2 hours ago
7
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah menyiapkan perluasan skema tarif integrasi transportasi umum di Jabodetabek. Dengan skema tarif baru, masyarakat cukup membayar satu tarif untuk berpindah-pindah moda transportasi selama tiga jam, baik pada jam sibuk maupun di luar jam sibuk.
Saat ini, tarif integrasi maksimal Rp10.000 sudah berlaku untuk moda transportasi yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ke depan, skema tersebut direncanakan diperluas dengan mengintegrasikan layanan KRL Commuter Line sehingga cakupannya semakin luas.
Sekretaris Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kementerian Perhubungan, Dedy Cahyadi menjelaskan tarif integrasi Rp10.000 merupakan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang berlaku untuk berbagai moda transportasi di bawah BUMD DKI.
"Jadi untuk integrasi tarif Rp10 ribu adalah memang kebijakan dari pemerintah DKI Jakarta, di mana semua layanan operator yang memang berada di bawah BUMD DKI Jakarta, itu diintegrasikan tarifnya Rp10 ribu, dengan moda-moda yang memang ada. Mulai dari Metrotrans, Transjakarta. Kemudian juga LRT Jakarta, MRT Jakarta. Dan itu berlaku selama 3 jam," kata Dedy dalam media briefing di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Dengan skema tersebut, masyarakat dapat berganti moda transportasi berkali-kali dalam kurun waktu tiga jam tanpa dikenakan tarif terpisah, sehingga biaya perjalanan menjadi lebih murah.
"Apabila ada seseorang yang ingin berangkat dan kerja di wilayah DKI Jakarta dalam periode waktu 3 jam, mereka bisa menggunakan berbagai macam moda. Baik menggunakan MRT Jakarta, LRT Jakarta, Transjakarta atau feeder, termasuk Mikrotrans. Dan itu dihitung hanya Rp10 ribu, ini lebih murah, lebih efisien dibanding menggunakan parsial satu moda dengan moda yang lainnya," jelasnya.
Menurut Dedy, kebijakan ini sudah diterapkan sejak 2022, dan diterapkan pada hari kerja atau weekdays Senin hingga Jumat.
"Coba bandingkan dari Bogor atau Bekasi ke Jakarta, itu sudah Rp20 ribu kan ya. Tapi dengan moda integrasi dalam periode waktu tentu Itu lebih murah. Yang diharapkannya nanti masyarakat Itu bisa menggunakan public transport atau angkutan umum dari wilayah rumahnya ke tempat bekerja di wilayah DKI Jakarta. (Skema) itu sudah jalan sejak tahun 2022," tutur dia.
Dedy menjelaskan sistem pembayaran juga tetap menggunakan kartu uang elektronik seperti biasa. Sistem JakLingko akan membaca perpindahan moda yang dilakukan penumpang sehingga tarif integrasi dapat diterapkan secara otomatis.
"Jadi bapak/ibu kalau mau merasakan sekarang menggunakan kartu elektronik, kartu apa saja, mau e-money, BNI Tapcash, terus BRI. Misalnya, berangkat jam 6, tapi pindah moda ya. Misalkan, saya dari Bekasi naik LRT, terus turun di Dukuh Atas mau ke Kota, tinggal tap Transjakarta pindah halte. Itu selama 3 jam maksimal Rp10 ribu. Seperti itu, sudah berlaku," jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga sedang membahas integrasi tarif dengan KRL Jabodetabek. Saat ini, implementasinya masih memerlukan kesepakatan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta, mengingat subsidi KRL berasal dari APBN.
"Nah Rencananya saat ini memang karena ini subsidi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka hanya berlaku untuk moda-moda yang dikelola oleh Pemda DKI Jakarta. Rencananya kami Akan mengintegrasikan dengan KCI, kira-kira KRL yang ada di wilayah Jabodetabek," kata Dedy.
"Insya Allah, mudah-mudahan nanti kalau memang sudah ada kesepakatan, karena ini memang perlu ada kesepakatan bersama, kita bisa integrasi antara KRL dengan moda transportasi yang ada di wilayah DKI Jakarta," sambungnya.
Mengenai mekanisme pembayaran, Dedy memastikan masyarakat tidak perlu mengubah kebiasaan saat menggunakan transportasi umum. Penumpang tetap melakukan tap in dan tap out di setiap moda, sementara sistem JakLingko akan menghitung perpindahan perjalanan secara otomatis.
(hsy/hsy)
Add
as a preferred
source on Google
