2 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku sudah mulai menarik sisa surplus anggaran Bank Indonesia (BI) sebelum tahun buku berakhir.
Kendati begitu, Purbaya enggan mengungkapkan besaran detail sisa surplus BI yang ia tarik awal tahun ini. Ia hanya menegaskan, sisa surplus BI yang ditarik pemerintah hanya sebagian.
"Sebagian, tapi masih ada. Saya lupa angkanya," kata Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Sebagaimana diketahui, menjelang tutup buku tahun anggaran 2025 silam, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan peraturan baru yang memungkinkan pemerintah bisa menarik sebagai sisa surplus BI sebelum tahun buku berakhir.
Ketentuan ini ditetapkan Purbaya dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 Tahun 2025 tentang perubahan atas PMK 179/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kekayaan Negara Dipisahkan oleh Bendahara Umum Negara.
"Dalam hal tertentu, Menteri dapat meminta BI untuk menyetorkan sebagian Sisa Surplus BI sementara sebelum tahun buku berakhir," sebagaimana tertulis dalam Pasal 22A PMK 115/2025 yang diberlakukan Purbaya sejak 30 Desember 2025, dikutip Senin (5/1/2026).
Ketentuan terbaru yang Purbaya tetapkan itu berupa pasal tambahan di antara Pasal 22 dan pasal 23, yakni pasal 22A. Dalam pasal itu, dijelaskan pula bahwa pertimbangan penarikan sisa surplus BI itu ialah capaian penerimaan negara dan/atau pertimbangan kebutuhan mendesak untuk memenuhi pendanaan APBN.
"Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan terlebih dahulu dengan BI," sebagaimana tertera dalam Pasal 22A.
Jika jumlah sebagian Sisa Surplus BI sementara lebih kecil daripada perhitungan Sisa Surplus BI setelah laporan keuangan tahunan BI audited, BI menyetor kekurangan Sisa Surplus BI kepada Pemerintah.
Sementara itu, bila lebih besar daripada perhitungan Sisa Surplus BI setelah laporan keuangan tahunan BI audited, Pemerintah mengembalikan kelebihan setoran Sisa Surplus BI kepada BI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(arj/haa)
Add
as a preferred
source on Google
