8 hours ago
6
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun pada 2027. Surat utang itu dirancang dengan tenor tujuh tahun alias jatuh tempo pada 2034.
Dana yang terhimpun dalam surat utang atau yang dikenal dengan istilah municipal bonds itu akan digunakan untuk membiaya proyek-proyek strategis warga Jakarta, seperti LRT rute Velodorme-Dukuh Atas, rumah sakit umum daerah (RSUD), unit sekolah, embung, polder, hingga infrastruktur publik lainnya.
Lantas, apakah kapasitas fiskal DKI Jakarta memiliki kemampuan untuk melunasi utang tersebut?
Pakar Kebijakan dan Pembangunan Berkelanjutan Setyo Budiantoro, yang juga merupakan Senior Adviser The PRAKARSA serta Senior Expert di Sekretariat Nasional SDGs mengatakan, akuntabilitas maupun kapasitas fiskal Jakarta berada dalam kondisi yang sangat baik sehingga tidak perlu menimbulkan kekhawatiran kalangan investor.
"Menurut saya, dari sisi akuntabilitas dan kesehatan fiskal, Jakarta tidak memiliki persoalan yang berarti. Investor juga tidak perlu khawatir mengenai kemampuan fiskalnya," kata Setyo dikutip dari keterangan tertulis, Senin (3/8/2026).
Bila merujuk pada kondisi APBD DKI Jakarta, untuk tahun anggaran 2026 kapasitasnya mencapai sekitar Rp81,32 triliun. Nilai itu setara dengan Rp 71,45 triliun pendapatan daerah, dan penerimaan pembiayaan daerah Rp 9,87 triliun.
Hingga kuartal II-2026, realisasi pendapatan asli daerah atau PAD telah mencapai sekitar Rp26,65 triliun atau hampir delapan kali lipat lebih besar dibandingkan nilai obligasi yang direncanakan sebesar Rp3,5 triliun. Target PAD sendiri bahkan mencapai Rp 57,67 triliun pada 2026 dari total pendapatan daerah Rp 71,45 triliun.
PAD yang ditargetkan terkumpul Rp 57,67 triliun itu pun sebagian besar ditopang oleh pajak daerah Rp 49,89 triliun, serta retribusi daerah Rp 2,21 triliun.
Meski dari sisi kapasitas fiskal mencukupi, Setyo mengingatkan penerbitan obligasi tetap harus diarahkan untuk membiayai proyek-proyek produktif yang memiliki manfaat ekonomi dan sosial jangka panjang.
Ia menjelaskan, tren global saat ini mengarah pada penerbitan thematic municipal bond, seperti green bond, social bond, maupun sustainability bond. Setiap obligasi perlu memiliki tema yang jelas beserta proyek dasar atau underlying project yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Pada akhirnya obligasi harus memiliki dampak yang terukur. Karena itu diperlukan expenditure report dan impact report yang menjelaskan proyek apa saja yang menjadi underlying project, sekaligus perkembangan output maupun outcome yang dihasilkan setelah obligasi diterbitkan," tegas Setyo.
Menurut Setyo, kerangka laporan dari pemanfaatan obligasi terukur itu telah menjadi praktik internasional melalui pedoman International Capital Market Association (ICMA) maupun standar obligasi berkelanjutan di kawasan ASEAN.
Ia juga menilai pemilihan tenor tujuh tahun merupakan keputusan yang rasional karena memberikan ruang bagi Jakarta untuk memaksimalkan manfaat ekonomi proyek sebelum memasuki masa pelunasan.
"Harapannya, dalam waktu tujuh tahun manfaat ekonomi dari proyek sudah mulai dirasakan sehingga pada saat jatuh tempo pemerintah memiliki kapasitas yang cukup untuk melunasi obligasi. Kalau tenornya terlalu pendek, beban pembayaran akan terasa lebih berat," ujar Setyo.
Dari perspektif investor, Setyo mengatakan terdapat dua faktor utama yang menjadi pertimbangan, yakni keberlanjutan fiskal pemerintah daerah serta kredibilitas proyek yang dibiayai.
Investor tidak hanya melihat kemampuan pemerintah membayar kupon dan pokok obligasi, tetapi juga ingin memastikan bahwa proyek yang dibiayai benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kalau menggunakan skema social bond, misalnya, investor ingin melihat sejauh mana proyek tersebut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau proyeknya di bidang pendidikan, kesehatan, pengelolaan sampah, atau sektor lainnya, mereka ingin melihat output maupun outcome yang benar-benar dihasilkan," tuturnya.
Setyo menambahkan bahwa proyek-proyek yang menjadi dasar penerbitan obligasi sebaiknya dipetakan secara jelas terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
Menurutnya, aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan harus menjadi bagian dari perencanaan sejak awal agar penerbitan obligasi memiliki kredibilitas tinggi sekaligus terhindar dari praktik greenwashing.
"Yang penting adalah memastikan isu-isu material benar-benar diperhatikan. Seluruh klaim keberlanjutan harus dapat diverifikasi. Kalau tidak, ada risiko greenwashing, yaitu seolah-olah ramah lingkungan padahal implementasinya masih bermasalah," katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan nilai obligasi yang akan diterbitkan pemprov bukan persoalan bagi kondisi fiskal DKI Jakarta. Ia meyakini pemerintah provinsi memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran hingga jatuh tempo.
"Sebenarnya obligasi Rp3,5 triliun bagi Jakarta itu bukan sebuah hambatan, dan pasti Jakarta akan bisa menyelesaikannya dengan baik, siapa pun yang akan menjadi gubernur di Jakarta. Makanya kenapa kemudian tenornya tujuh tahun," kata Pramono kepada wartawan di Balai Kota Jakarta.
Pramono menjelaskan, penerbitan obligasi merupakan salah satu skema creative financing yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Ia mengatakan proses tersebut juga telah berjalan sesuai ketentuan dan memperoleh dukungan dari pemerintah.
"Memang obligasi daerah ini adalah salah satu bentuk creative financing yang kami lakukan. Tetapi memang di dalam aturan, sekarang ini kami sudah mendapatkan dukungan atau persetujuan dari Kemenko Perekonomian," ujarnya.
Meski demikian, Pramono memastikan tetap akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri sebelum merealisasikan penerbitan obligasi tersebut.
"Apa pun itu, sebagai gubernur, saya juga pasti akan mendengarkan apa yang menjadi masukan dan saran dari Kemendagri. Sehingga dengan demikian, pada waktunya nanti, saya pasti akan berdiskusi dengan Bapak Mendagri," katanya.
(arj/arj)
[Gambas:Video CNBC]
