5 hours ago
5
Jakarta, CNBC Indonesia - Industri pariwisata Indonesia dinilai masih menghadapi persoalan pada pergerakan wisatawan domestik atau wisatawan nusantara (wisnus). Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyebut mahalnya biaya penerbangan, menjadi salah satu hambatan utama masyarakat untuk bepergian ke berbagai daerah di Indonesia.
Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan, persoalan yang saat ini lebih mendesak bagi industri pariwisata bukan hanya bagaimana mendatangkan wisatawan mancanegara (wisman), tetapi juga mendorong pergerakan wisatawan domestik.
Menurut dia, sejumlah program pemerintah memang diarahkan untuk meningkatkan kunjungan wisman. Namun, manfaatnya cenderung terkonsentrasi di destinasi tertentu, sementara daerah-daerah di luar destinasi utama masih membutuhkan dorongan dari pergerakan wisatawan domestik.
"Kalau kita selalu membuat program (untuk mendatangkan) wisman, pasti daerahnya sudah ketahuan, yang dibuat program itulah daerah-daerah super prioritas aja ya kan? Bali lagi, Bali lagi gitu loh. Sementara yang tertekan itu kan di luar Bali," kata Maulana kepada CNBC Indonesia, Selasa (18/8/2026).
Ia menilai Bali memiliki keunggulan tersendiri karena bandara di Pulau Dewata berfungsi sebagai hub penerbangan internasional maupun domestik. Kondisi tersebut membuat Bali relatif lebih mudah mendapatkan limpahan wisatawan dari berbagai negara dan daerah.
"Kalau Bali sebenarnya secara rata-rata okupansinya kan masih tumbuh, kalau compare to last year masih tumbuh sekitar hampir 1% lah kira-kira tumbuh okupansinya," sebutnya.
Menurut Maulana, kondisi berbeda dialami daerah lain yang tidak memiliki konektivitas penerbangan sekuat Bali. Wilayah di ujung barat dan timur Indonesia membutuhkan pergerakan wisatawan dari Pulau Jawa, yang merupakan salah satu sumber utama wisatawan domestik.
Karena itu, PHRI berharap pemerintah tidak hanya memberikan stimulus untuk menarik wisman, tetapi juga mendorong pergerakan wisnus dari Pulau Jawa ke berbagai daerah di Indonesia.
"Pergerakan wisnus, justru kita berharap peningkatan wisnus itu melalui bagaimana adanya insentif dari sektor penerbangan," tutur dia.
Dorongan terhadap pergerakan wisnus tersebut menjadi semakin penting di tengah tingginya harga tiket pesawat domestik. PHRI berharap kebijakan insentif penerbangan dapat diarahkan untuk membuka akses masyarakat menuju wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas.
Maulana secara khusus menyebut wilayah Maluku, Papua, Ambon, Sulawesi, hingga Kalimantan sebagai daerah yang membutuhkan dorongan pergerakan wisatawan domestik dari Pulau Jawa.
"Justru yang kita harapkan penerbangan yang bisa mencapai ke ujung Sumatra dan ke ujung timur situ, ke daerah Maluku, Papua, Ambon ya kan? Atau ke Sulawesi, yang ke Kalimantan, yang justru sangat diharapkan sumber pergerakan dari Pulau Jawa," ujarnya.
Menurut dia, penyebaran wisatawan domestik penting karena aktivitas pariwisata tidak hanya menguntungkan hotel dan restoran, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah tujuan.
"Sumber wisatawan domestik terbesar itu kan justru yang harus disebarkan ke berbagai daerah di Indonesia, guna menghidupkan aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Itu yang paling penting sih sebenarnya bagi kita," kata Maulana.
Karena itu, rencana pemerintah memberikan insentif tiket pesawat pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) dinilai positif oleh PHRI. Namun, Maulana berharap pemerintah tidak menerapkan kebijakan secara merata tanpa melihat daerah yang paling membutuhkan tambahan pergerakan.
"Iya pasti positif lah kita berharap itu, tapi kita berharap sebenarnya harga tiket itu pemerintah juga perlu memetakan di mana yang mereka memang betul-betul berharap ada maksimal ya untuk mendapatkan insentif tersebut," terang dia.
Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya memastikan akan kembali memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk tiket pesawat rute domestik kelas ekonomi selama periode Nataru. Kebijakan ini ditujukan untuk membuat biaya perjalanan masyarakat lebih terjangkau sekaligus mendorong mobilitas.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan pada periode libur sekolah, PPN DTP 100% untuk tiket pesawat kelas ekonomi diberikan pada 24 Juni-5 Juli 2026. Program tersebut mendapat alokasi anggaran Rp472,5 miliar dengan target 2,3 juta penumpang.
Sementara untuk periode Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran lebih besar, yakni Rp722 miliar, dengan target 3,7 juta penumpang yang mendapatkan manfaat subsidi PPN DTP 100%.
Selain tiket pesawat, pemerintah juga memberikan stimulus untuk moda transportasi lainnya. Diskon tarif kereta api dan kapal Pelni diberikan hingga 30%, sementara jasa kepelabuhanan ASDP juga digratiskan pada periode tertentu.
Untuk Nataru, diskon 30% tiket kereta api berlaku pada 22 Desember 2026-4 Januari 2027. Diskon tarif dasar kapal Pelni diberikan pada 17 Desember 2026-10 Januari 2027, sedangkan gratis jasa kepelabuhanan ASDP berlaku pada 22 Desember 2026-10 Januari 2027.
Total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk berbagai insentif transportasi pada dua momentum, yakni libur sekolah dan Nataru, mencapai Rp1,54 triliun.
Bagaimana Dampaknya ke Industri Hotel dan Restoran?
Bagi PHRI, insentif tersebut berpotensi memberikan efek berantai terhadap industri pariwisata karena semakin murah biaya perjalanan, semakin besar pula peluang masyarakat melakukan perjalanan ke luar daerah.
Maulana mengatakan, pengalaman pemberian insentif pada periode sebelumnya menunjukkan adanya dampak terhadap okupansi hotel secara nasional. Saat insentif diberikan pada momentum Lebaran dan libur sekolah, okupansi hotel disebut dapat meningkat hampir 2%.
"Nah itu tentu kita berharap kalau bisa di Nataru itu justru bisa meningkatkan lebih daripada itu, karena kan di sini kita melihatnya Nataru itu salah satu yang punya kontribusi libur setelah libur Lebaran," kata Maulana.
PHRI bahkan berharap kebijakan tersebut mampu mendorong okupansi hotel nasional hingga sekitar 5% pada periode Nataru. Menurut Maulana, peningkatan tersebut akan memberikan dampak lebih luas, karena wisatawan domestik memiliki kontribusi besar terhadap perputaran uang di daerah.
"Kalau pemerintah (memberikan stimulus) dengan insentif, yang menariknya bisa menggerakkan mungkin bisa lebih di atas 2%, mungkin sekitar 5% ini akan menjadi menarik. Jadi bagi peredaran uangnya nanti di berbagai daerah, terkhususnya kepada peredaran uang ke masyarakat," pungkasnya.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
