2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia- Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara soal siswa Pemalang yang dikeluarkan karena mengkritik Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebelumnya dilaporkan bahwa seorang siswa SDN 01 Banjaranyar, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dikeluarkan dari sekolah lantaran orang tuanya mengkritik program pemerintah itu.
Koordinator Regional BGN Jawa Tengah, Reza Mahendra, membantah kabar tersebut. Ia mengatakan bahwa informasi tersebut tidak benar dan merupakan kesalahpahaman yang telah diselesaikan oleh pihak sekolah.
"Kejadian di SDN 01 Banjaranyar mengenai siswa yang dikeluarkan karena kritis terhadap MBG itu tidak benar," ujarnya dalam pernyataan pers BGN, Selasa (5/5/2026).
"Hingga saat ini, tidak ada siswa yang dikeluarkan. Siswa tersebut masih berstatus peserta didik. Masalah tersebut sudah diselesaikan oleh pihak sekolah dengan memberikan edukasi kepada wali siswa mengenai pagu anggaran MBG yang menjadi keluhan wali siswa," tegasnya.
Ia menambahkan, polemik yang beredar di masyarakat berawal dari kesalahpahaman orang tua terkait besaran anggaran menu MBG, khususnya pada periode bulan puasa. Orang tua mengira harga paket MBG sebesar Rp15.000, padahal tarif yang berlaku adalah Rp8.000 untuk porsi kecil dan Rp10.000 untuk porsi besar.
Pihak sekolah kemudian memberikan penjelasan untuk meluruskan informasi tersebut. Namun, setelah pertemuan tersebut, siswa yang bersangkutan tidak kembali bersekolah.
Situasi berkembang setelah muncul tudingan di media sosial yang menyebut adanya perundungan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah disebut telah berupaya membujuk siswa dan orang tuanya untuk kembali, namun tidak berhasil.
Kasus tersebut kemudian diserahkan ke jalur hukum setelah upaya penyelesaian melalui dinas pendidikan tidak membuahkan hasil. Dalam proses investigasi, pihak SPPG menyebut telah memantau kasus ini sejak April 2026.
Sekolah juga telah berkoordinasi dengan dinas terkait serta menjalani pemeriksaan di Polres Pemalang sebanyak enam kali, dengan fokus utama pada isu dugaan perundungan, bukan kritik terhadap MBG. Pada 2 Mei 2026, pihak sekolah kembali menjalani BAP di Polres Pemalang, di mana pada 4 Mei 2026, sekolah bertemu dengan kuasa hukum dan pihak terkait untuk melanjutkan proses penyelesaian.
Hingga kini, proses penyelesaian kasus masih berlangsung dengan pendampingan kuasa hukum dari tingkat provinsi. Pihak BGN menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan MBG serta memastikan program berjalan optimal di lingkungan sekolah.
(sef/sef)
Add
as a preferred
source on Google
