4 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Delapan fraksi di DPR RI memberikan pandangan terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 di Rapat Paripurna. Secara umum, seluruh fraksi menyetujui RAPBN 2027 untuk dibahas lebih lanjut, tetapi menyampaikan sejumlah catatan terkait pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara, belanja, utang, hingga efektivitas program prioritas pemerintah.
Pemerintah sendiri mengusung tema kebijakan fiskal 2027 "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat", dengan target pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,9%-6%. Dalam pembahasan sebelumnya, DPR juga menekankan pentingnya menjaga daya beli sekaligus memastikan ruang fiskal tetap sehat.
Belanja dalam RAPBN 2027 sebesar Rp4.097,1 triliun. Pendapatan sebesar Rp3.426 triliun sehingga defisit Rp671,1 triliun atau 2,40% terhadap produk domestik bruto (PDB).
PDI Perjuangan
Fraksi PDI-Perjuangan memberikan catatan terbanyak. Hal itu disampaikan selama sekitar 23 menit oleh Juru Bicara PDIP, Budi Sulistiono.
Ia mengawali dengan mempertanyakan makna tema "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat", terutama mengenai siapa yang akan menikmati kesejahteraan dan bagaimana indikatornya diukur.
"Pertama, tema kebijakan fiskal tahun 2027 adalah 'Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat' belum disertai dengan penjelasan siapa yang sejahtera lebih cepat dan apa ukuran dan indikator lebih cepat," ujar Budi saat Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Selasa (18/8/2026).
Fraksi ini meminta target pertumbuhan 5,9% diterjemahkan menjadi peningkatan penghasilan rakyat, penciptaan lapangan kerja formal, pemerataan pembangunan, penguatan produksi nasional, industrialisasi, produktivitas dan TKDN.
PDI-P juga menyoroti target pendapatan negara Rp3.426 triliun atau sekitar 12,25% terhadap PDB. Rasio tersebut dinilai masih jauh dari target pemerintah untuk mencapai 18% PDB pada 2029.
Sorotan lain adalah beban bunga utang Rp650,3 triliun, yang menurut PDI-P semakin mempersempit ruang fiskal. Fraksi ini juga meminta reformasi subsidi energi, perluasan PBI JKN menjadi 102 juta peserta, serta perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Golkar
Fraksi Golkar juga memberikan dukungan kuat terhadap rancangan pemerintah. Jubir Golkar, Nurul Arifin mengatakan pihaknya menilai target pertumbuhan ekonomi 6% dapat dicapai dengan memperkuat investasi, produktivitas, hilirisasi, industrialisasi, pembangunan SDM, serta sektor-sektor prioritas.
Namun, Golkar meminta pemerintah menjelaskan secara lebih rinci bagaimana pertumbuhan tersebut akan menghasilkan lapangan kerja, kesempatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.
"Untuk itu, Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan pemerintah mengenai strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkualitas, terutama dalam menghasilkan penciptaan lapangan kerja, perluasan kesempatan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Nurul.
Fraksi Partai Golkar juga meminta penjelasan lebih rinci dari pemerintah terkait arah kebijakan dan strategi pengelolaan dana bagi hasil (DBH) pada tahun 2027.
"Khususnya dalam menjaga keselarasan antara perkembangan penerimaan negara yang dibagi hasilkan, kebutuhan pembangunan daerah, dan upaya memperluas pemanfaatan pembangunan," tutur Nurul.
Gerindra
Partai Gerindra menyatakan dukungan penuh terhadap agenda transformatif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Jubir Partai Gerindra, Kamrussamad menyampaikan pihaknya menilai APBN 2027 harus menjadi alat untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas SDM, memperkecil kesenjangan antarwilayah, mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.
Fraksi ini mendukung asumsi pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, serta pendapatan negara Rp3.426 triliun.
Gerindra juga mendukung peningkatan tax ratio menjadi 10,4% PDB pada 2027 dan meminta rasio pajak dapat konsisten berada di level dua digit.
Untuk defisit, Gerindra menilai target 2,4% PDB menunjukkan kebijakan yang prudent.
Nasional Demokrat (NasDem)
Fraksi NasDem memberikan penekanan cukup spesifik pada kualitas pertumbuhan ekonomi. NasDem menilai target pertumbuhan 6% optimistis tetapi realistis, dengan sejumlah prasyarat.
"Namun demikian, akselerasi ini menuntut lima prakondisi fundamental yang tidak bisa ditawar," kata Jubir Fraksi Nasdem, Charles Meikyansah.
