Dapat Hibah 30 Hektare Lahan Meikarta, Begini Rencana Pemerintah

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, PT Lippo Cikarang Tbk resmi menandatangani komitmen hibah lahan Meikarta kepada negara seluas 30 hektare. Lahan tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah melalui pembangunan rumah susun (rusun) subsidi.

Maruarar mengatakan, hibah tersebut menjadi terobosan penting mengingat pembangunan rusun subsidi selama beberapa tahun terakhir masih sangat minim.

"Hari ini telah dilaksanakan penandatanganan komitmen hibah dari Lippo Cikarang kepada negara. Diharapkan ini menjadi terobosan besar karena dari data yang ada, 5 tahun terakhir ini untuk rumah susun subsidi pembiayaan keuangannya hanya (untuk) 140 unit," kata Maruarar dalam acara Penandatanganan Komitmen Hibah Lahan PT Lippo Cikarang Tbk Kepada Negara di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Ia menjelaskan, lahan Meikarta yang dihibahkan kepada negara memiliki luas sekitar 30 hektare. Dari desain yang telah disiapkan, kawasan tersebut akan dibangun rumah susun dengan berbagai tipe, mulai dari satu kamar, dua kamar hingga tiga kamar.

Menurutnya, pemerintah juga menyiapkan unit dengan luas 45 meter persegi agar lebih layak dihuni keluarga.

"Dari desain yang dipersiapkan bersama, dari sekitar 30 hektare ini, ada 1 kamar, 2 kamar, 3 kamar. Pak Menteri Keuangan memberikan perhatian khusus supaya lebih besar bagi yang sudah berkeluarga dan manusiawi. Kita menggunakan juga satu model yang 45 meter," ujarnya.

Maruarar memastikan proses hibah lahan tersebut telah melalui berbagai tahapan, termasuk pengawasan oleh Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, lahan tersebut telah dinyatakan bersih dari persoalan hukum.

"Lahan yang ada di Meikarta dalam proses diberikan kepada negara dan juga tata kelolanya diawasi oleh Kejaksaan Agung, juga dari Kepala BPKP, juga dikonsultasikan kepada KPK. Saya 4 bulan lalu datang ke KPK dan sudah dinyatakan oleh KPK tanahnya adalah clear and clean dalam proses itu. Jadi kita bisa melanjutkan proses ini," ucap dia.

Selanjutnya, lahan tersebut akan diproses untuk diserahkan kepada negara sebelum kemudian dikelola melalui Danantara, guna mendukung pembangunan hunian.

"Jadi kira-kira seperti itu bagaimana kita sesama Kabinet Merah Putih sebagai anak buah Presiden, ini lintas sektoral bekerjasama, kita kompak untuk menyelesaikan masalah ini, supaya ada kepastian kepada rakyat yang membeli, kepada perbankan yang membiayai, kepada developer dan kontraktor yang membangun, dan juga kepada Bupati Bekasi dan juga Pemda Jawa Barat yang nanti akan membantu proses pengurusan izinnya," kata Maruarar.

Maruarar berharap pemasaran atau akad pembelian rusun subsidi di kawasan tersebut sudah dapat dimulai pada tahun ini.

"Kita berharap tahun ini kita bisa melakukan akad. Akad itu artinya kita berusaha bagaimana para konsumen sudah bisa memesan," ujarnya.

Menurut dia, pembangunan hunian vertikal menjadi salah satu solusi untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah yang masih mencapai 9,64 juta unit berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025. Selain itu, langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemanfaatan lahan di kawasan perkotaan lebih efisien.

"Backlog kepemilikan rumah masih menjadi masalah utama. Secara nasional, kepemilikan rumah yang backlog itu 9,64 juta unit, Susenas 2023, itu data yang kita pakai," terang dia.

"Permasalahan penyediaan perumahan terutama di kawasan perkotaan, juga dihadapkan dengan keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan. Oleh sebab itu, penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal. Ini juga merupakan arahan Presiden Prabowo supaya tanah-tanah, lahan-lahan itu tidak terlalu banyak dipakai untuk perumahan, jadinya ke atas," sambungnya.

Selain proyek di Meikarta, Maruarar juga mengungkapkan pemerintah akan segera memulai pembangunan rumah susun di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di kawasan Kiaracondong.

"Saya juga lapor Pak Rosan, minggu depan saya dan Pak Doni Oskaria sudah akan mulai membangun di tanah PT Kereta Api Indonesia, di Kiaracondong ya untuk rumah susun ke atas Pak," pungkasnya.

(wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]