8 hours ago
6
Tangerang, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa tidak akan ada lagi pemotongan kuota ekspor gas untuk kontrak yang sudah berjalan pada 2026.
Hal itu demi kepastian bisnis bagi para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) meski pemerintah tengah menyeimbangkan kebutuhan energi domestik.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pemerintah memahami dinamika yang dihadapi pelaku usaha terkait kontrak ekspor pada tahun-tahun sebelumnya.
Dia memastikan bahwa seluruh permintaan ekspor yang sudah terkontrak ke luar negeri akan disetujui tanpa hambatan administratif dari pemerintah.
"Tapi saya janji kepada Bapak Ibu semua, di 2025 itu kejadian, pengalaman yang bahwa satu tahun pemerintahan bawa Presiden Prabowo, tapi 2026 tidak akan ada lagi pemotongan kuota ekspor untuk market ataupun yang sudah dikontrakkan ke luar negeri," ungkapnya dalam acara The 50th IPA Convention & Exhibition (Convex) di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Rabu (20/5/2026).
Keputusan tersebut salah satunya bertujuan untuk menghilangkan kekhawatiran para produsen gas nasional mengenai komitmen perusahaan terhadap pembeli global. Bahlil menegaskan bahwa otoritas energi akan mencari strategi lain untuk memenuhi kebutuhan gas di dalam negeri tanpa mengganggu kontrak ekspor yang sudah ada.
"Jadi nggak perlu ada kekhawatiran lagi, semuanya sudah saya setuju untuk ekspornya semua. Jadi semuanya sudah saya tanda tangan, nggak ada lagi. Biarlah kebutuhan dalam negeri kita putar otak," tambahnya.
Untuk mengantisipasi kebutuhan domestik ke depan, pemerintah mengarahkan perusahaan-perusahaan nasional seperti PLN dan PGN untuk bersiap menyerap produksi dari lapangan-lapangan gas baru. Badan Pengelola Investasi Danantara juga akan dilibatkan untuk memastikan adanya kepastian pembeli siaga (offtaker) di dalam negeri bagi penemuan gas mendatang.
"Untuk yang baru, ada Inpex, ada beberapa K3S yang muncul untuk gas, kalau sudah dipasarkan di luar negeri, dan kemudian mereka masih lambat, saya sudah minta untuk Danantara dalam hal ini PLN, PGN, maupun beberapa perusahaan lain yang untuk offtaker-nya dalam negeri, kita beli," paparnya.
Pemerintah berharap upaya tersebut dapat menciptakan iklim investasi hulu migas yang lebih stabil dan terukur bagi para investor global. Pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan regulasi agar operasional KKKS dapat berjalan lancar seiring dengan target peningkatan produksi gas nasional.
"Supaya bisa ada kepastian offtaker, agar semuanya bisa berjalan," tandasnya.
(wia)
Add
as a preferred
source on Google
