Ketua Petani Bongkar Penyebab Muncul Fenomena Ogah Bongkar Ratoon Tebu

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen membeberkan alasan banyak petani tebu masih enggan mengikuti program bongkar ratoon alias peremajaan tanaman tebu yang didorong pemerintah untuk meningkatkan produktivitas gula nasional.

Menurut Soemitro, persoalan utama bukan semata teknis di lapangan, melainkan minimnya insentif ekonomi bagi petani. Sebab, biaya tanam ulang tebu dinilai sangat tinggi, sementara harga beli gula petani masih dianggap terlalu rendah dan dibatasi.

"Kenapa orang nggak mau bongkar ratoon? Buat apa saya bongkar? Hasilnya juga gulanya segini-segini saja kok. Bongkar ratoon, nanam tebu pertama itu biayanya tinggi," kata Soemitro saat ditemui di sela-sela acara Rakernas APTRI di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Ia menjelaskan, meski pemerintah memberikan bantuan berupa traktor untuk pembongkaran lahan maupun bantuan bibit, hal itu belum cukup membuat petani yakin melakukan peremajaan tanaman.

"Oke dibantu, iya dibantu, bongkarnya dibantu itu sudah traktornya, apalagi kalau lahan baru," ujarnya.

Namun menurut dia, persoalan mendasar tetap ada pada rendahnya pendapatan petani tebu. Kondisi itu membuat petani memilih mempertahankan tanaman lama dibanding menanggung risiko biaya tanam ulang yang besar.

"Jadi kenapa nggak mau dibongkar? Karena penghasilan tebu kita ini segitu-segitu aja. Dibatas-batasi gitu loh harganya," ucap dia.

Soemitro mengatakan, petani juga menghadapi kesulitan lain seperti akses pinjaman dan pupuk yang terbatas. Sementara ketika gula dijual, harga yang diterima tetap rendah.

"Jadi saya bongkar, nanti saya nanam lagi juga nanti pinjaman susah, pupuknya juga susah. Pas ketika jual gula, harganya cuma segitu," ujarnya.

Ia pun menekankan usulan APTRI agar harga gula petani disetarakan dengan 1,5 kali harga beras, supaya pendapatan petani tebu lebih layak.

"Jadi kita (gula) ini harus 1,5 harga beras. Karena padi itu bisa tanam 2 kali minimal 1 tahun," sebut Soemitro.

Ia lalu membandingkan produktivitas padi dan tebu. Menurut dia, petani padi masih memiliki hasil panen yang jauh lebih besar dibanding petani tebu.

"Kalau gula, tebu kita berdasarkan rilis pertanian, rata-rata produksi kita 72 kuintal rendemennya 7, cuma 49, 49 dibagi 7, bagian kita 70 persen. Kalau 65 persen bagian kita cuma sekitar 3 ton," jelasnya.

"Coba separuhnya, 1 tahun atau paling tinggi taruh 4 ton gula, disetarakan dengan 6 ton (beras)," lanjut dia.

Karena itu, Soemitro menilai harga gula seharusnya berada di level lebih tinggi agar kesejahteraan petani tebu bisa setara dengan petani komoditas pangan lain.

"Oleh sebab itu harga gula ini harus 1,5 dari harga beras, supaya kita seimbang dengan beras gitu loh," katanya.

Meski demikian, Soemitro memastikan program bongkar ratoon sebenarnya tetap bisa berjalan. Pemerintah disebut telah menyiapkan sejumlah bantuan bagi petani yang ikut program tersebut.

"Iya, bongkar ratoon itu bisa dilaksanakan, memang. Dan itu memang ada bantuan bibit, ada uang untuk bongkar, itu ada bantuannya," ujar Soemitro.

Bahkan, menurut dia, cakupan lahan penerima bantuan kini diperluas dari sebelumnya 2 hektare menjadi 5 hektare.

"Dan itu kalau nggak salah dengar-dengar sekarang sudah tidak 2 hektar, tapi 5 hektar," katanya.

Namun, ia mengakui implementasi program masih memiliki sejumlah catatan yang perlu diperbaiki pemerintah, terutama terkait distribusi bantuan bibit dan dana.

"Ada beberapa sisi kelemahan yang perlu diperbaiki. Misalnya dropping bibitnya harus tepat waktu. Dropping dana yang dibantukan.. itu juga," ujar Soemitro.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan, pemerintah memang menghadapi tantangan dalam menjalankan program bongkar ratoon demi mengejar target swasembada gula konsumsi 2027.

Menurut Sudaryono, kendala utama justru terletak pada pencarian petani dan lahan yang bersedia diremajakan.

"Jadi kan gini, intinya bongkar ratoon itu kan kita nyari petani, sama sawah atau lokasi yang mau dibongkar. Kadang-kadang nyari itu juga gak mudah," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Auditorium Kementan, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Ia mengatakan. pemerintah bahkan melibatkan Babinsa hingga Bhabinkamtibmas untuk membantu mencari calon penerima bantuan program bongkar ratoon.

Selain itu, faktor psikologis petani juga disebut menjadi penghambat karena banyak petani enggan membongkar tanaman tebu yang sudah tumbuh dan tinggal menunggu panen.

"Ya gini, sulit itu karena misalnya nih ya, petaninya sudah punya tebu, dia sayang kalau dibongkar, itu kan artinya diganti. Sementara dia kalau sudah tinggi kan dia ingin (tinggal dipanen)," ujarnya.

Menurut dia, kendala lain juga datang dari distribusi informasi program yang belum sepenuhnya menjangkau petani di lapangan.

"Selain itu juga kadang-kadang informasi, kita sudah pakai sosmed lah, pakai semua berita kita salurkan kemana-mana, kadang-kadang, mohon maaf, kenyataannya itu ternyata gak juga kemudian sampai kemana-mana," kata dia.

Sebagai informasi, program bongkar ratoon menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam mengejar target swasembada gula konsumsi paling lambat 2027.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman sebelumnya mengungkapkan, kebutuhan gula nasional saat ini mencapai 6,7 juta ton, sementara produksi gula kristal putih baru sekitar 2,67 juta ton. Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar 4,03 juta ton.

Ia menyebut, salah satu persoalan utama di sektor pergulaan adalah dominasi tanaman tebu ratoon yang sudah tua dan tidak produktif.

"Sebenarnya ini baru 2025 Bapak Presiden minta tingkatkan produktivitas. Masalah utama di pergulaan adalah ratoon-nya. Itu 80% ratoon 10 atau 7, artinya umurnya 7 tahun, 10 bahkan 20 tahun tapi kembali lagi ratoon 4," ujar Amran beberapa waktu lalu.

Bahkan, hasil pengecekan menunjukkan 70%-80% tanaman tebu sudah tidak layak.

"Kami setelah mengecek 70%-80% itu rusak, jadi tidak layak," katanya.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]