3 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, menuduh pasukan Thailand masih menduduki wilayah Kamboja meskipun kedua negara telah menandatangani kesepakatan damai yang dimediasi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Dalam wawancara dengan Reuters pada Selasa (17/2/2026), Hun Manet mengatakan situasi di perbatasan tetap rapuh, bahkan setelah gencatan senjata Desember lalu yang mengakhiri pertempuran terbaru. Ia mendesak Thailand agar mengizinkan Komisi Perbatasan Bersama atau Joint Boundary Commission (JBC) segera mulai bekerja untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Hun Manet menyampaikan pernyataan itu saat berada di Washington untuk menghadiri pertemuan Board of Peace bentukan Trump. Badan tersebut awalnya dibentuk untuk mengawasi rencana perdamaian Gaza, namun Trump belakangan menyebut perannya bisa diperluas untuk menangani konflik global lainnya.
"Kami masih memiliki pasukan Thailand yang menduduki jauh ke dalam wilayah Kamboja di banyak area. Ini bahkan melampaui klaim sepihak Thailand sendiri mengenai garis perbatasan," kata Hun Manet kepada Reuters dalam wawancara pertamanya dengan media internasional tersebut.
Ia menambahkan bahwa pasukan Thailand telah meletakkan kontainer pengiriman dan kawat berduri di wilayah yang selama ini diakui Thailand sebagai milik Kamboja, sehingga warga setempat tidak bisa kembali ke rumah mereka.
"Ini bukan tuduhan, tetapi pernyataan tentang fakta di lapangan."
Hun Manet menegaskan bahwa negaranya tidak dapat menerima apa yang ia sebut sebagai "pelanggaran terhadap kedaulatan atau integritas teritorial kami".
"Satu-satunya cara untuk memverifikasi hal itu adalah menggunakan mekanisme teknis yang kami miliki, berdasarkan perjanjian, berdasarkan semua kesepakatan yang ada. Jadi kami berharap Thailand akan setuju dan mulai mengizinkan JBC bekerja secepat mungkin," ujarnya.
Ia mengatakan Thailand sebelumnya berdalih pemilihan umum pada 8 Februari sebagai alasan untuk menunda proses demarkasi. Pemilu tersebut dimenangkan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, yang disebut Hun Manet naik berkat gelombang nasionalisme setelah konflik perbatasan.
"Sekarang pemilu sudah selesai, kami berharap Thailand bisa mulai, setidaknya di tingkat teknis, untuk mulai mengukur, mulai menandai di zona panas, sehingga kami bisa kembali ke kehidupan normal," kata Hun Manet.
Sementara itu, pemerintah Thailand membantah tudingan tersebut. Bangkok menyatakan pasukannya mempertahankan posisi sebagai bagian dari langkah deeskalasi dan menolak klaim bahwa mereka menduduki wilayah Kamboja.
Pernyataan Hun Manet menegaskan risiko konflik dapat kembali meletus, meskipun Trump terus mempromosikan kesepakatan damai sebagai sebuah keberhasilan. Pertempuran terburuk dalam lebih dari satu dekade pecah pada Juli tahun lalu, menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi dan mengganggu perdagangan di sepanjang perbatasan sepanjang 508 mil atau sekitar 817 kilometer.
Kesepakatan damai Oktober yang ditandatangani bersama Trump dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat itu hanya bertahan beberapa minggu sebelum kembali runtuh. Gencatan senjata baru akhirnya dicapai pada 27 Desember.
Adapun Hun Manet sendiri naik ke kursi kekuasaan setelah ayahnya, Hun Sen, yang telah lama berkuasa, mengumumkan pengalihan kekuasaan kepadanya usai pemilu 2023. Dalam pemilu tersebut, Partai Rakyat Kamboja hampir tidak memiliki lawan berarti.
Naiknya Hun Manet, yang kini berusia 48 tahun dan merupakan lulusan Akademi Militer Amerika Serikat di West Point, serta keterlibatan Trump dalam sengketa perbatasan, dinilai telah membawa hubungan yang lebih hangat antara Washington dan Phnom Penh, setelah sebelumnya Kamboja cenderung makin dekat dengan China.
Hun Manet menegaskan hubungan dengan China dan Amerika Serikat "tidak saling bertentangan". Ia juga mengatakan Kamboja "tidak memiliki apapun untuk disembunyikan" terkait pangkalan angkatan laut Ream yang ditingkatkan dengan bantuan China.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
