2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Belanda secara resmi menyampaikan permintaan maaf kepada ribuan tentara Maluku yang pernah bertempur untuk tentara kolonial Belanda selama perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perdana Menteri Belanda, Rob Jetten, menyebut perlakuan yang diterima para mantan serdadu tersebut sebagai tindakan yang "tak berperasaan" dan tidak terhormat.
Permintaan maaf itu disampaikan Jetten saat peresmian sebuah monumen nasional yang dibangun melalui penggalangan dana masyarakat di kawasan pelabuhan Rotterdam, lokasi kedatangan kapal terakhir yang membawa para tentara Maluku dan keluarga mereka ke Belanda pada 1951.
Sekitar 12.500 orang, terdiri dari mantan anggota Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) dan keluarganya, dipindahkan dari kepulauan Maluku ke Belanda setelah Indonesia meraih kemerdekaan. Banyak dari mereka datang tanpa memiliki pilihan lain dan meyakini bahwa perpindahan tersebut hanya bersifat sementara.
Para tentara itu berharap dapat kembali ke tanah air mereka setelah enam bulan dan menyaksikan terwujudnya Republik Maluku yang mereka dambakan. Namun harapan tersebut tidak pernah menjadi kenyataan. Mereka justru diberhentikan secara paksa dari dinas militer, dilarang bekerja maupun memberikan suara dalam pemilu, serta ditempatkan di lokasi-lokasi penampungan, termasuk bekas kamp transit Nazi Westerbork.
Bagi sebagian keluarga, kepulangan yang dijanjikan tidak pernah datang. Bahkan ada yang tidak pernah membongkar koper mereka karena terus berharap dapat kembali ke Maluku suatu hari nanti.
Dalam pidatonya, Jetten menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas perlakuan pemerintah Belanda terhadap komunitas tersebut.
"Atas pemberhentian mereka sebagai tentara yang dilakukan secara tidak berperasaan dan tidak terhormat, atas penerimaan dan tempat tinggal yang tidak memadai, karena mereka tidak diperhatikan dan ditinggalkan, atas kerinduan untuk pulang yang tidak pernah terwujud, atas kesedihan dan penderitaan dalam begitu banyak keluarga Maluku ... untuk semua itu, saya menyampaikan permintaan maaf hari ini atas nama pemerintah Belanda. Ini bukan hanya sudah sangat terlambat, tetapi juga diperlukan jika kita ingin melangkah maju," kata Jetten, dilansir The Guardian, Senin (22/6/2026).
Sejarah Panjang Luka Komunitas Maluku
Ketidakpuasan komunitas Maluku terhadap perlakuan pemerintah Belanda memuncak pada dekade 1970-an. Aktivisme yang dilakukan keturunan keluarga Maluku kala itu mencakup penyanderaan sekolah dan pembajakan kereta api bersenjata yang kemudian diakhiri dengan operasi berdarah pasukan khusus Belanda.
Pada 1986, pemerintah Belanda dan perwakilan komunitas Maluku mencapai kesepakatan yang mencakup dukungan budaya dan program penciptaan lapangan kerja. Namun dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan agar pemerintah memberikan pengakuan resmi atas kesalahan masa lalu terus menguat.
Jetten menegaskan bahwa penyelidikan parlemen yang akan datang sangat penting dilakukan. Investigasi tersebut akan melibatkan komunitas Maluku di Belanda yang kini diperkirakan berjumlah sekitar 70.000 keturunan.
Wali Kota Rotterdam, Carola Schouten, mengatakan pembangunan monumen diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk menceritakan sejarah yang selama ini kerap terabaikan.
"Mereka diperlakukan dengan dingin, kesetiaan mereka dibayar dengan harga yang sangat mahal dan sering kali menjadi kesedihan yang dipendam," kata Schouten.
"Penting adanya pengakuan atas ketidakadilan yang telah dilakukan terhadap Anda."
Monumen tersebut merupakan hasil karya seniman Jaïr Pattipeilohy dan Maurice den Boer. Bentuknya menyerupai haluan kapal tradisional dan menjadi simbol perjalanan panjang masyarakat Maluku menuju Belanda.
Ketua yayasan monumen, Yordi Tahamata, mengatakan proyek pembangunan itu membutuhkan perjuangan selama satu dekade sebelum akhirnya terwujud.
"Saya berdiri di sini sebagai cucu dari kakek-kakek saya ... bagian dari generasi yang datang ke Belanda berdasarkan perintah militer dan membangun kehidupan di negeri yang asing, tanpa kepastian mengenai masa depan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya," ujarnya.
"Ini tentang hak untuk menceritakan sejarah kami dan mewariskannya kepada generasi-generasi berikutnya."
Menurut Tahamata, monumen tersebut bukan sekadar simbol fisik, tetapi juga bentuk pengakuan terhadap hak komunitas Maluku untuk menceritakan sejarah mereka kepada generasi berikutnya.
Permintaan Maaf Dinilai Datang Terlambat
Meski disambut baik oleh sebagian kalangan, muncul pula kritik bahwa pemerintah Belanda seolah mengambil alih momentum peresmian monumen yang sebenarnya dibangun oleh komunitas Maluku sendiri. Sejumlah pihak juga menilai permintaan maaf tersebut datang terlalu terlambat bagi banyak korban yang telah meninggal dunia.
Salah satu mantan tentara yang masih hidup, Eduard Latuheri, 98 tahun, diundang untuk memberkati monumen tersebut bersama beberapa veteran lain dan anggota keluarga generasi pertama.
Karena kondisi kesehatannya, cucunya, Dennis van Peterson, menyampaikan pandangan Latuheri. "Ia bersyukur bisa hadir di sini," kata Van Peterson.
"Ada perasaan yang bercampur mengenai permintaan maaf ini. Bagi Kakek, ini adalah hal yang benar untuk dilakukan, tetapi generasi pertama sebagian besar sudah tidak ada lagi, semuanya sudah terlambat."
Bagi banyak keluarga, luka sejarah tidak hanya terkait perlakuan saat tiba di Belanda, tetapi juga janji yang tak pernah dipenuhi mengenai kemungkinan kembali ke tanah asal mereka.
Fred Roos, 70 tahun, yang lahir dan menghabiskan lima tahun pertama hidupnya di Westerbork, mengenang ayahnya yang tidak pernah diizinkan bekerja dan sepanjang hidupnya menyimpan kemarahan atas janji yang tidak ditepati. "Semuanya selalu siap untuk kembali pulang, tetapi itu tidak pernah terjadi," katanya.
"Ini adalah momen yang sarat emosi."
Dampak Antargenerasi
Fridus Steijlen, salah satu penulis buku sejarah terbaru mengenai komunitas Maluku di Belanda, mengatakan dampak dari kebijakan pemerintah saat itu berlangsung lintas generasi.
Menurutnya, karena sejak awal keberadaan masyarakat Maluku di Belanda dianggap hanya sementara, proses integrasi mereka menjadi terganggu selama puluhan tahun, meskipun komunitas tersebut menunjukkan ketahanan yang kuat.
"Sebuah permintaan maaf seharusnya juga membahas sikap paternalistik pemerintah Belanda pada masa itu, dan bagaimana mereka tidak memikirkan cara agar masyarakat Maluku dapat kembali pulang," ujar Steijlen.
"Itulah sebabnya rasa sakit itu terus berlanjut."
(luc/luc)
Add
as a preferred
source on Google
