6 hours ago
6
Jakarta, CNBC Indonesia - Kekhawatiran potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali mencuat seiring kondisi global yang masih penuh ketidakpastian. Muncul kekhawatiran tekanan ekonomi dapat berdampak pada keberlangsungan tenaga kerja, terlebih di tengah penyesuaian pola kerja seperti work from home (WFH).
Menanggapi hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan bahwa pembahasan terkait isu ketenagakerjaan dilakukan secara bersama-sama dengan berbagai pihak. Forum tripartit disebut menjadi wadah utama untuk merespons berbagai dinamika yang berkembang. Di dalamnya, pemerintah, pengusaha, dan pekerja terlibat dalam proses perumusan kebijakan.
"Mengapa kami hadir bersama perwakilan dari LKS Tripartit Nasional. Jadi mungkin selama ini teman-teman banyak yang belum tahu kebijakan-kebijakan terkait dengan ketenagakerjaan ini kami godok bersama dalam LKS Tripartit Nasional. Minimal kita bertemu sebulan ya? Ada plenonya, ada di situ juga Pokja Badan Pekerja di Tripartit Nasional," kata Yassierli di Kemnaker, Rabu (1/4/2026).
Ia menegaskan, berbagai masukan, termasuk kekhawatiran terkait dampak kondisi global terhadap PHK, menjadi bagian dari pembahasan rutin. Proses tersebut telah berjalan dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan ketenagakerjaan selama ini. Ke depan, peran forum tersebut diharapkan semakin kuat dalam menjaga keseimbangan kepentingan.
"Sehingga tadi ada masukan, ada kekhawatiran masalah kondisi global kepada PHK dan seterusnya, itu semua kami kaji di LKS Tripartit Nasional. Dan alhamdulillah berjalan baik selama ini dan telah banyak menjadi pijakan kita untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan terkait dengan ketenagakerjaan. Dan tentu kita berharap peran dari LKS Tripartit Nasional ini akan semakin signifikan, akan semakin penting ke depannya," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional dari unsur pengusaha, Mira Sonia, menilai kebijakan yang diterbitkan pemerintah memberikan arah yang jelas bagi dunia usaha. Kepastian ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas operasional perusahaan. Selain itu, pendekatan kolaboratif dinilai menjadi kunci dalam implementasi di lapangan.
"Atas keluarnya SE ini kami sangat berterima kasih dari unsur pengusaha karena ini adalah respons cepat dan memberikan kepastian hukum apa yang harus dikerjakan oleh pengusaha dan pekerja selanjutnya untuk melakukan transformasi budaya kerja secara nasional. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 ini sebenarnya akan menjadi pedoman bagi seluruh pelaku bisnis untuk mendorong transformasi budaya nasional dan terus mengupayakan produktivitas dan kelangsungan usaha," katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi antara perusahaan dan pekerja dalam menjalankan kebijakan tersebut. Dialog dinilai menjadi faktor penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan. Dengan demikian, implementasi dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan tujuan kebijakan.
"Kami juga melihat bahwa SE ini juga mengedepankan kolaborasi, bahwa harus ada diskusi dengan pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh dalam melaksanakan surat edaran ini. Karena itu kolaborasi akan kami lakukan dalam mempromosikan budaya penghematan energi secara bijak di tempat kerja," kata Mira.
Di tengah tekanan global, dunia usaha juga berharap adanya perbaikan kondisi ekonomi dalam waktu dekat. Optimisme ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan industri dan kesejahteraan pekerja. Harapannya, pertumbuhan ekonomi dapat kembali menguat dan membuka peluang yang lebih luas bagi tenaga kerja.
"Terakhir kami berharap bahwa kondisi global ini segera membaik karena kami berharap bahwa Indonesia dapat cepat tumbuh dan kemudian industri juga membaik dan akhirnya pekerja juga dapat mendapatkan penghidupan yang layak," ujarnya.
(dce)
Add
as a preferred
source on Google
