Bukan Hoaks! Nyawa RI Cuma Sejengkal ke Bahaya Petaka Krisis Iklim

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Lingkungan Hidup (LH)/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, kejadian bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah-wilayah di Indonesia belakangan ini bukanlah akibat anomali iklim.

Tapi, imbuh dia, yang terjadi saat ini adalah sebagai bukti sudah terjadi krisis iklim. Bukan lagi kejadian kebetulan karena faktor hidrometeorologi. 

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menghancurkan wilayah di 3 provinsi di Sumatra, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat di pekan akhir bulan November 2025 lalu. Kemudian, rentetan banjir bandang dan tanah longsor di daerah lain di Indonesia. Terbaru, bencana tanah longsor akibat hujan lebat yang melanda Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, kemudian banjir yang melanda wilayah Tangerang-Jakarta pekan lalu, adalah bukti nyata yang sudah terpampang jelas. 

"Kejadian longsor di Cisarua, kejadian banjir di Tangerang, kejadian banjir di Jakarta. Ini bukan anomali. Ini pola yang kita masih dengan santai menyikapinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa," kata Hanif dalam ESG Sustainability Forum 2026 CNBC Indonesia, Selasa (3/2/2026).

"Ini sudah masuk pada krisis iklim, krisis yang secara teratur akan membentuk polanya. Dan pola ini akan hadir sebagaimana waktu yang dijanjikan pola itu kepada kita semua.Tidak, ini bukan anomali," tambahnya.

Hanif mengutip BNPB yang mencatatkan dari 3.401kejadian bencana.

"Hampir 99 persen itu bencana yang disebabkan dari hidrometeorologi. Sekali lagi, bencana hidrometeorologi ini bukan anomali lingkungan, bukan anomali, sekali lagi bukan anomali. Tetapi merupakan pola yang akan terjadi terus menerus, terus, terus. Kita mau tidak mau, kita suka tidak suka, kita wajib sadar mulai hari ini. Mari kita bangun bersama ketahanan lingkungan kita," ucap Hanif.

Karena itu, ujar Hanif, koreksi diri, terutama atas narasi-narasi keberlanjutan yang selama ini dilontarkan, baik oleh pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat harus dilakukan. Sebab, kata dia, alam tengah menuntut tanggung jawab atas tindakan manusia selama ini. 

"Alam tidak pernah bohong terhadap apa yang kita telah berbuat kepada alam. Sehingga, bahaya atau bencana hidrometologi, hidrometologi ini merupakan suatu keniscayaan. Namun, bencana hidrometologi ini diperparah dengan antropogenik yang kita lakukan kepada alam," cetusnya.

"Sehingga, dengan kondisi ini, maka kerentanan itu semakin nyata di depan kita. Bahwa tentu, kita tidak boleh berpikir bahwa ini hanya anomali saja, hanya suatu kejadian kebetulan terhadap hidrometorologi. Nggak," tegas Hanif.

Dalam hal ini, ucap Hanif, Indonesia akan berhadapan langsung dengan krisis iklim yang sedang terjadi. Krisis perubahan iklim yang mengancam kehidupan. Bahkan, sampai makan korban nyawa yang signifikan.

"Indonesia berada di daerah tropis,berada pada lintang rendah. Mulai dari 6 lintang utara di bagian utara, kemudian 11 lintang selatan di bagian selatan kita. Maka daerah ini sejatinya daerah yang paling rentan terkait dengan perubahan iklim," katanya.

"Kemudian daratan kita, yang konon jumlahnya 1,91 atau mendekati 1,92 juta hektare. Bukan dalam satu hamparan kontingen yang akan mampu menghadapi perubahan iklim. Bukan. Kita merupakan pulau-pulau yang kemudian sangat riskan, sangat kemudian menjadi tidak stabil pada saat harus berhadapan dengan hidrometeorologi dan kenaikan air permukaan atau air laut," ujarnya. 

Karena itu, imbuh dia, Indonesia harus hati-hati menentukan langkahnya. Agar tidak terjebak membanding-bandingkan diri dengan negara lain. 

"Mungkin pada saat ini negara super power katakan, sudah mencabut dirinya dari komitmen internasional dalam upaya tindakan iklim. Memang hasilnya tidak kelihatan langsung,seumpamanya kita beli kecap hari ini, tidak beli, kita dapat kecap, nggak," ucapnya.

"Tetapi kita menanam pohon yang kemudiannya pohon itu mampu menyelamatkan kita. Ini yang kemudian, mental-mental atau pandangan-pandangan ini wajib kita benarkan pada seluruh pimpinan perusahaan kita. Harapan kita sebenarnya, keberlanjutan ini benar-benar berlekat di para pimpinan perusahaan kita, dari semua sektor," kata Hanif. 

Hal itu, sambungnya, harus menjadi fokus perhatian semua pihak.

Apalagi dengan kondisi geografis Indonesia, dengan 17.380-an pulau-pulau yang tersebar, Indonesia harus lebih berhati-hati dan lebih konkret. 

Sebab, lanjutnya, pada saat tidak ada perubahan iklim, Indonesia tidak mengenal yang namanya topan, taipun, dan sejenisnya. Namun, tragisnya, pada bulan November 2025 lalu, Topan Senyar memporak-porandakan 3 provinsi di Sumatra. Topan yang seharusnya tidak muncul di wilayah yang dekat dengan garis ekuator.

"Kita perlu pola untuk menyadarkan kita semua.Apapun usaha ekonomi yang kita lakukan tanpa mengedepankan lingkungan sebagai pondasi utamanya,yang terjadi, ongkos pemulihannya, ongkos kerusakannya cukup sangat mahal," ucap Hanif.

Dia menjabarkan ongkos yang dibutuhkan untuk memulihkan dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dari hitungan BNPB, kata dia, bencana itu menimbulkan kerusakan yang ditaksir memicu kerusakan lebih dari Rp50 triliun. Lalu, dibutuhkan pemulihan dengan biaya hampir Rp100 triliun. Belum lagi, daerah-daerah bencana di wilayah lain di Indonesia. 

"Ini bukan masalah statistik, ini masalah jiwa yang tidak bisa distatistikkan. Satu orang pun ini adalah nyawa yang tidak bisa kita kompensasi apapun untuk nyawa tersebut," ucapnya.

"Maka pada kesempatan yang baik ini, tentu kita perlu sangat bijaksana untuk membawa pembangunan ini pada sisi yang tidak saling dihadap-hadapkan," sambungnya.

Pemenuhan aspek ESG (Environmental, Social, and Governance / Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola), kata Hanif, harus menjadi suatu momentum untuk menyelaraskan antara keinginan-keinginan pragmatis dalam memajukan perusahaan, juga untuk membangun pertahanan iklim.

"Pada kesempatan hari ini tentu kita mengimbau pemerintah, perusahaan, kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sudah waktunya kita kembali meneguhkan diri kepada bangsa yang mampu menghadapi semua tantangan dalam pembangunan ini," kata Hanif.

"Yakinlah, teman-teman sekalian, pemerintah dan perusahaan di mana pun tentu berada dalam keinginan ini. Maka menjadikan lingkungan sebagai panglima kita menjadi sangat penting benar-benar sangat penting dibanding ekonomi yang bapak keruk habis dan tanpa memperhatikan ekonomi. Kompensasi yang harus kita bayar cukup sangat mahal. Maka mulai hari ini, langkah-langkah memperhatikan kualitas lingkungan kita dalam sebuah usaha menjadi keniscayaan," tegas Hanif.

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]