Negara Mau Bayarin Cicilan Rumah Orang Miskin, Ini Kata Bos Pengembang

Jakarta, CNBC Indonesia - Program 3 juta rumah masih terus dikebut oleh pemerintah. Sejumlah cara dilakukan agar program ini bisa mencapai target serta mengurangi backlog angka perumahan di Indonesia.

Salah satunya adalah pemerintah mencetuskan program Rumah Sosial. Maksud dari program ini adalah negara akan membantu membayar cicilan rumah bagi masyarakat miskin alias tidak mampu. Nilai per bulannya per bulan Rp 600 ribu atau per tahunnya Rp 7,2 juta.

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto pun buka suara. Menurut dia berdasarkan informasi yang diterima pada tahun 2025 ini, program tersebut akan menargetkan total 2 juta unit rumah masing-masing 1 juta unit di kawasan pesisir dan 1 juta unit di desa. Kata dia untuk merealisasikannya, pemerintah harus mempersiapkan cicilan per tahunnya dengan jumlah Rp 14,4 triliun.

"Pertanyaannya apakah dana itu sudah ada? Saya dengar Bu Sri Mulyani sudah menyiapkan itu," ungkap Joko Suranto dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (20/5/2025).

"Ibaratnya kalau naik bus kita sudah menyiapkan uang untuk bayar Pak, tapi karena tidak ditarik-tarik sama konduktor maka itu tidak keluar-keluar gitu Pak ya," imbuhnya.

Sebelumnya, Satgas Perumahan telah mengumumkan ide program Rumah Sosial tersebut. Nantinya, rumah yang akan didapatkan yaitu tipe 36 dengan luas lahan 70 meter persegi dengan harga rumah maksimal Rp 100 juta per unit pada tahun pertama program berjalan. Nantinya, warga yang mendapatkan rumah gratis itu juga diberikan sertifikat hak milik (SHM).

Untuk pembangunannya, pemerintah akan memberdayakan UMKM desa. Agar rumah yang dibangun bisa sesuai standar, asosiasi pengembang juga bisa membantu dengan cara memberikan pelatihan kepada UMKM tersebut.

Sementara itu, untuk desain rumah di desa akan dilakukan lewat sayembara. Desain rumahnya juga harus memasukkan unsur lokal dan akan dipilih oleh masing-masing warga desa.

Pada kesempatan tersebut, Joko juga merespons soal program rumah lainnya yang dijalankan pemerintah seperti Rumah MBR hingga program renovasi dan perbaikan pembangunan kawasan. Menurut Joko, seluruh program perumahan yang dijalankan pemerintah membutuhkan uang yang tidak sedikit dan tidak bisa berpangku pada APBN.

"Pemerintah akan mencari alternatif pembiayaan selain menggunakan dana APBN secara keseluruhan juga dengan menggunakan dana non-APBN, dengan menggunakan dana perbankan, mensubsidi bunga. Pemerintah juga akan berusaha mencari sumber likuditas lainnya dari dalam dan luar negeri," serunya.

(fys/wur)