2 months ago
29
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto buka suara terkait aturan DHE yang hasilnya dianggap belum memuaskan. Airlangga berjanji pihaknya akan melakukan evaluasi aturan tersebut.
"Kita akan evaluasi. Kita evaluasi dulu. Ini kan baru jalan beberapa bulan," ucap Airlangga kepada wartawan saat ditemui di kantor Menko Perekonomian, Jakarta pada Senin (13/10/2025).
Airlangga juga menampik anggapan yang menyebut bahwa kendala DHE bukan dari sisi pengusaha, namun karena transfer dana yang terdisrupsi.
Saat ditanya soal revisi aturan DHE, Airlangga pun hanya menjawab, "Evaluasi dulu."
Kurang optimalnya hasil dari penerapan DHE dibahas oleh Presiden Prabowo dalam pertemuan bersama beberapa anggota Kabinet Merah Putih, membahas stimulus ekonomi, di Kediamannya, di Jalan Kertanegara, Minggu, malam (12/10/2025). Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah evaluasi penerapan Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang ikut dalam rapat itu, mengatakan saat ini pemerintah masih meninjau penerapan aturan itu. Dia belum bisa memastikan apakah aturan penerapan DHE yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 ini akan direvisi.
Dari aturan ini eksportir di sektor tambang kecuali migas, perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100% DHE di sistem keuangan nasional selama 12 bulan. Tujuannya untuk memperkuat cadangan devisa dan perekonomian Indonesia.
"DHE akan ditinjau lagi, saya gak tahu apakah akan direvisi, saya gak begitu detail," kata Purbaya, di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Senin (13/10/2025).
Namun Purbaya mengakui bahwa penerapan DHE belum mencapai hasil yang diinginkan terhadap Cadangan Devisa.
"Tapi kelihatannya hasilnya belum betul-betul berdampak ke jumlah cadangan devisa kita. Jadi BI mungkin akan lihat lagi," katanya.
(hsy/hsy)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Pemerintah Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI 5,2% di Akhir 2025
