4 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyiapkan anggaran untuk kebutuhan penanganan bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui anggaran yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Menteri Keuangan siap membantu kebutuhan pembiayaan di sana. Tapi untuk pertama, kan biasanya kita pakai dana dari BNPB yang sudah kita siapkan," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengutip sosial media Kemenkeu, Senin (17/8/2026).
Purbaya menyebut, alokasi anggaran yang ada di BNPB sekitar Rp 5 triliun. Meskipun dana tersebut telah terpakai, namun pemerintah memastikan kebutuhan penanganan dampak bencana akan terpenuhi.
"Jadi nggak ada masalah itu. Kalau untuk penanganan ada cadangan khusus," ungkapnya.
Sebagai informasi, pemerintah Indonesia mulai menggelar kebijakan penanganan dampak gempa berkekuatan M 7,7 yang melanda Nusa Tenggara Barat (NTT) pada Sabtu (15/8/2026).
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, prioritas penanganan dimulai dari proses evakuasi korban, penyaluran bantuan, pembukaan akses yang terputus, serta pemulihan konektivitas dan layanan dasar masyarakat.
Sejumlah pejabat pemerintah pusat kata dia juga telah ditugaskan langsung menuju Labuan Bajo dan Maumere untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan optimal.
Puluhan ribu paket sembako dari Bantuan Presiden (Banpres) telah diberangkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Sementara itu, kementerian dan lembaga terkait terus melakukan penanganan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
"Yang paling utama adalah memastikan masyarakat terdampak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan layanan yang dibutuhkan. Akses menuju wilayah terdampak juga harus segera dipastikan agar proses penanganan darurat tidak terhambat," ujar AHY melalui siaran pers, Minggu (16/8/2026).
Dari sektor infrastruktur, Menko AHY telah meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengerahkan sumber daya yang diperlukan untuk membuka akses yang terputus serta memulihkan konektivitas dan layanan dasar masyarakat secepat mungkin.
"Konektivitas adalah prioritas, karena tanpa akses, bantuan tidak akan sampai. Karena itu, jalan yang terdampak harus segera ditangani agar mobilitas petugas, bantuan logistik, dan masyarakat tetap dapat berlangsung," kata AHY.
Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT saat ini menangani 12 titik longsoran. Tiga titik berada di ruas Ruteng-KM 210, satu titik di KM 210-Batas Kabupaten Manggarai, dan delapan titik lainnya berada di ruas Aegela-Batas Kota Ende.
Sejumlah alat berat berupa loader dan excavator telah dikerahkan untuk membersihkan material longsoran dan menjaga akses jalan tetap fungsional. Penanganan dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan petugas mengingat masih adanya potensi gempa susulan.
(ayh/ayh)
[Gambas:Video CNBC]
