3 hours ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penjelasan secara khusus soal pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang merespons gugatan guru honorer terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2025 Tentang APBN 2026.
Dalam Siaran Pers Nomor SP-8/KLI/2026, Kementerian Keuangan menegaskan menghormati aspirasi guru honorer yang mengajukan uji materiil terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 ke Mahkamah Konstitusi.
Namun, terkait pemberitaan di beberapa media yang mengutip pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat media doorstop terkait Gugatan Guru Honorer terhadap APBN 2026 khususnya Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG), Kementerian Keuangan merasa perlu meluruskan.
"Dengan ini disampaikan bahwa Menkeu tidak pernah menyatakan secara nyata-nyata bahwa gugatan tersebut akan kalah, namun Menkeu pada kesempatan tersebut menyampaikan konteks prasyarat kondisional sebuah gugatan yaitu gugatan bisa kalah ataupun menang," sebagaimana tertera dalam siaran pers Kementerian Keuangan, dikutip Jumat (20/2/2026).
Kemenkeu menekankan, dalam pernyataannya, Menkeu Purbaya hanya menekankan bahwa bila dasar gugatan guru honorer terhadap UU APBN ini kuat, maka kemungkinan gugatan bisa menang, namun sebaliknya, jika dasar gugatannya lemah, maka gugatan bisa kalah.
Kemenkeu pun melampirkan statement Purbaya dalam siaran pers itu, yakni yang berbunyi: "Ya biar aja, kita lihat dulu seperti apa. Kan bisa kalah, bisa menang kan. Kalau saya rasa lemah, kalau lemah ya pasti kalah. Tapi kita lihat dulu hasilnya seperti apa.''
"Menkeu tidak bermaksud merendahkan ataupun mengabaikan perjuangan dan aspirasi para guru honorer. Menkeu memahami bahwa guru honorer memiliki peran penting dalam sistem pendidikan nasional dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari prioritas pembangunan sumber daya manusia Indonesia," tulis Kemenkeu dalam siaran persnya.
Kemenkeu pun menyatakan pentingnya mengajak seluruh pihak untuk menyikapi informasi secara utuh dan proporsional serta mengedepankan dialog yang konstruktif demi penguatan kebijakan pendidikan nasional.
(arj/mij)
Add
as a preferred
source on Google
