6 hours ago
4
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Kemarin saya membaca Majalah Jakita Pemprov DKI Jakarta edisi Juli tahun 2026: "100 Tahun Ali Sadikin." Ada hal menarik yang saya tangkap, sosok Ali Sadikin sebagai orang yang berani mengambil kebijakan tidak populer tetapi benar-benar berarti bagi rakyat.
Hebatnya, Ali Sadikin juga menjadi sosok yang anti dengan feodalisme sekalipun anak bangsawan. Itulah warisan yang sangat berarti bagi Pemprov DKI Jakarta hari ini, menjadikan birokratnya keluar dari feodalisme, menjadi birokrat yang berani berpikir, berani mengambil kebijakan tidak populer, dan berani "out of the box" tetapi berorientasi pada kepentingan umum.
Warisan Ali Sadikin dalam pembangunan DKI Jakarta bukan sekadar berupa bangunan fisik, melainkan fondasi visi Jakarta sebagai kota metropolitan. Pada masa kepemimpinannya, ia mengembangkan Ancol sebagai kawasan rekreasi, Taman Ismail Marzuki sebagai pusat kebudayaan, terminal dan pasar sebagai penopang mobilitas serta ekonomi, kawasan industri Pulo Gadung, fasilitas kesehatan, pendidikan, olahraga, dan ruang publik.
Ia juga memperkuat identitas Betawi serta menata struktur administrasi Jakarta menjadi lima wilayah kota. Di balik itu, Ali Sadikin dikenal berani mencari sumber pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi pendapatan daerah. Warisan terbesarnya adalah cara berpikir bahwa pembangunan kota harus terintegrasi: memiliki visi, ditopang fiskal yang kuat, menghadirkan pelayanan publik, sekaligus membangun identitas dan kualitas hidup warganya.
Warisan Ali Sadikin menunjukkan bahwa kepemimpinan daerah tidak cukup diukur dari banyaknya program, tetapi dari kemampuan membangun fondasi kelembagaan, kapasitas fiskal, dan ekosistem perkotaan yang dapat diwariskan serta dikembangkan oleh pemerintahan berikutnya.
Teknokratisme Pramono Anung
Warga DKI Jakarta tidak salah memilih Pramono Anung sebagai gubernur hari ini. Pramono Anung bagi saya bukanlah sekadar sosok yang senior dalam politik, tetapi teknokrat yang benar-benar memastikan sistem bekerja.
Mulai dari teknokrat disekeliling sang gubernur, para birokrat dari level pemprov hingga kelurahan, bahkan hingga petugas-petugas lapangan yang terus bekerja melayani masyarakat. Inilah esensi bahwa Pramono Anung sebagai Gubernur DKI Jakarta mewarisi Ali Sadikin serta membangun Jakarta lewat "Super Team" yang berbasis teknokratisme.
Mulai dari kebijakan Pramono Anung menggratiskan pendidikan bagi peserta didik di 103 sekolah swasta dengan alokasi anggaran Rp253,6 miliar, rencana pembukaan rute TransJakarta menuju Kepulauan Seribu pada 2027, Beasiswa LPDP Pemprov DKI Jakarta, perluasan jaringan TransJakarta, hingga inovasi fiskal melalui penerbitan obligasi daerah dan penguatan BUMD, berbagai kebijakan tersebut menunjukkan arah pembaruan tata kelola yang patut diapresiasi.
Saya harus jujur mengatakan, kehebatan Pemprov DKI Jakarta ditopang Bappeda yang produktif melahirkan inovasi, Inspektorat yang membangun sistem pencegahan korupsi, BUMD yang didorong produktif, serta berbagai kelembagaan yang bekerja sebagai sebuah sistem.
Dari pengalaman saya, inilah yang perlu dibenahi di pemda lainnya, masih banyak pemerintah daerah yang Bappedanya cenderung pasif, sebatas menjalankan fungsi administratif dan seremonial, tanpa cukup menghasilkan gagasan maupun inovasi kebijakan.
Esensi kebijakan publik bukanlah berhenti pada program yang bersifat populis, tetapi diarahkan untuk memperluas akses pelayanan, memperkuat kapasitas fiskal, serta membangun institusi daerah yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Lewat pendekatan semacam ini, pembangunan tidak hanya terlihat dalam indikator makro dan capaian lewat indeks-indeks semata, tetapi juga dirasakan di tingkat akar rumput (grassroots).
