DPR Sentil BSN, Sebut Bikin SNI Tak Cek Langsung ke Lapangan

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Khilmi menyoroti proses penerbitan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dinilai tidak dilakukan dengan pengecekan langsung ke lapangan. Ia menilai, lemahnya pengawasan tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan di industri dalam negeri setelah produk beredar di pasaran.

"BSN (Badan Standarisasi Nasional) ini Pak, saya lihat ya, Bapak ini mengeluarkan SNI tidak pernah datang ke industri yang akan diberi standar nasional Indonesia itu. Jadi barang-barang yang telah datang ke Indonesia, habis itu ada permasalahan di lapangan, baru ribut," kata Khilmi dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (4/2/2026).

Ia pun mempertanyakan fungsi SNI jika proses penetapannya tidak didukung verifikasi langsung ke industri. Menurutnya, di banyak negara, terutama untuk produk makanan, standar diterapkan secara ketat sejak awal, untuk melindungi industri dan konsumen.

"Apa gunanya SNI? Jadi kalau di luar negeri, khususnya di industri-industri makanan, seperti kemarin barang yang ada kandungan lemak babi, yang di mana, itu kan bisa mematikan industri-industri di dalam negeri. Yang serupa, tapi kalau dari China kan pasti HPP-nya murah Pak," ujarnya.

Khilmi menilai masih banyak produk berlabel SNI yang pada praktiknya tidak memenuhi standar, salah satunya di sektor pupuk. Ia menyoroti penetapan spesifikasi teknis yang tidak didasarkan pada kondisi riil di lapangan.

"Jadi banyak sekali Pak, barang-barang yang di-SNI itu tidak memenuhi standar, seperti industri pupuk. Bapak tulis disuruh P30, A20, N10. Tapi Bapak kan tidak melihat industri itu waktu bikin, Bapak itu kan nggak ngambil ke sana, pegawai Bapak," kata dia.

Ia menilai, proses analisis yang hanya berbasis dokumen tanpa verifikasi lapangan berisiko menghasilkan standar yang keliru.

"Bapak kan cuma dikirim dari tempat itu, Bapak analisis sesuai itu. Nggak tahunya itu barang beli dari industri pupuk yang standar. Seperti SNI yang kemudian dibikin kan gitu," ujarnya.

Menurut Khilmi, penerapan SNI seharusnya menjadi instrumen untuk melindungi industri nasional, bukan justru membebani atau mematikan pelaku usaha dalam negeri. Ia mencontohkan standar ekspor ke Amerika Serikat yang dilakukan sangat ketat hingga ke tingkat pabrik.

"Ini contoh ya, kita kalau mau ngirim barang ke luar negeri, kita kalau mau ngirim barang ke luar negeri lah. Seperti industri makanan. Itu kalau kita mau ngirim barang ke Amerika, FDA-nya itu datang ke pabrik. Itu ke gorong-gorong dia turun. Kandungan air di pencemaran, di gorong-gorongnya, terus limbahnya kayak apa, pakaian yang dibuat untuk memasak atau membuat barang-barang itu apa," jelasnya.

Ia menegaskan, standar kesehatan dan produksi tersebut diterapkan secara menyeluruh dan langsung di lapangan. Namun, hal itu dinilainya belum dilakukan secara optimal oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN), meski setiap tahun mendapatkan anggaran dari APBN.

"Itu harus dilakukan setara standar kesehatan gitu loh. Tapi Bapak ini kan nggak pernah melakukan, tapi disini BSN yang tiap tahun dikasih anggaran APBN untuk mengkaji gitu loh. Jadi kita ini harus melindungi industri nasional," pungkas dia.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]