Ketika Gerakan Mahasiswa Menjadi "Kelas Baru"

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Tulisan ini lahir dari keresahan atas dua peristiwa yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Pertama, pembubaran paksa diskusi di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 15 Juni 2026, ketika forum yang menghadirkan tiga pejabat negara berakhir ricuh.

Kedua, rangkaian bentrokan antara mahasiswa dan massa pengemudi ojek daring (ojol) di Makassar, di antaranya di kampus Universitas Muslim Indonesia, yang menurut keterangan kepolisian dipicu oleh penutupan jalan protokol yang berlangsung terlalu lama saat aksi unjuk rasa, sehingga memancing emosi pengendara dan membuat massa ojol masuk ke area kampus serta terjadi perseteruan dengan mahasiswa.

Dua peristiwa ini, meski berbeda konteks, sama-sama menyisakan pertanyaan mendasar: untuk siapa sesungguhnya gerakan mahasiswa hari ini berpihak, dan seberapa jauh metode perjuangan yang dipilih masih terhubung dengan kepentingan rakyat kecil yang konon hendak dibela?

Pembubaran diskusi di UGM menimbulkan perdebatan soal etika berdialog dengan pejabat negara, sementara bentrokan dengan ojol di Makassar justru menunjukkan benturan kepentingan antara aksi mahasiswa dengan kelompok pekerja informal di akar rumput itu sendiri, yakni pengemudi ojol yang sehari-hari mengandalkan jalan raya untuk mencari nafkah. Dari sinilah relevansi menengok kembali kritik Milovan Djilas tentang fenomena kelas baru menjadi semakin terasa.

Setiap kali Indonesia memasuki masa-masa krusial, gerakan mahasiswa selalu hadir sebagai salah satu kekuatan moral penyeimbang kekuasaan. Mahasiswa kerap dan memang seharusnya menjadi the voice of the voiceless, yaitu representasi suara rakyat yang tidak bisa bersuara. Dua gerakan mahasiswa yang sangat berdampak pada kehidupan bernegara di Indonesia adalah gerakan 1966 dan1998,

Namun ada pertanyaan yang jarang kita ajukan secara jujur: masih terhubungkah gerakan mahasiswa hari ini dengan akar sosialnya, yaitu rakyat kecil, kaum miskin kota, petani, buruh, dan kelompok marjinal lainnya?

Pertanyaan ini mengingatkan saya pada kerangka berpikir Milovan Djilas, dalam bukunya, The New Class (Kelas Baru). Djilas mengkritik bagaimana partai komunis yang semula mengklaim diri sebagai wakil kaum proletar, pada akhirnya justru membentuk kelas baru: sebuah kelompok elite yang menguasai akses kekuasaan, sumber daya, dan privilese, sembari tetap memakai jargon perjuangan rakyat sebagai legitimasi. Kelas baru ini, menurut Djilas, tidak lagi ditentukan oleh kepemilikan modal seperti dalam analisis kelas klasik, melainkan oleh kontrol atas kekuasaan dan akses politik.

Gejala Kelas Baru di Tubuh Gerakan Mahasiswa
Fenomena serupa, dengan konteks yang berbeda, terjadi pada sebagian gerakan mahasiswa di Indonesia. Ada gejala di mana aktivisme mahasiswa berubah menjadi semacam jenjang karier: dari ketua badan eksekutif mahasiswa (BEM), aktivis organisasi ekstra kampus, lalu melompat ke posisi staf khusus, komisaris BUMN, atau kursi legislatif, tanpa pernah benar-benar menapaki ulang persoalan yang dahulu mereka teriakkan di jalan.

Wacana keadilan sosial, agraria, upah layak, atau hak-hak buruh kerap hanya menjadi bahasa retorika dalam orasi dan kajian, namun jarang diuji melalui keterlibatan nyata dan berkelanjutan bersama subjek yang diperjuangkan. Mahasiswa berbicara atas nama petani tanpa pernah tinggal lama di desa yang tergusur proyek strategis nasional.

Mahasiswa berbicara atas nama buruh tanpa pernah mendampingi proses perundingan upah yang melelahkan dan penuh intimidasi. Mahasiswa berbicara atas nama kaum miskin kota tanpa pernah benar-benar memahami logika bertahan hidup di permukiman padat yang setiap saat terancam digusur.

