3 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 5,61% pada kuartal I-2026, menjadi yang tertinggi sejak kuartal III-2022.
Realisasi pertumbuhan ini pun membuat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kegirangan, karena melampaui proyeksinya sebesar 5,5%.
"Kabar gembira ternyata, jadi kalau target tercapai santailah saya enggak stress lagi," kata Purbaya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, dikutip Rabu (6/5/2026).
Meski begitu, sejumlah lemabaga riset memperkirakan, laju pertumbuhan yang tinggi pada kuartal I-2026 ini berpotensi tidak berlanjut pada kuartal-kuartal setelahnya.
Tim ekonom BCA dalam laporan The Focal Point berjudul "Some soothing winds from the East China Sea" misalnya, memperkirakan tren pertumbuhan kuartal II dan seterusnya akan kembali loyo.
"Pertumbuhan PDB Indonesia kemungkinan tidak akan mampu mempertahankan momentumnya pada triwulan-triwulan mendatang," sebagaimana tertera dalam laporan riset tim ekonom BCA.
Menurut mereka, faktor-faktor seperti efek basis rendah dari penurunan belanja publik tahun lalu, efek musiman dari Ramadan dan hari besar keagamaan lainnya, serta peningkatan permintaan domestik yang mendorong ekspansi manufaktur menjelaskan percepatan pertumbuhan PDB Indonesia pada kuartal I-2026.
Sedangkan pada kuartal II-2026, efek itu akan memudar, ditambah dengan risiko tekanan efek kenaikan harga minyak (rata-rata US$ 101,3 per barel sejak pecahnya perang Iran, dibandingkan asumsi APBN sebesar US$ 70 per barel) serta kondisi makroekonomi global secara keseluruhan menjadi hambatan besar bagi trajektori pertumbuhan Indonesia.
"Harga energi yang lebih tinggi serta tekanan berkelanjutan terhadap rupiah secara signifikan menambah beban fiskal, sehingga mendorong pemerintah untuk memprioritaskan dan meninjau kembali sebagian komitmen belanjanya," kata tim ekonom BCA.
Pada saat yang sama, kenaikan harga input juga mereka sebut telah mendorong sektor manufaktur masuk ke zona kontraksi (PMI manufaktur 49,1 pada April 2026, dari sebelumnya 50,1), yang berdampak negatif terhadap kondisi ketenagakerjaan dan berpotensi membatasi kemampuan rumah tangga untuk mengisi kembali tabungan mereka setelah lonjakan belanja pada triwulan I-2026.
Meskipun perlambatan pertumbuhan PDB Indonesia yang diperkirakan sangat terkait dengan kenaikan harga minyak, tim ekonom BCA menganggap terdapat pula kekhawatiran biaya energi yang lebih tinggi hanyalah puncak gunung es yang dapat mengganggu narasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kurangnya keyakinan investor asing terhadap prospek pertumbuhan Indonesia diduga menjadi alasan di balik aksi jual sekitar US$ 3,47 miliar saham dan obligasi pemerintah Indonesia sepanjang tahun ini, tren yang telah berlangsung jauh sebelum militer AS bergerak ke Laut Arab.
Namun, tim ekonom BCA mencatat data terbaru investasi asing langsung (FDI) belum sepenuhnya mendukung kekhawatiran tersebut. Arus masuk FDI ke Indonesia meningkat 5,2% yoy pada kuartal I-2026, terutama didorong oleh investor asal China, sementara komitmen investasi dari negara lain terlihat mulai melemah.
Arus masuk FDI dari China mereka sebut juga tampak menghasilkan permintaan tenaga kerja yang lebih besar per unit investasi dibandingkan FDI dari negara lain. Perhitungan tim ekonom BCA menunjukkan FDI China menciptakan sekitar 18,4 lapangan kerja per US$ 1 juta investasi, dibandingkan 17,3 pada FDI dari negara lain.
"Munculnya istilah populer seperti "BUMC" (perusahaan milik Tiongkok, permainan kata dari BUMN) semakin menegaskan peran besar FDI Tiongkok dalam membantu mengatasi masalah pasar tenaga kerja Indonesia yang berkaitan dengan pendapatan rumah tangga yang masih tertinggal," sebagaimana tertera dalam laporan yang ditulis ekonom BCA Lazuardin Thariq Hamzah dan Victor George Petrus Matindas.
