3 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menetapkan sebanyak 330 tersangka kasus penyalahgunaan BBM - LPG Subsidi. Dari kasus ini, kerugikan negara tercatat mencapai Rp 243,6 dalam masa operasi 7 - 20 April 2026 di seluruh Indonesia.
Hal ini diungkap dalam Konferensi Pers Bareskrim Polri atas Pengungkapan Tindak Pidana Kasus Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipiter) Bareskrim Polri Mohammad Irhamni mengungkapkan modus operandi yang dilakukan beberapa para pelaku, dalam penyelewengan BBM dan LPG Subsidi.
"Masih sama seperti sebelumnya bahwa pembelian BBM solar subsidi dilakukan berulang di beberapa SPBU," kata Irhamni.
Pertama, BBM solar subsidi ditampung dan ditimbun dalam di pangkalan dan distribusikan ke industri seputar wilayah tersebut.
"Yang lazimnya kalau di Jakarta istilahnya helikopter, kalau mungkin di wilayah Sumatra atau di Bangka Belitung istilahnya ngoret," jelasnya.
Kedua, oknum memberli BBM subsidi menggunakan truk yang telah dimodifikasi dengan tanki penampungan besar, kemudian ditimbun, dan dijual dengan harga non subsidi.
Irhamni menjelaskan mereka membeli BBM subsidi dengan plat nomor palsu untuk menghindari pengawasan yang dilakukan oleh Pertamina. Kemudian menggunakan barcode pembelian BBM subsidi yang berbeda.
Ketiga, yaitu kerja sama dengan oknum petugas SPBU untuk mendapatkan kuota lebih. Menurut Irhamni saat ini sedang didalami adanya keterlibatan pejabat ataupun pegawai negeri dalam kasus ini.
"Seperti yang disampaikan Wakabareskrim tadi, apabila kita temukan pejabat ataupun pihak-pihak terkait ataupun pegawai negeri yang terlibat di situ, perintah pimpinan kepada kami para penyidik untuk melakukan penegakan hukum dengan tindak pidana Tipikor, harapannya adalah membuat efek jera dan dapat ditelusuri para pelaku nikmati," katanya.
Adapun terkait dengan modus operandi penyalahgunaan LPG Subsidi, dengan cara memindahkan isi tabung gas LPG subsidi ke tabung gas non-subsidi. Jadi, memindahkan isi tabung gas 3 kilogram ke dalam tabung 12 - 50 kg.
"Ini marak terjadi di wilayah penyanggah Jakarta, sehingga distribusinya mereka sangat mudah di wilayah-wilayah industri ataupun wilayah restoran, atau hotel-hotel di seputaran Jakarta," jelasnya.
Irhamni juga menegaskan bahwa pengungkapan yang dilakukan Bareskrim dan jajaran Polda akan terus dilakukan. Sasaran yang dituju bukan hanya menyasar pelaku lapangan tapi juga menelusuri jaringan distribusi ilegal yang terorganisir.
"Kita mau memastikan subsidi yang diberikan negara benar benar dinikmati masyarakat yang berhak. Para pelaku akan dijerat pasal Undang-Undang Migas sekaligus Undang-Undang Tindak pidana pencucian uang," tuturnya.
Lebih lanjut, menurutnya aksi kejahatan ini juga bermula dari kondisi disparitas harga jual BBM dan LPG Subsidi di lapangan. Dia mencontohkan harga BBM Non Subsidi di lapangan kurang lebih mencapai Rp 31.000 per liter, sedangkan harga subsidi Rp 6.800.
"Disparitas ini yang memunculkan pelaku-pelaku melakukan tindak pidana yang menggiurkan tadi," tuturnya.
(pgr/pgr)
Add
as a preferred
source on Google
