Prabowo: Saya Ingin RI Memiliki Pemerintahan Digital Kelas Dunia

"Digitalisasi pemerintahan mutlak harus kita lakukan. Kita tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling berbicara, kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama, kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin," katanya.

Prabowo lantas mengutip laporan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang melaporkan bahwa digitalisasi program bantuan sosial (bansos) telah dijalankan di 43 kabupaten/kota.

"Sudah sekitar satu juta keluarga terdaftar dari target 12,5 juta keluarga. Sebelumnya untuk mengurus berbagai dokumen, sebuah keluarga mengeluarkan biaya sekitar Rp 150 ribu. Sekarang proses itu dapat dilakukan secara gratis. Ini manfaat langsung dari digitalisasi," ujar Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya itu mengatakan, Indonesia harus melangkah lebih jauh. Data sosial, data pendidikan, data kesehatan hingga data penerima bantuan harus terintegrasi dengan perlindungan keamanan yang kuat.

"Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui, jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak kenal pejabat atau tidak memahami birokrasi. Kalau sistem kita akurat, target 0% kemiskinan ekstrem menjadi jauh lebih mungkin kita capai," kata Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, kepala negara bilang kalau pemerintah telah menghadirkan mal pelayan publik di 313 kabupaten/kota. Di mana dalam satu tempat, masyarakat dapat mengakses sampai dengan 150 jenis pelayanan.

"Ini kemajuan. Tapi seluruh pelayanan yang memungkinkan harus tersedia secara digital. Rakyat tidak perlu mengantre berjam-jam, rakyat tidak perlu berpindah dari kantor ke kantor. Pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi. Saya ingin Indonesia memiliki pemerintahan digital kelas dunia," ujar Prabowo.