Pada titik inilah reformasi birokrasi memperoleh maknanya: membangun "super team" yang bekerja secara kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi pada satu tujuan utama, yakni menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Bukanlah untuk memberikan pujian secara berlebihan, tetapi teknokratisme dan model "super team" yang dibangun Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, bersama para staf khusus serta jajaran birokrasinya, layak menjadi salah satu referensi bagi daerah-daerah lain.
"Super team" hanya dapat dibangun di atas fondasi meritokrasi, yakni dengan menempatkan orang-orang yang kompeten, berintegritas, dan berprestasi sesuai dengan bidang serta kapasitasnya.
Sebab, kualitas pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa besar kapasitas fiskal yang dimiliki, melainkan oleh seberapa cakap pemerintah mengelola, mengarahkan, dan menerjemahkan kapasitas tersebut menjadi kebijakan yang produktif dan berdampak.
Memang betul kekuatan fiskal memang merupakan salah satu fondasi utama keberhasilan pembangunan. Namun, jika ruang fiskal yang besar tidak dikelola dengan pendekatan teknokratis, ditopang birokrasi yang kompeten, dan diterjemahkan melalui kerja tim yang solid, apa mungkin pembangunan dapat berlangsung secara besar-besaran, terarah, dan berkelanjutan?
Sudahkan Kepala Daerah Layak Mengelola?
Jika ditanya kepada sekitar 500 kepala daerah di Indonesia, barangkali hampir semuanya menginginkan kekuatan fiskal seperti yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Fiskal yang kuat tentu memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk membangun, menghadirkan pelayanan publik, dan membiayai berbagai inovasi kebijakan.
Namun, kekuatan fiskal sesungguhnya bukan sekadar persoalan seberapa besar anggaran yang tersedia. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: sudahkah pemerintah daerah memiliki kecakapan dan kompetensi untuk mengelolanya?
Pertanyaan ini terutama relevan bagi kepala daerah yang masih melihat jabatan sebagai ruang transaksi kepentingan. Praktik jual-beli jabatan, menempatkan keluarga atau kerabat pada posisi strategis, serta mengabaikan prinsip meritokrasi menunjukkan bahwa persoalan pemerintahan daerah bukan selalu terletak pada keterbatasan fiskal, melainkan pada kualitas pengelolaannya.
Anggaran yang besar, apabila dikelola oleh birokrasi yang tidak kompeten dan tidak berintegritas, justru dapat memperbesar ruang bagi kepentingan pribadi (koruptif) untuk menyusup ke dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran. Sebaliknya, fiskal yang dikelola oleh tim yang profesional, berintegritas, dan berlandaskan meritokrasi dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Tahun 2025-2026 memang tahun yang "kering kerontang" bagi APBD, bahkan mungkin kekeringan anggaran ini masih bisa terjadi pada APBN 2027. Tetapi, ada satu hal penting yang menjadi refleksi, sebelum meminta fiskal yang lebih besar, setiap kepala daerah semestinya terlebih dahulu bertanya kepada dirinya sendiri: apakah saya telah membangun "super team" yang mampu mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang publik?
Kepala Daerah Bukan "One Man Show"
Keberhasilan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh kepala daerah yang pandai mencari dan mengoptimalkan sumber-sumber anggaran. Lebih dari itu, dibutuhkan pemimpin yang cakap membangun tim, memilih orang-orang yang kompeten, serta mampu mendelegasikan kewenangan secara efektif.
Pemimpin itu tidak semestinya dipertontonkan sebagai "one man show", ketika hampir seluruh aktivitas birokrasi harus selalu hadir melalui kamera dan media sosial, seolah-olah seluruh lini pemerintahan bekerja atas kehendak dan kendali seorang kepala daerah.
Di situlah kualitas kepemimpinan sesungguhnya diuji: bukan pada seberapa sering seorang pemimpin tampil, melainkan pada seberapa kuat ia membangun sistem, menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, dan memastikan pemerintahan tetap bekerja efektif tanpa harus selalu bergantung pada dirinya.
Gagasan saya ini bukan semata-mata bentuk apresiasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terus berinovasi dalam menghadirkan pelayanan bagi masyarakat, melainkan juga sebuah refleksi bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Setiap daerah tentu memiliki karakter, kapasitas fiskal, dan tantangan yang berbeda. Namun, satu hal yang sama adalah kebutuhan untuk membangun "super team" yang profesional, berintegritas, dan bekerja berdasarkan meritokrasi.
Terakhir, pemerintah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, orientasi utama pemerintah daerah semestinya tetap sama: menghadirkan negara sedekat mungkin dengan rakyat melalui pelayanan publik yang berkualitas, kebijakan yang tepat, dan pembangunan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
(miq/miq)
