10 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Selasa (4/8/2026).
Arahan itu berkaitan dengan pemadaman listrik di Kalimantan, kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), hingga percepatan program hilirisasi.
Usai rapat, Bahlil mengatakan Presiden Prabowo menaruh perhatian penuh terhadap gangguan pasokan listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan. Untuk itu, Prabowo meminta Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) untuk mengambil langkah untuk mengatasi persoalan itu.
"Di dalam pembahasan itu salah satu di antaranya kami bahas adalah persoalan PLN, persoalan listrik. Yang kami harus akui di beberapa wilayah khususnya di Kalimantan masih ada pemadaman beberapa titik," kata Bahlil saat ditemui di Istana Kepresidenan, Selasa (4/8/2026).
"Dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik."
Bahlil juga menjelaskan bahwa berdasarkan informasi sementara dari PLN, pemadaman listrik tersebut bukan disebabkan kekurangan pasokan energi, melainkan pekerjaan dengan pemeliharaan sistem.
Meskipun ada juga informasi dugaan berkaitan dengan permasalahan di jaringan induk kelistrikan.
"Menurut informasi dari PLN, itu terkait dengan pemeliharaan. Bukan persoalan energinya, energinya nggak ada masalah. Jadi ada pemeliharaan yang terjadi, bahkan ada beberapa, konon cerita, dari PLN bahwa terkait dengan jaringan induk juga. Tapi kami akan selesaikan dalam waktu dekat," tuturnya.
Lebih lanjut, menurut Bahlil, dalam rapat itu juga dibahas mengenai perkembangan minyak dunia yang dinilai masih bergerak dinamis. Dalam kesempatan itu, Prabowo meminta agar harga BBM bersubsidi tetap dipertahankan dan tidak mengalami kenaikan.
Sementara untuk BBM non-subsidi, presiden mengarahkan agar penyesuaian dilakukan mengikuti mekanisme pasar apabila harga minyak mentah dunia atau Indonesian Crude Price (ICP) mengalami penurunan.
"Arahan Bapak Presiden memerintahkan agar menjaga harga BBM subsidi untuk tidak boleh dinaikkan tetapi kalau memang harga ICP dunia turun, kita yang non-subsidinya juga dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun ya turun, jangan dinaikkan. Kira-kira begitu," katanya.
Bahlil melanjutkan dalam rapat juga dibahas mengenai kebijakan hilirisasi. Dia melaporkan terkait perusahaan batu bara eks-PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara) yang mendapat perpanjangan menjadi Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Menurut Ketua Umum Partai Golkar ini, perusahaan yang telah mendapatkan perpanjangan menjadi IUPK wajib melakukan hilirisasi, sesuai aturan yang berlaku.
"Arahan Bapak Presiden harus betul-betul dijalankan sesuai dengan aturan dan kalau ada yang tidak menjalankan sesuai dengan aturan, segera dilakukan langkah-langkah yang terukur untuk kemudian bisa menjalankan sesuai dengan pasal 33 UU 1945," katanya.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
