RI Rugi Rp463 T Efek Momok Ini, Jepang-Australia Udah Duluan Bertindak

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Isu kesehatan mental di kalangan pekerja kerap jadi sorotan. 

Grace Wangge dari Monash University, dalam tulisannya berjudul "Indonesia Merugi Rp463 Triliun Akibat Masalah Mental Pekerja", menyoroti bahwa persoalan kesehatan mental tidak hanya dialami tenaga kesehatan. Berbagai sektor pekerjaan di Indonesia juga menghadapi risiko serupa, terutama pekerja dengan jam kerja panjang, beban kerja tinggi, dan waktu tempuh menuju tempat kerja yang lama.

Dalam artikel yang di The Conversation yang dipublikasi pada 16 Juli 2026 itu Grace menyinggung kasus yang sempat jadi viral, mengenai seorang dokter muda berusia 27 tahun di Nusa Tenggara Timur meninggal dunia akibat bunuh diri pada akhir Juni lalu. Korban diduga mengalami depresi setelah mendapat intimidasi dari keluarga pasien.

Kasus tersebut menambah deretan tenaga kesehatan yang mengalami tekanan psikologis akibat tingginya beban pekerjaan. Profesi tenaga medis memang dikenal memiliki risiko tinggi mengalami burnout, stres berkepanjangan, hingga depresi.

Salah satu kelompok yang dinilai rentan adalah pekerja sektor keuangan. Sekitar 20-50% pekerja di sektor tersebut berisiko mengalami kelelahan mental dan penurunan motivasi kerja. Risiko itu bahkan mencapai 2,5 kali lebih tinggi pada pekerja berusia di bawah 40 tahun.

Di tengah meningkatnya perhatian terhadap isu kesehatan mental, berbagai penelitian menunjukkan dampaknya tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi Indonesia.

Produktivitas Turun, Kerugian Tembus Rp463 Triliun

Grace memaparkan penelitian yang dilakukan pada 2025 terhadap 5.828 responden dewasa menemukan bahwa gangguan kesehatan mental, seperti kecemasan dan depresi, membuat pekerja kehilangan lebih dari tiga bulan waktu kerja efektif setiap tahunnya.

Pekerja yang mengalami gangguan mental tercatat rata-rata tidak masuk kerja selama 34 hari dalam setahun. Sementara itu, produktivitas saat bekerja juga menurun hingga 51%.

Selain kehilangan produktivitas, pekerja juga harus mengeluarkan biaya pengobatan sekitar Rp2,1 juta per tahun untuk konsultasi psikolog, psikiater, maupun obat-obatan.

Dari sisi ekonomi, kerugian akibat absensi diperkirakan mencapai Rp5,1 juta per pekerja setiap tahun. Adapun kerugian karena pekerja tetap hadir di kantor tetapi tidak mampu bekerja secara optimal mencapai sekitar Rp11 juta per tahun.

Penelitian tersebut juga menunjukkan hampir satu dari lima pekerja yang mengalami gejala gangguan mental akhirnya kehilangan pekerjaan.

Secara nasional, dampak ekonomi yang ditimbulkan diperkirakan mencapai Rp463 triliun per tahun atau sekitar 2,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2023.

Sebagian besar kerugian, yakni 88,5%, berasal dari hilangnya produktivitas pekerja, bukan biaya layanan kesehatan.

Jam Kerja Panjang hingga Macet Jadi Pemicu

Grace menyebut pemicu gangguan kesehatan mental di tempat kerja berasal dari "lingkaran setan yang membelenggu."Hal ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari jam kerja yang berlebihan, waktu perjalanan yang panjang, hingga minimnya dukungan dari lingkungan kerja.

Meski regulasi menetapkan jam kerja normal maksimal 40 jam per minggu, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2025 menunjukkan sekitar 25,47% pekerja Indonesia bekerja lebih dari 49 jam setiap pekan.

Berbagai penelitian menyebut jam kerja yang melampaui 48 jam per minggu dapat meningkatkan risiko burnout, stres psikologis, gangguan tidur, hingga penurunan kesehatan fisik.

Tekanan tersebut semakin besar bagi para pekerja komuter, khususnya di kawasan Jabodetabek. Sekitar 69,5% pekerja komuter mengaku mengalami pengalaman negatif akibat kemacetan dan lamanya waktu perjalanan menuju tempat kerja, yang berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat stres.

Penelitian lain pada 2025 juga menemukan lima dari enam pekerja komuter di Jakarta mengalami stres dan kelelahan yang berdampak pada hubungan mereka dengan keluarga.

Sayangnya, Grace mengatakan dukungan kesehatan mental di lingkungan kerja masih terbatas. Layanan konseling maupun kebijakan cuti karena masalah kesehatan mental belum menjadi praktik umum di banyak perusahaan.

Akibatnya, meski sekitar 14,7% pekerja menunjukkan gejala yang mengarah pada kecemasan dan depresi, sekitar 60% di antaranya belum pernah mendapatkan diagnosis ataupun penanganan secara profesional.

Pemerintah Perlu Lebih Proaktif

Grace menggarisbawahi, pemerintah sebenarnya telah mengakui bahwa tekanan pekerjaan dapat memicu gangguan kesehatan mental. Kementerian Kesehatan, misalnya, telah memperluas layanan kesehatan jiwa bagi dokter residen dan tengah menyiapkan regulasi perlindungan tenaga medis.

Namun, Grace menilai berbagai upaya tersebut masih bersifat reaktif dan umumnya baru dilakukan setelah muncul kasus yang mendapat perhatian publik.

Sejumlah negara telah menerapkan pendekatan yang lebih preventif. Jepang, misalnya, sejak 2015 mewajibkan perusahaan dengan lebih dari 50 karyawan melakukan skrining stres psikososial setiap tahun.

Sementara itu, Australia menerapkan pelatihan kesehatan mental bagi para manajer yang terbukti mampu menekan angka izin sakit karyawan sekaligus menghemat biaya operasional perusahaan.

Di Indonesia, penerapan skrining kesehatan jiwa sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 melalui kerangka Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Namun, implementasinya dinilai belum berjalan secara konsisten.

Selain itu, Grace juga mendorong pemerintah memperjelas status gangguan mental akibat tekanan kerja sebagai bagian dari penyakit akibat kerja (PAK). Meski telah diakomodasi dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019, implementasinya belum optimal sehingga pembiayaan penanganannya belum dapat ditanggung melalui skema Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan.

Langkah tersebut dinilai penting, terutama bagi pekerja di sektor-sektor dengan beban kerja tinggi, jam kerja panjang, serta mobilitas yang besar.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]