2 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Kantor Kepala Intelijen Nasional Amerika Serikat (Office of the Director of National Intelligence/ODNI) mengungkap temuan serius terkait kerentanan keamanan siber pada mesin pemungutan suara elektronik yang digunakan dalam pemilihan di Puerto Rico.
Penyelidikan tersebut dilakukan pada Mei 2025 lalu oleh tim yang bekerja di bawah Kepala Intelijen Presiden AS Donald Trump, Tulsi Gabbard. ODNI menyatakan pemeriksaan dilakukan untuk menilai risiko keamanan sistem pemilu, menyusul kekhawatiran akan potensi gangguan terhadap proses demokrasi di wilayah Amerika Serikat.
"ODNI menemukan praktik keamanan siber dan penyebaran operasional yang sangat mengkhawatirkan yang menimbulkan risiko signifikan bagi pemilihan umum AS," kata juru bicara ODNI dalam pernyataan kepada Reuters, dikutip Kamis (5/2/2026).
Menurut ODNI, sejumlah celah keamanan berasal dari penggunaan teknologi seluler yang rentan serta kelemahan perangkat lunak yang berpotensi memberi peretas akses jarak jauh ke sistem pemilihan yang vital. Dalam proses penyelidikan, tim ODNI mengambil sejumlah mesin pemungutan suara dan salinan data tambahan untuk dianalisis secara forensik.
"Pengambilan perangkat keras dan data tersebut merupakan praktik standar dalam analisis forensik," ujar juru bicara ODNI.
Tiga sumber yang mengetahui operasi tersebut mengatakan penyelidikan awalnya dilakukan bersama FBI untuk menelusuri klaim dugaan peretasan oleh Venezuela. Namun, sumber-sumber itu menegaskan tidak ditemukan bukti yang jelas mengenai campur tangan pemerintah Venezuela dalam pemilihan di Puerto Rico.
Menanggapi hal tersebut, kantor Gabbard membantah bahwa penyelidikan difokuskan pada Venezuela. Sementara itu, Pemerintah Venezuela tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
"Pemeriksaan ini dilakukan untuk memahami kerentanan sistem pemungutan suara elektronik, bukan untuk menuduh negara tertentu," kata ODNI.
Operasi di Puerto Rico melibatkan kantor lapangan FBI di Florida selatan serta kelompok lintas lembaga yang mengkaji ancaman terhadap keamanan pemilu, termasuk pejabat keamanan nasional, aparat penegak hukum, dan kontraktor pemerintah.
Namun, langkah ODNI ini memicu kekhawatiran di kalangan pakar keamanan nasional. Mereka menilai isu keamanan pemilu domestik biasanya menjadi ranah lembaga penegak hukum, bukan dinas intelijen. Kekhawatiran tersebut menguat setelah keterlibatan Gabbard juga terlihat dalam penggerebekan FBI di fasilitas pemilihan Fulton County, Georgia, pekan lalu.
Kantor Gabbard menegaskan pihaknya memiliki dasar hukum yang kuat. "Mengingat wewenang hukum ODNI yang luas untuk mengoordinasikan dan menganalisis intelijen terkait keamanan pemilu serta ancaman campur tangan asing, pemeriksaan ini berada dalam lingkup tugas kami," ujar juru bicara tersebut.
Di sisi lain, Pablo Jose Hernandez Rivera, politisi Demokrat yang terpilih pada 2024 untuk mewakili Puerto Rico di Dewan Perwakilan Rakyat AS dalam kapasitas non-pemilih, menilai persoalan pemilu di wilayah itu lebih bersifat internal.
"Kami memang banyak melaporkan masalah dalam administrasi pemilihan. Tetapi semua itu disebabkan oleh ketidak-kompetenan dan korupsi, bukan campur tangan asing," kata Hernandez Rivera.
Sebagai wilayah AS, penduduk Puerto Rico merupakan warga negara Amerika Serikat, namun tidak memiliki hak suara di Kongres dan tidak dapat memilih dalam pemilihan presiden. Ini merupakan kondisi yang kerap menimbulkan perdebatan terkait tata kelola politik dan keamanan pemilu di wilayah tersebut.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
