ucap dia.
Di sisi lain, indikator kepercayaan pelaku usaha untuk berekspansi juga menunjukkan kehati-hatian. Shinta menjelaskan, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) dalam Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) pada dasarnya mencerminkan nafsu makan atau appetite dunia usaha terhadap ekspansi, termasuk dalam hal pembiayaan.
"Konteks ini juga berlaku dengan penilaian SBT kuartal I-2026 yang disampaikan BI. Perlu diingat, SBT merupakan indikator appetite atau confidence pelaku usaha untuk melakukan ekspansi kredit usaha," jelasnya.
Dengan mempertimbangkan kondisi pasar yang masih lemah, tekanan biaya yang tinggi, serta biaya pembiayaan yang relatif mahal, pelaku usaha menilai ekspansi saat ini belum tentu berkelanjutan secara bisnis.
Dalam situasi tersebut, Apindo menilai diperlukan intervensi kebijakan yang lebih konkret untuk mendorong dunia usaha kembali ekspansif. Mulai dari stabilisasi makroekonomi, pengendalian inflasi, hingga perbaikan iklim usaha dinilai menjadi faktor kunci.
"Jadi intervensi yang kami perlukan saat ini dari pemerintah antara lain stabilisasi kondisi makro ekonomi nasional agar lebih mendukung ekspansi usaha," ujar Shinta.
Selain itu, simplifikasi regulasi serta penurunan berbagai beban usaha seperti energi, logistik, dan pembiayaan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya tahan pelaku usaha. Pemerintah juga diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan yang lebih terjangkau, khususnya bagi sektor padat karya yang berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Tak hanya itu, belanja pemerintah juga diharapkan lebih diarahkan pada sektor produktif, serta memperkuat konektivitas dan modernisasi industri. Di tengah tekanan global, diversifikasi perdagangan juga dinilai menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan memperkuat ekspor.
(wur)
Add
as a preferred
source on Google
