6 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana pemerintah membuka rekening bank bagi masyarakat bertujuan untuk mempercepat sekaligus memastikan penyaluran bantuan pemerintah lebih tepat sasaran.
Menurutnya, rekening tersebut nantinya dapat terhubung dengan berbagai sistem dan basis data pemerintah sehingga distribusi bantuan sosial maupun program bantuan lainnya menjadi lebih efektif.
"(Tujuannya) kalau setiap bantuan betul-betul cepat dan tepat sasaran. Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu," kata Purbaya saat ditemui di Sunter, Jakarta Utara, Selasa (8/9/2026).
Purbaya menjelaskan, pemerintah tengah mengkaji kemungkinan pembukaan rekening secara otomatis bagi masyarakat yang telah berusia di atas 18 tahun namun belum memiliki rekening bank. Meski demikian, ia menegaskan skema tersebut masih dalam tahap pembahasan awal.
"Kelihatannya setiap orang yang umurnya di atas 18 tahun akan dibukakan rekening, yang belum punya rekening," ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah akan memanfaatkan integrasi data kependudukan dengan sistem perbankan untuk mengidentifikasi masyarakat yang belum memiliki rekening. Dengan cara tersebut, program perluasan akses layanan keuangan dapat dilakukan secara lebih terarah.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan mekanisme pembukaan rekening otomatis bagi masyarakat yang baru membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP).
"Ada kemungkinan juga nanti setiap orang yang bikin KTP langsung otomatis dibuatkan rekeningnya," kata Purbaya.
Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan inklusi keuangan nasional, tetapi juga mendukung integrasi penyaluran berbagai program pemerintah agar lebih efisien dan tepat sasaran.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengungkapkan pemerintah akan menyiapkan agar masyarakat memiliki rekening di beberapa bank Himbara.
Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memenuhi rekening masyarakat yang sudah berusia 17 tahun.
"Tentu dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dukcapil, diharapkan pada saat warga negara mencapai usia 17 tahun, maka dia akan memperoleh KTP plus nomor rekening," jelas Airlangga.
Tak hanya itu saja, rekening bank tersebut nantinya bisa saling terintegrasi dengan pembayaran QRIS. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk integrasi ini.
"Dari nomor rekening itu, nantinya mempunyai kemampuan yang untuk bisa dilakukan pembayaran atau payment system, dan ini berkolaborasi juga dengan payment gateway yang ada di BI yaitu dengan QRIS," terang Airlangga.
Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan untuk membahas hal ini.
"Kami akan siapkan teknisnya bersama BI, OJK, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan, yang akan dibahas dalam Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI)," ujarnya.
Airlangga mengungkapkan rekening tersebut nantinya tidak hanya berfungsi untuk menyimpan dana, tetapi juga sebagai kanal penyaluran bantuan sosial (bansos) secara tunai.
Bagi UMKM, sambungnya, pemerintah akan menyediakan sistem pembayaran QRIS secara otomatis tanpa biaya.
"Ada payment system QR otomatis tersedia. QR tidak minta discount. Jadi, nol biaya untuk para pedagang. Diharapkan kalau dengan demikian ini akan mendorong UMKM dan juga perekonomian syariah," tegas Airlangga.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
