6 hours ago
6
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Korea menandatangani kerja sama bidang Artificial Intelligence (AI) serta pemerintahan digital.
Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman ini menjadi payung kerja sama untuk pengembangan AI pada sektor pemerintahan dan pelayanan publik.
MoU ini ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, sementara Republik Korea oleh Minister of Interior and Security (MOIS), Yun Hojung, di Seoul, Jumat (22/5/2026).
Rini menyampaikan, MoU ini akan mendasari dialog kebijakan, kolaborasi teknis, peningkatan kapasitas kelembagaan, hingga pertukaran keahlian.
"Kerja sama ini pada akhirnya bermuara pada layanan publik yang lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih dekat dengan rakyat," ungkap Rini melalui siaran pers.
Kerja sama ini ia tegaskan sangat relevan dengan agenda reformasi birokrasi yang sedang Kementerian PANRB kerjakan di Indonesia, seperti penguatan Infrastruktur Publik Digital, Identitas Kependudukan Digital (IKD), interoperabilitas antar-instansi, dan portal layanan INAku.
Seluruh program itu akan dipercepat melalui pertukaran praktik baik dengan Korea Selatan. Negeri Ginseng ini ia sebut dikenal sebagai salah satu negara dengan ekosistem pemerintahan digital terbaik di dunia, dan Korea Selatan telah menjadi mitra Indonesia selama lebih dari dua dekade.
Beberapa kerja sama yang telah dilakukan adalah Digital Government Cooperation Centre, asistensi teknis dari National Information Society Agency, serta berbagai inisiatif yang didukung Korea International Cooperation Agency (KOICA).
Menurut Rini, MoU ini mendukung proses aksesi Indonesia ke The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Ia berpendapat, Indonesia memandang aksesi ini bukan sekadar prosedur, melainkan kesempatan strategis untuk memperkuat kualitas tata kelola, menaikkan standar kelembagaan, dan mempercepat reformasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.
"Kami berkomitmen menerjemahkan Nota Kesepahaman ini menjadi hasil yang konkret dan berdampak nyata, bukan sekadar dokumen di atas kertas," tegas Rini.
(arj/arj)
Add
as a preferred
source on Google