Ketika jarak ini melebar, gerakan mahasiswa berisiko menjelma menjadi "kelas baru" dalam terminologi Djilas: sebuah kelompok yang mengakumulasi modal simbolik dan akses politik dari isu-isu rakyat kecil, namun lambat laun terlepas dari kepentingan riil rakyat kecil itu sendiri. Yang tersisa hanyalah jargon, bukan keterikatan struktural dan emosional dengan mereka yang sehari-hari bergulat dengan kemiskinan dan ketidakadilan.

Jujur, saya melihat, gerakan mahasiswa saat ini justru seperti terjebak dalam romantisme untuk mengulangi seniornya yang terlibat di gerakan 98 dan 66. Padahal, kondisi saat ini jauh berbeda dengan apa yang kita hadapi pada saat itu.

Gerakan 66,98 dan gagasan Gramsci tentang Intelektual Organik
Untuk memahami mengapa keterhubungan dengan akar rumput begitu penting bagi sehatnya demokrasi, yaitu konsep intelektual organik dari Antonio Gramsci. Dalam catatannya yang ditulis semasa dipenjara rezim fasis Mussolini, Gramsci membedakan dua jenis intelektual: intelektual tradisional, yang berdiri di luar struktur kelas sosial dan mengklaim diri netral atau universal, serta intelektual organik, yang tumbuh dari dalam kelas sosial tertentu dan berfungsi mengartikulasikan kepentingan, kesadaran, dan aspirasi kelas tersebut secara langsung.

Bagi Gramsci, kekuatan sejati sebuah gerakan perubahan sosial tidak ditentukan oleh kecemerlangan gagasan semata, melainkan oleh seberapa dalam gerakan itu berakar dan dipercaya oleh kelas yang diwakilinya.

Intelektual organik bukan sekadar berbicara atas nama buruh atau petani dari atas mimbar, melainkan tumbuh bersama mereka, memahami pengalaman hidup mereka, dan membangun apa yang disebut Gramsci sebagai hegemoni tandingan, yaitu kesadaran kolektif baru yang lahir dari pengalaman kolektif itu sendiri, bukan dari teori yang diimpor begitu saja dari luar.

Kerangka ini menjelaskan mengapa gerakan rakyat yang otentik cenderung lebih mampu menumbuhkan demokrasi yang sehat dibandingkan gerakan yang digerakkan oleh segelintir elite terdidik yang berbicara atas nama rakyat tanpa keterikatan struktural dengan mereka. Demokrasi yang kuat membutuhkan basis sosial yang sadar dan terorganisasi, bukan sekadar representasi simbolik dari kelompok yang mengklaim diri paling memahami penderitaan rakyat.

Ketika mahasiswa berperan sebagai intelektual organik dalam pengertian Gramsci, mereka tidak menempatkan diri sebagai juru selamat dari luar, melainkan sebagai bagian dari proses penyadaran kolektif bersama petani, buruh, dan kaum miskin kota, sehingga tuntutan perubahan yang lahir benar-benar mengakar dan sulit dipatahkan oleh kekuasaan, karena ia tumbuh dari pengalaman hidup yang nyata, bukan dari jargon yang dipinjam sesaat untuk kepentingan mobilisasi.

Di sinilah letak benang merah antara peringatan Djilas tentang kelas baru dan ajaran Gramsci tentang intelektual organik: keduanya menegaskan bahwa legitimasi sebuah gerakan perubahan tidak boleh dipisahkan dari keterikatannya dengan basis sosial yang ia perjuangkan.

Begitu keterikatan itu putus, baik karena elite gerakan berpindah ke pusat kekuasaan, maupun karena metode perjuangan justru berbenturan dengan kepentingan rakyat kecil itu sendiri seperti yang terlihat dalam insiden bentrok dengan pengemudi ojol di Makassar, maka klaim mewakili rakyat tinggal menjadi slogan kosong.

Dua Jalan Pasca-98
Generasi aktivis 1998 adalah contoh paling jelas untuk melihat percabangan ini. Sebagian dari mereka memilih jalan yang lazim: masuk ke partai politik, menjadi anggota legislatif, pejabat kementerian, hingga komisaris di perusahaan pelat merah.

Jalan ini sah secara hukum dan politik, namun tidak jarang membuat jarak dengan basis sosial yang dulu mereka bela semakin lebar, karena posisi baru menuntut loyalitas pada struktur kekuasaan, bukan lagi pada gerakan akar rumput.

