2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik banyak kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) yang membeli barang-barang yang sama tapi dilakukan terpisah atau sendiri-sendiri. Praktik ini, kata dia, harus dihentikan demi menjaga APBN Indonesia.
"Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai K/L, Pemerintah Daerah membeli barang yang sama dengan harga berbeda-beda bahkan lebih tinggi dari yang bisa kita capai," kata Prabowo saat berpidato di Rapat Paripurna DPR dalam rangka Penyampaian RUU APBN TA 2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).
Prabowo pun mengingatkan, disiplin fiskal seharusnya selalu diterapkan sampai pada setiap eksekusi membelanjakan anggaran pemerintah.
"Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda, jumlahnya terpecah," kata Prabowo.
"Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan," kata Prabowo.
Akibat praktik itu, imbuh dia, daya tawar negara menjadi lemah. Pembelian dilakukan tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara.
"Padahal kita semua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apakah pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/ kota, pemerintah daerah. Kita adalah pemerintah Republik Indonesia," cetusnya.
Prabowo mengutip data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang menunjukkan, konsolidasi pengadaan pemerintah daerah telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% di tahun 2026.
"Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi, katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktik pengadaan terbaik, dapat menghasilkan efisiensi sampai 30 persen dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun," katanya.
"Artinya efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai sekitar Rp360 triliun. Bisa bayangkan, US$20 miliar. Ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan Rp360 triliun, dan ini ada di tangan kita," ucap Prabowo.
Dia mencontohkan pembelian layar pintar interaktif (IFP) yang selama ini dibeli Pemda-Pemda secara terpisah, di kisaran harga Rp150 juta per unit.
"Setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat beli dengan harga Rp26 juta per unit. Ini penghematan hampir 6 kali," ungkap Prabowo.
"Ini riil Rp150 juta beli dengan harga Rp26 juta, termasuk ongkos kirim dan pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal. Karena itu, saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengonsolidasikan pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita kan tingkatkan LKPP menjadi badan pemerintah, untuk itu kita minta dukungan DPR yang saya hormati," ucapnya.
Prabowo menegaskan, ke depan, kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi, volume disatukan. proses pengadaan Pemerintah akan dilakukan secara digital, serta semakin transparan, kompetitif.
"Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri," tukasnya.
"Setiap Rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang kelas tambahan yang dapat diperbaiki, Puskesmas tambahan yang dapat direnovasi, rumah sakit tambahan yang dapat dibangun, dan kehidupan rakyat yang dapat ditingkatkan," tegas Prabowo.
(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
