1 hour ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Penggrebekan markas penipu online raksasa di Kamboja ternyata tidak serta-merta membasmi praktik kejahatan siber di tetangga Indonesia. Beberapa geng penipu online malah pindah ke resor-resor pinggir pantai dan gedung-gedung perkantoran di Sri Lanka, menurut laporan Bloomberg.
Keputusan para sindikat mafia penipuan online ke Sri Lanka ditengarai beberapa faktor. Antara lain, visa perjalanan gratis, ketersediaan gedung-gedung yang pas untuk menjadi markas baru, jaringan telekomunikasi yang relatif kuat, serta sistem transfer uang informal yang mudah di negara tersebut.
Penyidik mengatakan Sri Lanka menjadi lokasi yang strategis bagi para penipu online. Namun, Sri Lanka tak tinggal diam negaranya dijadikan markas baru.
Otoritas Sri Lanka telah membentuk unit kejahatan siber baru dan sudah menangkap lebih dari 1.000 pelaku sepanjang 2026. Kebanyakan ditangkap di ibu kota Kolombo, dikutip dari Strait Times, berdasarkan laporan Bloomberg, Rabu (10/6/2026).
"Polisi bersama pihak imigrasi dan bank sentral berkoordinasi untuk mengontrol hal ini," kata Asisten Kepala Kepolisian Fredrick Wootler.
Kendati demikian, masih ada tantangan bagi otoritas setempat untuk menindak pelaku. Pasalnya, banyak pelaku yang menggunakan visa turis, sehingga sulit memberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut.
Polisi Grebek Gedung dan Apartemen
Ketika petugas menggerebek sebuah properti di pantai barat pada April lalu, mereka menemukan lebih dari 150 warga negara asing yang diduga menjalankan operasi penipuan online.
Beberapa hari setelahnya, polisi kembali menggeledah gedung apartemen dekat Kolombo dan menangkap 120 warga negara asing.
Saat otoritas Sri Lanka mulai mengencangkan tekanan, beberapa pelaku dengan cepat bertindak. Mereka berpindah dari markas-markas besar ke kamar-kamar hotel, gedung apartemen, dan gedung kantor yang bisa disewa dalam jangka waktu singkat.
"Hal ini terjadi dengan cara yang sayangnya bahkan lebih sulit untuk kita awasi," kata Erin West, pendiri organisasi nirlaba anti-penipuan Operation Shamrock.
"Mereka benar-benar dapat beroperasi di lingkungan apa pun," ujarnya.
Sebuah laporan oleh komite kongres AS pada Juli 2025 memperingatkan bahwa jaringan penipuan online tampaknya pindah ke yurisdiksi dengan kemampuan penegakan hukum yang lemah, tetapi infrastruktur digital yang kuat.
Beberapa pusat yang dicurigai di Sri Lanka mungkin diisi oleh para pelarian dari pusat-pusat penipuan di Asia Tenggara.
Kebangkitan Sri Lanka mencerminkan pola operasi penipuan yang lebih luas yang muncul jauh di luar benteng tradisional mereka di tempat-tempat seperti Uni Emirat Arab, Timor-Leste, Fiji, dan beberapa bagian Afrika, menimbulkan kekhawatiran bahwa geng transnasional makin mendunia.
Disorot China
China adalah salah satu negara yang memperhatikan fenomena sindikat penipuan online. Tekanan dari China sebagian berperan dalam mendorong Kamboja untuk mengambil tindakan tegas pada awal 2026 lalu.
Kedutaan Besar China di Sri Lanka mengeluarkan pernyataan pada pertengahan Maret yang menyatakan bahwa mereka "mengikuti dengan saksama" laporan penangkapan tersangka penipu, termasuk warga negara China.
"Kasus-kasus seperti ini menimbulkan kerugian yang sangat besar," kata pernyataan itu. Kedutaan China menilai infrastruktur telekomunikasi Sri Lanka yang maju, lokasi geografis yang menguntungkan, dan "kebaikan dan keramahan penduduknya" sebagai penyebab meningkatnya operasi penipuan.
Ada juga sejarah panjang pekerja China yang tinggal dan bekerja di Sri Lanka, sebagian karena proyek infrastruktur Belt and Road Beijing, yang berpotensi memudahkan pelaku penipuan untuk menghilang ke diaspora.
"Tidak jarang kita melihat seluruh kompleks apartemen dan pusat perbelanjaan, dan terkadang bahkan lingkungan tempat tinggal, dihuni oleh warga China," kata Sanjana Hattotuwa, seorang peneliti independen yang telah menghabiskan lebih dari dua dekade menulis tentang Sri Lanka.
Otoritas Sri Lanka seharusnya melihat negara lain, termasuk Vietnam dan Filipina, untuk mencegah pelaku penipuan berkuasa, kata Julia Dickson, seorang peneliti di Center for Strategic and International Studies (CSIS).
"Intinya adalah, apakah para pejabat benar-benar ingin mengambil tindakan, ataukah mereka mendapatkan keuntungan besar seperti di Kamboja?" katanya.
Sri Lanka berada di peringkat 107 dari 182 negara dan wilayah dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International 2025, tepat di atas Aljazair, Bosnia dan Herzegovina, dan Laos.
Perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Ketenagakerjaan Luar Negeri, dan Pariwisata Sri Lanka tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Sri Lanka saat ini mengizinkan WNA masuk tanpa biaya visa untuk puluhan negara, termasuk China, dan telah menyetujui rencana untuk meningkatkannya menjadi 40 negara untuk meningkatkan pariwisata.
Kedatangan pengunjung meningkat lagi pada Mei setelah melambat pada Maret dan April, kemungkinan karena konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
Terlalu dini untuk mengetahui apakah perdagangan manusia terjadi dalam operasi penipuan di Sri Lanka, kata Stephanie Baroud, seorang analis intelijen kriminal di unit perdagangan manusia dan penyelundupan migran di Interpol di Lyon, Prancis.
"Ini belum sesuatu yang diakui atau dilaporkan," katanya. Namun, ia menambahkan bahwa kebijakan visa yang longgar dapat menjadi faktor pendorong perdagangan manusia.
Sri Lanka juga kekurangan kerangka hukum yang mampu menangani operasi penipuan online, sementara akses mudah ke kartu SIM dan konektivitas yang luas telah menjadikannya basis yang menarik bagi jaringan penipuan, menurut Hattotuwa.
Sistem transfer uang informal Undiyal di negara tersebut juga dapat menyediakan saluran pasar gelap untuk memindahkan hasil penipuan, termasuk mata uang kripto, di luar jangkauan regulator.
(fab/fab)
Add
as a preferred
source on Google
