3 hours ago
10
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar pertemuan untuk membahas penguatan keamanan ekosistem digital nasional. Salah satu fokus utama yang dibahas adalah percepatan penanganan konten negatif di ruang digital.
Pertemuan tersebut dilangsungkan dalam Rapat Koordinasi Komite Intelijen Pusat (Kominpus) di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) M. Herindra selaku Kepala Komite Intelijen Pusat. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Kepala BSSN Jenderal TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi turut hadir dan mengikuti jalannya pertemuan tersebut.
Meutya mengungkapkan bahwa pesatnya perkembangan teknologi membuat ruang digital semakin beririsan langsung dengan kehidupan masyarakat serta kepentingan strategis nasional. Oleh karena itu, pengamanan ruang digital mutlak memerlukan koordinasi yang solid antarlembaga.
"Keamanan ekosistem digital nasional merupakan tanggung jawab bersama. Kita perlu memastikan bahwa perkembangan teknologi dan ruang digital Indonesia berjalan seiring dengan kemampuan kita dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons berbagai potensi ancaman," ujar Meutya melalui keterangan tertulis yang dikutip pada Kamis (17/9/2026).
Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah turut membahas dinamika situasi strategis yang berkaitan dengan keamanan nasional, termasuk berbagai potensi ancaman siber di ruang digital.
Pembahasan juga berfokus pada penanganan beragam konten negatif, mulai dari konten terorisme, pornografi anak, narkotika, judi online, hingga disinformasi, fitnah, serta ujaran kebencian (DFK).
Meutya menilai bahwa penanganan konten-konten tersebut memerlukan kolaborasi lintas instansi agar setiap informasi yang dikantongi masing-masing lembaga dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan hukum yang berlaku.
"Konten negatif memiliki dampak yang nyata terhadap keamanan dan masyarakat. Karena itu, sinergi antarlembaga harus diperkuat agar penanganannya semakin cepat, tepat, dan terukur," tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan informasi intelijen serta kapabilitas keamanan siber guna mendeteksi potensi ancaman secara dini sekaligus merumuskan langkah penanganan yang tepat sasaran.
"Koordinasi seperti ini penting agar informasi yang dimiliki masing-masing lembaga dapat menjadi dasar pengambilan langkah yang lebih cepat dan terukur. Kita ingin membangun ekosistem digital yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga aman, tangguh, dan terlindungi," ucap Meutya.
Menurut Meutya, penguatan keamanan digital ini harus berjalan beriringan dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk mendukung sektor perekonomian dan pelayanan publik, mengingat semakin tingginya intensitas aktivitas masyarakat serta pemerintahan yang beralih ke ranah digital.
"Semakin banyak aktivitas masyarakat dan negara berpindah ke ruang digital, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan ruang tersebut terjaga. Kita harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital Indonesia melalui keamanan, perlindungan, dan tata kelola yang kuat," pungkasnya.
(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]