Dukungan China terhadap rumah tangga Indonesia tidak hanya melalui penyerapan tenaga kerja. Masalah kronis konsumsi domestik yang lemah serta kenaikan tarif impor AS telah mendorong produsen Tiongkok untuk mengekspor lebih banyak produknya ke Indonesia dan pasar regional lainnya, bahkan dengan margin yang lebih rendah, guna menghindari risiko stagnasi pada sektor manufaktur domestik mereka.
Meskipun rupiah melemah, masuknya barang impor murah dari Tiongkok membantu menahan kenaikan harga impor, sehingga konsumen Indonesia tetap menikmati harga barang yang relatif stabil, tercermin dari inflasi inti yang tetap rendah.
Kondisi ini membuat defisit Indonesia dalam yuan terus melebar dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya porsi impor dari Tiongkok (37,8% pada triwulan I-2026, dibandingkan 28,1% pada 2019). Menunjukkan lebih banyak impor dibayar dalam yuan sementara ekspor komoditas tetap berbasis dolar AS.
Pemerintah Indonesia juga mereka catat cukup agresif menerbitkan obligasi dim sum berdenominasi yuan China untuk membiayai belanja, dengan memanfaatkan imbal hasil yang stabil di Tiongkok.
Penerbitan dim sum bond menarik minat investor onshore (domestik) China dengan total final orderbook mencapai 18 miliar yuan (Rp39,6 triliun) pada Oktober 2025.
Surplus transaksi berjalan Tiongkok yang besar serta kebijakan moneter longgar dari bank sentralnya menciptakan permintaan kuat terhadap aset berdenominasi yuan. Pemerintah RI pun masih berencana menerbitkan bond baru berdenominasi yuan China dengan nama Panda Bond.
Meski begitu, tim ekonom Bank Permata menganggap kekuatan laju pertumbuhan ini justru akan terus terjaga ke depannya, didukung oleh agenda kebijakan pemerintah yang pro-pertumbuhan serta keputusan untuk mempertahankan harga energi bersubsidi, yang diharapkan dapat menjaga stabilitas inflasi dan daya beli rumah tangga.
Pertumbuhan kemungkinan besar mereka perkirakan tetap didorong oleh kebijakan fiskal, serupa dengan pola pada paruh kedua 2025, dengan peran fiskal yang krusial dalam menopang konsumsi rumah tangga dan aktivitas investasi.
Namun mereka mengingatkan, strategi pertumbuhan ini memang berpotensi menghadapi tantangan, terutama dari ketidakpastian eksternal akibat konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak, sehingga membatasi ruang fiskal untuk kebijakan ekspansif lebih lanjut sekaligus meningkatkan risiko inflasi.
Risiko utama terhadap prospek ekonomi Indonesia pada 2026 mereka sebut masih didominasi oleh faktor eksternal. Ketidakpastian berasal dari perang dagang yang masih berlangsung, meningkatnya ketegangan geopolitik, serta pemulihan ekonomi Tiongkok yang masih lemah.
Konflik perdagangan yang berkepanjangan dan pertumbuhan Tiongkok yang lebih rendah dapat menekan neraca eksternal Indonesia melalui terbatasnya kinerja ekspor, sementara impor diperkirakan tetap kuat sejalan dengan kebijakan pro-pertumbuhan pemerintah.
Selain itu, konflik berkepanjangan di Timur Tengah dapat menjaga harga energi global tetap tinggi, sehingga menimbulkan tekanan inflasi, membatasi ruang penurunan suku bunga BI, serta meningkatkan tekanan terhadap APBN.
"Dalam kondisi ini, peran APBN sebagai peredam (shock absorber) menjadi semakin penting untuk meredam dampak kenaikan harga energi global terhadap inflasi domestik sekaligus menjaga daya beli rumah tangga, meskipun hal ini juga dapat membatasi ruang ekspansi fiskal lebih lanjut, terutama pada paruh kedua 2026," sebagaimana dikutip dari riset tim ekonom Bank Permata.
Baik pemerintah maupun Bank Indonesia (BI) mereka tegaskan perlu menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap pertumbuhan dan stabilitas. Risiko eksternal ini dapat memperlebar defisit kembar (twin deficit), yaitu defisit transaksi berjalan dan defisit fiskal, yang pada akhirnya dapat memicu sentimen risk-off, arus keluar modal, serta tekanan depresiasi terhadap rupiah.
(arj/haa)
Add
as a preferred
source on Google
