1 month ago
54
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan penerapan mandatori bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dicampur 50% bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak kelapa sawit atau biodiesel 50% (B50) mendapat banyak penolakan. Menurutnya penolakan itu didorong kepentingan pihak yang menginginkan impor bahan bakar.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam peresmian lima bendungan secara serentak di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026).
Prabowo mengatakan bahwa Indonesia kini menjadi negara pertama di dunia yang berhasil menerapkan biodiesel B50 secara nasional. "Saudara-saudara, jadi ini prestasi kita negara pertama di dunia satu yang berani bikin B50, dua berhasil bikin B50," kata Prabowo.
Dia mengaku saat program itu dijalankan, banyak pihak yang meragukan keberhasilannya. Berbagai alasan teknis dilontarkan mulai dari kerusakan mesin hingga produsen kendaraan yang disebut tidak memberikan dukungan.
"Dulu waktu kita mulai waduh banyak yang menentang, tidak bisa nanti mesin rusak, nanti pabrik tidak mau kasih kita mesin, nanti ini nanti itu. Pokoknya mereka enggak mau kita B50," katanya.
Namun dibalik alasan itu, menurut Prabowo terdapat kepentingan untuk mempertahankan impor bahan bakar. "Karena dia mau supaya apa itu... impor! Dia mau impor-impor di situ dia ambil komisi," katanya.
Dia menggambarkan estimasi penghematan devisa negara dari implementasi B50 sebesar Rp 170 triliun, jika ada 20% komisi yang diambil dari impor maka nilainya mencapai Rp 34 triliun.
"Bayangkan Rp170 triliun komisinya 20%, berapa itu? Rp34 triliun dimakan hanya beberapa belas orang," katanya.
Karena itu, dia menegaskan pemerintah akan terus mendorong efisiensi anggaran dan pemberantasan korupsi sebagai bagian peningkatan kesejahterahan masyarakat. "Indonesia tidak mungkin makmur kalau korupsi masih merajalela. Indonesia tidak mungkin makmur kalau banyak kebocoran," tuturnya.
(pgr/pgr)
Add
as a preferred
source on Google