Salah satunya adalah investasi harus semakin diarahkan ke sektor padat karya, khususnya manufaktur, agroindustri dan tekstil.
NasDem turut menetapkan bahwa setiap 1% pertumbuhan ekonomi harus mampu menghasilkan tambahan sekitar 3 juta hingga 3,3 juta tenaga kerja formal per tahun.
NasDem juga mendukung target inflasi 2,5%, tetapi meminta pemerintah mengantisipasi risiko lonjakan harga pangan dan energi akibat cuaca ekstrem serta ketegangan geopolitik.
Di sisi lain, fraksi ini menyoroti perlunya transparansi pengelolaan dividen BUMN setelah adanya pengalihan dividen kepada BPI Danantara.
PKS
Fraksi PKS menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi 5,9% harus inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Ukurannya bukan hanya statistik pertumbuhan, tetapi juga penurunan pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan.
"Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi bukan hanya pencapaian angka statistik semata tetapi harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," ucap Jubir PKS, Eky Awal Muharram.
Fraksi PKS juga menaruh perhatian pada utang. Dengan pembayaran bunga utang sekitar Rp650 triliun atau 18,98% dari target pendapatan negara, fraksi ini mengingatkan adanya beban fiskal yang besar di masa depan.
Untuk MBG, PKS mendukung program tersebut, tetapi meminta tata kelola diperketat dan bebas korupsi.
Satu catatan menarik lainnya adalah kelas menengah. PKS meminta pemerintah tidak hanya fokus kepada masyarakat miskin dan rentan, tetapi juga memperhatikan kelompok kelas menengah yang dapat terdampak ketika terjadi tekanan ekonomi.
"Fraksi PKS mengingatkan kepada pemerintah bahwa pemerintah juga harus memberikan perhatian yang memadai kepada golongan kelas menengah yang seringkali ketika terjadi tekanan ekonomi dan penurunan pribadi mereka menjadi korban," papar Eky.
PAN
Fraksi PAN mendukung evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG dan KDMP/KKMP.
"Evaluasi ini bukan untuk mengurangi dukungan, melainkan memastikan kedua program tersebut semakin tepat sasaran, efektif dan akuntabel," pungkas Juru Bicara PAN, Farrah Putri Nahlia.
Ia menilai target pertumbuhan 5,9% perlu ditopang investasi produktif dan padat karya, hilirisasi, serta peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, koperasi dan UMKM.
PAN juga menyoroti pembayaran bunga utang Rp650,3 triliun, sementara belanja modal turun menjadi Rp295,2 triliun.
PKB
Fraksi PKB menyatakan sependapat dengan Prabowo bahwa APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara akan tetapi merupakan alat perjuangan sekaligus instrumen dalam rangka untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat Indonesia.
Jubir PKB, Kaisar Abu Hanifah menyatakan bahwa pertumbuhan tidak boleh hanya mengandalkan masuknya modal dan investasi, tetapi harus bertumpu pada peningkatan produktivitas melalui reformasi regulasi, efisiensi logistik, digitalisasi, industri manufaktur dan peningkatan kualitas SDM.
PKB juga menyoroti target inflasi 2,5%. Pemerintah diminta memperkuat produktivitas pangan, irigasi, gudang, konektivitas logistik, cadangan pangan dan rantai distribusi.
Dari sisi fiskal, PKB meminta belanja Rp4.097,2 triliun memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat serta tetap memperhatikan keadilan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.
"Partai Kebangkitan Bangsa mendesak Pemerintah untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan perekonomian," ucap Kaisar.
Partai Demokrat
Fraksi Demokrat menegaskan bahwa pemerintah harus mengetahui sejak awal dampak perubahan kondisi ekonomi terhadap penerimaan, subsidi, pembayaran bunga utang, defisit, dan kebutuhan pembiayaan.
"Pertumbuhan 6% harus diterjemahkan menjadi pekerjaan yang berkualitas, peningkatan pendapatan real, produktivitas tenaga kerja, daya beli, serta semakin meratanya kesejahteraan," kata Jubir Demokrat Dina Lorenza Audria.
Secara spesifik, Dina meminta pemerintah tidak hanya menggunakan satu asumsi makro, tetapi menyiapkan stress test dan skenario alternatif.
"Pembangunan sebagai basis evaluasi RAPBN, pemerintah harus mendorong kemandirian untuk membangun pemberdayaan ekonomi," pungkas Dina.
Belanja Rp4.097,2 triliun juga harus diarahkan kepada program dengan manfaat ekonomi dan sosial terbesar.
(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
