1 day ago
2
FOTO : ilustrasi petugas berseragam menjaga sebuah bangunan kantor [ ist ]
SELURUH kantor kejaksaan sedang dijaga tentara. Masalah ini sedang dibicarakan rakyat negeri ini. Diskusi tingkat tinggi pun tak terelakkan.
Diskusi tanpa jawaban. Semua bertanya-tanya, ada apa dengan negeri kita? Mari kita dalami lagi, wak! Tentu didampingi secangkir kopi liberika. Cairan hitam no sugar yang membuat otak encer dan waras.
TNI secara resmi mengeluarkan instruksi, seluruh kantor kejaksaan di Indonesia dijaga oleh prajurit TNI. Ini bukan bab dari novel dystopia, ini berita nasional yang nyata. Pertanyaannya, “Apakah Kita Sudah Hidup di Semesta Paralel?”
Bagi nuan yang percaya bahwa TNI tugasnya menjaga kedaulatan dari ancaman luar negeri, ya… selamat. Itu dulu. Sekarang peta fungsional TNI mulai berubah.
Tentara kita sekarang tugasnya bukan lagi jaga perbatasan, tapi menjaga berkas perkara dan jaksa yang sedang ngetik surat dakwaan. Mungkin ke depan akan ada kursus militer “strategi pertahanan pasal demi pasal”.
Spekulasi pun bermunculan, tak kalah liar dari teori bumi datar. Salah satunya menyebut bahwa kejaksaan sedang garap kasus-kasus besar nan sensitif, yang getarannya bisa bikin satu dua tokoh elite keseleo reputasi.
Ada juga yang bilang, ini reaksi terhadap kejadian lama, kantor kejaksaan pernah terbakar misterius, dan jaksa-jaksa kunci sering dikuntit oleh pihak tak dikenal. Demi mencegah jaksa-jaksa ini hilang seperti pasal di tangan penguasa, dikirimlah prajurit loreng.
Namun, tentu saja, semua itu terlalu normal bagi Indonesia. Karena spekulasi paling gurih datang dari teori matahari kembar. Dalam semesta ini, kekuasaan dibelah dua:
– Matahari pertama pakai polisi sebagai alat.
– Matahari kedua pakai tentara.
Kayak film Star Wars, tapi bintangnya Panglima dan Kapolri.
Lalu ada episode mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo. Surat mutasi sudah keluar, eeeh… ditarik lagi. Kayak hubungan toxic, sudah putus, rujuk lagi. Rakyat jadi bingung, siapa yang tarik, siapa yang dorong? Jangan-jangan negara ini sedang auto-pilot dengan GPS rusak.
Ada juga spekulasi lain, langkah ini berkaitan dengan pengusutan kasus korupsi proyek pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan, yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp300 miliar.
Kejaksaan Agung membantah keterkaitan tersebut dan menegaskan bahwa kerja sama ini sudah direncanakan sebelumnya
Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik pengerahan TNI, menyebutnya sebagai bentuk intervensi militer di ranah sipil yang bertentangan dengan regulasi yang ada.
Mereka bilang, tarik tentara ke barak! Ini sudah melanggar fungsi TNI, katanya. Negara bukan dalam keadaan perang kok. Kecuali kita sedang perang melawan korupsi, tapi itu pun sudah jadi lawakan nasional.
Amnesty International Indonesia mengkritik langkah ini, menyebutnya sebagai indikasi Indonesia berada dalam kondisi darurat militer. Mereka berpendapat, pengerahan TNI ke institusi sipil seperti kejaksaan dapat menciptakan persepsi negatif di mata dunia.
Lalu muncul lagi teori pamungkas, mungkin ini bagian dari skenario pembubaran KPK secara perlahan. Soalnya sekarang, KPK seperti kesurupan. Dulu terkam naga, sekarang cuman garuk-garuk tikus. Maka fokus beralih ke kejaksaan. Tapi, agar jaksa bisa kerja tanpa diganggu “hantu institusi”, dikirimlah tentara sebagai tameng hukum.
Yang paling lucu (atau tragis), tidak ada kejelasan, apakah keputusan pengerahan tentara ini diketahui oleh Presiden atau tidak. Kita seperti negara dengan presiden Schrödinger, ada dan tidak ada sekaligus, tergantung siapa yang melihat.
Kalau ikam (anda) tanya, kenapa tentara jaga kejaksaan? Jawabannya, karena negara ini sedang menyembunyikan sesuatu yang terlalu besar, atau sedang melindungi sesuatu yang terlalu mahal untuk dibocorkan.
Selamat datang di Indonesia 2025. Di mana tentara bukan lagi jaga tapal batas, tapi tapal batin institusi hukum.
Dari seluruh diskusi di ruang publik, tak ada satupun jawaban pasti, kecuali penasaran. Apa jawabannya? Tidak ada. Kecuali, kopi tanpa gula rasanya pahit tapi nikmat.
#camanewak
Oleh : Rosadi Jamani
[ Ketua Satupena Kalbar ]