Namun ada pula sebagian tokoh 98 yang secara sadar memilih jalan berbeda: tetap berada di luar lingkaran kekuasaan formal, memperjuangkan hak-hak rakyat Papua, melanjutkan pendampingan terhadap petani yang berkonflik dengan korporasi perkebunan dan tambang, terus mengorganisasi buruh di kawasan industri, atau mendampingi warga miskin kota yang terancam penggusuran.

Mereka inilah yang sebenarnya paling dekat dengan apa yang dibayangkan sebagai gerakan organik: tidak menukar legitimasi moral hasil perjuangan jalanan dengan kursi kekuasaan, melainkan terus-menerus menempatkan diri di sisi rakyat kecil, bahkan ketika pilihan itu berarti hidup jauh dari sorotan dan minim sumber daya.

Pola yang sama juga terlihat pada gerakan tani dan agraria pasca-Reformasi. Konflik lahan di berbagai kawasan perkebunan dan pertambangan menunjukkan bahwa pendampingan yang efektif justru datang dari kelompok-kelompok kecil yang konsisten tinggal dan bekerja bersama komunitas terdampak selama bertahun-tahun, bukan dari aksi solidaritas sesaat yang ramai di media sosial lalu menghilang begitu isu tidak lagi viral.

Demikian pula dalam advokasi buruh di kawasan industri: serikat-serikat yang kuat umumnya ditopang oleh pendamping yang hadir secara rutin dalam negosiasi upah dan kondisi kerja, bukan oleh kunjungan simbolik menjelang Hari Buruh setiap 1 Mei.

Di ranah kota, advokasi terhadap warga yang terdampak penggusuran dan penataan ruang juga memperlihatkan pola serupa: keberhasilan mendorong solusi yang lebih adil bagi warga miskin kota umumnya lahir dari pendampingan hukum dan sosial yang panjang, bukan dari pernyataan sikap singkat yang berhenti begitu agenda aksi mahasiswa bergeser ke isu lain.

Perbandingan dua jalan ini menegaskan inti persoalan: bukan soal siapa yang "benar" secara moral semata, melainkan soal konsistensi antara jargon perjuangan dan praktik nyata di lapangan. Tokoh yang memilih tetap bersama rakyat kecil membuktikan bahwa jalan organik itu mungkin ditempuh, meskipun jauh lebih sunyi dan tidak menjanjikan karier secepat jalan menuju kekuasaan.

Organik, Bukan Simbolik
Sejarah mencatat bahwa gerakan mahasiswa paling berpengaruh selalu lahir dari keterhubungan organik dengan rakyat, bukan sekadar simbolik. Gerakan tani di berbagai belahan dunia yang berhasil mendorong reforma agraria umumnya digerakkan oleh kolaborasi panjang antara intelektual muda dan komunitas tani itu sendiri. Begitu pula gerakan buruh yang kuat selalu ditopang oleh pendampingan yang konsisten, bukan solidaritas musiman yang muncul hanya ketika ada momentum politik.

Kedua, perlunya transparansi dan akuntabilitas internal organisasi mahasiswa agar tidak menjadi batu loncatan semata menuju jabatan politik maupun ekonomi. Ketiga, keberanian untuk melakukan otokritik secara terbuka, termasuk mengevaluasi sejauh mana aktivis-aktivis senior yang kini berada di lingkaran kekuasaan masih menjaga komitmennya terhadap nilai-nilai awal perjuangan.

Kita akui, memang banyak kekurangan dari rezim sekarang. Mandeknya agenda reformasi, buruknya komunikasi publik, rusaknya tata kelola, kurangnya transparansi dan akuntabilitas adalah memang segelintir persoalan besar negara yang harus diselesaikan segera. Namun bukan berarti kita sudah gagal dalam berbangsa dan bernegara sehingga struktur saat ini harus dirombak ulang dan merancang struktur baru yang kita tidak pernah uji kualitasnya.

Gerakan mahasiswa Indonesia memiliki sejarah panjang dan terhormat sebagai penjaga moral bangsa. Namun sejarah itu hanya akan tetap relevan apabila gerakan ini berhasil menjaga akarnya tetap menghujam ke tanah rakyat, bukan justru tumbuh menjadi cabang baru dari pohon kekuasaan yang sama. Peringatan Djilas terhadap kelas baru semestinya menjadi cermin, bukan sekadar bahan diskusi akademis, agar gerakan mahasiswa tidak berakhir mengkhianati cita-cita yang mereka usung sendiri.

(miq/miq)

Add as a preferred
source on Google